Connect with us

Hukum

Semua Palsu, Hasibuan: Kok Hakim Perdata Masih Periksa

Published

on

Tim Hukum pelapor dari H2B Law Office, AKBP (P) Ketut Arianta SH, Ketua Tim Kuasa Hukum Harmaini Idris Hasibuan, SH (tengah), dan Kombes Pol (P) Drs I Ketut Arta, SH.

DENPASAR – Konferensi Pers yang dilakukan oleh Kantor Hukum H2B Law Office “Harmaini Idris Hasibuan, SH and Associates” Legal and Consulting, yang dikomandoi oleh Harmaini Idris Hasibuan, S.H., dan rekan Kombes Pol (P) Drs. I ketut Arta, S.H., dan AKBP (P) I Ketut Arianta, S.H., mengabarkan perjuangannya demi menjaga kesucian Pura Dalam Balangan dan Pura Dalam Konco Jimbaran Bali.

Kondisi ini para pihak I Made Tarip Widarta bersama I Wayan Terek, I Nyoman Serep, Ni Wayan Superki dan I Wayan Astawan telah melaporkan kejadian ini dengan bukti laporan polisi nomor : LP/B/208/IV/2023/SPKT/POLDA BALI tanggal 19 April 2023.

Laporan ini mengenai adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan asal usul orang yang mana dokumen asli yang dipalsukan dinyatakan hilang atau tidak ada atau tidak diberikan oleh terlapor I Made Dharma, S.H dan kawan lainnya.

Disisi lainya, Harmaini Idris Hasibuan dan rekan harus menghadapi tuntutan perkara Perdata dengan Nomor : 50/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 18 Januari 2023 tentang Perbuatan Melawan Hukum antara kliennya (tergugat) dan pihak terlapor (penggugat), melalui Kantor pengacara Nicolas & Partner.

Keterangan ini juga didapat dari wawancara langsung dengan kuasa hukum pelapor, bahwa silsilah keluarga Riyeg (alm) dengan didukung Bagan silsilah keluarga tertanggal 11 Mei 2022 yang menerangkan bahwa Riyeg masuk dalam silsilah I Wayan Selungkih dengan cara “kawin nyentana” dengan Ni Rumpeng (anaknya I Wayan Selungkih).

Surat Pernyataan Waris, tanggal 11 Mei 2022 yang menerangkan bahwa I Made Dharma dan kawan – kawan adalah ahli waris dari I Wayan Riyeg (Alm) dan I Wayan Sadera (Alm) dan selain tersebut dalam Surat Pernyataan Waris diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dan surat Pernyataan Waris ini dipergunakan untuk kelengkapan adminitrasi.

Kemudian surat keterangan Nomor: 470/101/Pem, tanggal 4 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh kelurahan Jimbaran untuk menjelaskan kepemilikan atas tanah dari I Riyeg (alm.) dan I Wayan Sadra (alm.) sebagaimana buku kepemilikan tanah di Kawasan Kelurahan Jimbaran.

Terhadap ke 3 (tiga) surat tersebut digunakan oleh I Made Dharma dan kawan – kawan dalam surat gugatan nomor 50/Pdt.G/2023/PN.Dps, tanggal 18 Januari 2023 untuk mengklaim tanah-tanah atas nama I Riyeg (alm) dan I Wayan Sadera (Alm) berasal dari I Wayan Selungkih (Alm).

Bahwa terhadap tanah-tanah yang terdaftar pada buku kepemilikan tanah di Kawasan Jimbaran yang tercatat atas nama I Riyeg dan I Wayan Sadera yang kemudian diklaim oleh terlapor I Made Dharma dan kawan – kawan dengan alasan tanah dimaksud adalah tanah yang bersumber dari I Wayan Selungkih (alm), itu merupakan alasan yang tidak benar.

” Dengan status I Riyeg yang dinyatakan kawin nyentana sebagaimana dalam silsilah I Wayan Selungkih tidak mungkin memiliki hak warisan berupa tanah ”

” Tanah – tanah yang diklaim oleh I Made Dharma dalam surat gugatannya untuk saat ini tanah-tanah tersebut telah bersertifikat atas nama I Made Tarip Widarta dan kawan sebagaimana dengan sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, ” ungkap Harmaini Idris Hasibuan.

Yakni, Sertifikat Hak Milik No. 8293/Jimbaran dengan luas tanah 31.800 M2 atas nama 1) I Wayan Terek, 2) I Made Tarip Widarta, 3) I Nyoman Serep, 4) I Ketut Adnyana, 5) I Wayan Astawan; (P-31).

Sertifikat Hak Milik No. 8294/Jimbaran dengan luas tanah 8.200 M2 atas nama 1) I Wayan Terek, 2) I Made Tarip Widarta, 3) I Nyoman Serep, 4) I Ketut Adnyana, 5) I Wayan Astawan; (P-32)

Sertifikat Hak Milik No. 8202/Jimbaran dengan luas tanah 3.800 M2 atas nama 1) I Wayan Terek, 2) I Made Tarip Widarta, 3) I Nyoman Serep, 4) I Ketut Adnyana, 5) I Wayan Astawan; (P-33)

Sertifikat Hak Milik No. 8364/Jimbaran dengan luas tanah 5.675 M2 atas nama 1) I Wayan Terek, 2) I Made Tarip Widarta, 3) I Nyoman Serep, 4) I Ketut Adnyana, 5) I Wayan Astawan; (P-34)

Sertifikat Hak Milik No. 15614/Jimbaran dengan luas tanah 26.550 M2 atas nama 1) I Wayan Terek, 2) I Made Tarip Widarta, 3) I Nyoman Serep, 4) I Ketut Adnyana, 5) I Wayan Astawan; (P-35)

Sertifikat Hak Milik No. 11649/Jimbaran dengan luas tanah 29.180 M2 atas nama I Made Tarip Widarta. (P-36).

” Dimana seluruh tanah tersebut bersumber dari pipil tanah atas nama I Riyeg dan I Wayan Sadera, ” ujarnya.

Dalam keterangannya, pihak terlapor telah memenuhi sebagai ketentuan pasal 263 KUHP, dimana mereka dikatakannya terbukti membuat surat – surat palsu.

” Keterangan dari lurah setempat mengatakan itu palsu, Surat keterangan yang tanda tangannya semua disana menyatakan tidak mirip alias palsu, itu pernyataan resmi dari lurah saat dipanggil di Polda, ” jelas Hasibuan, disebuah warung makan di Renon.

Ia menegaskan surat silsilah tersebut yang dilihatkan dan digunakan alat bukti persidangan belum tertanda tangani lurah.

” Dan juga bagaimana bisa dikatakan kawin ‘Nyentana’ bila tidak ada 3 upasaksi, Dewa Saksi, Bhuta Saksi dan manusa Saksi, itu semua dongeng. Apalagi mereka punya saudara laki – laki 4 orang, itu sudah keliru ”
Ia juga menyebutkan pada tahun 2001 yang ditemukan lurah, mereka (terlapor) hanya penggarap tanah.

” Ada bukti – bukti akta Notaris kok, mereka menerima uang untuk pengosongan juga ”

” Pipilnya pun atas nama Klien saya ”

” Harus dilaporkan pidana dulu, apalagi tanah tersebut sudah tersertifikat. Nyatakan dulu sertifikat itu ada cacat hukumnya baru bisa diperdatakan, ” jelasnya.

” Tahun 2002, lurah katakan itu bukan tanda tangan saya, bukan stampel saya. Bagaimana dia (terlapor) mengajukan gugatan perdata dengan 10 lembar surat palsu ”

” Kok hakim perdata masih memeriksa, hukum itu sudah tidak ada lagi. Kalo sampai putusan ini menang itu adalah penghancuran peradaban atas satu negara, dia melakukan pemalsuan, ” Pungkasnya.

Menghubungi Putu Nova Parwata, SH., selaku kuasa hukum lawan belum mendapat tanggapan yang berarti, pesan sampai berita ini turun belum direspon. (Ray)


Kebanggaan sebagai wartawan adalah selalu silahturahmi kepada semua pihak, tetap belajar dan selalu konfirmasi dalam pemberitaan yang adil dan berimbang.

Hukum

Jual Aset Jaminan Dibawah Nilai Apraisal, Nasabah Gugat Bank Mandiri

Published

on

By

Kuasa hukum dari Satu Pintu Solusi, Suriantama Nasution (kanan) didampingi rekannya, IB Oka Widiantara (kiri) saat memberikan wawancara

DENPASAR – Sidang gugatan perdata yang diajukan oleh Dr.IB Suryahadi terhadap dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses penjualan aset miliknya yang dijaminkan ke pihak Bank Mandiri berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu 22/05/2024.

Ada dugaan penyalahgunaan keadaan  malmanagement dan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri sebagai tergugat sehingga menimbulkan kerugian dengan cara menyita dan menjual aset agunan milik Dr. IB Suryahadi dibawah harga apraisal yang seharusnya.

Dari hasil pelelangan dua agunan yaitu SHM no 1888/Pererenan, Badung, Bali atas nama Retty Dewi Widiyanti, seluas 1100 M2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00248/Padangsambian Kaja, Denpasar Bali atas nama Dr IB Suryahadi, seluas 250 M2 senilai Rp 5.400.000.000 (lima milyar empat ratus juta rupiah), dan berdasarkan nilai apraisal seharusnya dapat terjual Rp. 8.833.000.000 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Kerugian yang diderita oleh para penggugat sebesar Rp 3.433.000.000 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Hal ini jelas merupakan tindakan malmanagement dan maladministrasi.

Tim kuasa hukum Satu Pintu Solusi, saat memenuhi undangan mediasi dari unit recovery Bank Mandiri (22/05/2024)

Kuasa hukum penggugat, Suriantama Nasution dari Satu Pintu Solusi, menyatakan, “Hari ini agenda persidangan dimulainya pembuktian dokumen yang ada. Kita mengajukan sita jaminan atas aset yang tersisa milik klien kami, karena dari tiga aset yang di hak tanggungkan pada Bank Mandiri, dua aset sudah diambil alih dengan cara melawan hukum, yakni dijual dibawah nilai apraisal, sehingga merugikan klien kami.”

“Kalau kita mau memberikan edukasi dan literasi keuangan perbankan kepada masyarakat, posisi kreditur dan debitur seharusnya sama-sama dalam posisi equality before the law, keduanya mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang sama-sama harus dilindungi.
Sayangnya, saat ini kita melihat posisi debitur diposisi yang lemah, kurang memiliki bargaining power (posisi tawar) yang kuat,” jelasnya.

“Ini masalah bagaimana aturan prosedural yang berlaku dilanggar, ketidak patuhan dengan aturan yang berlaku di perbankan sehingga menimbulkan nilai lebih.
Tanpa lelang, barang diambil, deviasi nilainya besar dan ini terjadi diruang publik,” ujarnya

Tim kuasa hukum Satu Pintu Solusi, Saud Susanto, HK, SH saat menyampaikan keterangan pada awak media

Tim kuasa hukum Satu Pintu Solusi, Saud Susanto, HK,SH, menyatakan, “Saat sidang tadi ada perlawanan atau sanggahan dari pihak tergugat terkait pengajuan sita jaminan terhadap obyek dimaksud dan menyatakan hal ini menyalahi hukum acara.”

“Sesuai aturan, sita jaminan itu boleh dilakukan sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan belum adanya keputusan tetap dari PN,” jelasnya

Tujuan memohonkan sita jaminan ini agar terlindungi kepentingan penggugat dari itikad buruk tergugat, sehingga pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, gugatan tidak hampa (illusoir).

Dimana aset jaminan ini tidak bisa dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak lain.

“Tadi pagi kami sudah menghadiri undangan pertemuan dari bagian recovery Bank Mandiri untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Dikondisikan dari versi pihak Bank Mandiri bahwa ini adalah masalah wanprestasi, sedangkan kami melihatnya dari sisi adanya tindakan melawan hukum.
Undangan pertemuan ini adalah upaya itikad baik untuk menyelesaikan kasus ini secara musyawarah mufakat.
Tadi mereka membuka ruang untuk mengajukan ke atasannya agar klien kami bisa menunaikan penyelesaian hutang dengan membayar hutang pokoknya, tidak dibebani bunga dan denda lagi.
Kami berkeyakinan komunikasi ini bisa menjadi tahapan penyelesaian yang baik,” ujarnya.

“Apapun namanya, hutang itu tetap harus dibayar, tetapi apabila dalam penyelesaiannya ada pihak yang dirugikan atau ada tindakan melawan hukum maka perlu adanya negosiasi atau ruang komunikasi antar kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.

Tim kuasa hukum Bank Mandiri menolak berkomentar saat akan dikonfirmasi oleh media, “Silahkan bersurat dan mengajukannya ke Menara (Mandiri)”, elaknya.

Bank Mandiri ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam daftar emiten perbankan di Bursa Efek Indonesia dengan kode BMRI.

Sesuai visi dan misi yang ingin dicapai oleh Bank ini yaitu dapat menjadi partner yang baik untuk semua nasabahnya, semoga bisa terwujud. (E’Brv)

Continue Reading

Hukum

Bikin Geger Jembrana, Anak Putus Sekolah Digilir 3 Orang Pria

Published

on

Jembrana – Persetubuhan anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah hukum Polres Jembrana. Kali ini menimpa korban Bunga (14) asal kecamatan Melaya.

Berawal saat korban mengenal tersangka FZ (20) asal Tegal Badeng Timur, senin tanggal 15 april mereka berjanji untuk ke suatu tempat dan dijemputlah korban di depan gang rumah korban sekira pukul 17.00 wita selanjutnya setelah korban dibujuk rayu dan dijanjikan uang sebesar Rp.100.000,- diajaklah korban ke salah satu hotel yang berlokasi Banjar Anyar desa Baluk kecamatan Negara.

Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto pagi tadi saat memberikan keterangan kepada awak media, selasa (21/5/2024)

Setelah berhasil disetubuhi, selanjutnya korban diantar tersangka FZ kedepan Kantor Perbekel Cupel. Ternyata Bunga juga sudah berjanji untuk bertemu dengan tersangka kedua bernisial NF (23) asal banjar Pebuahan desa Banyubiru. Korban yang awalnya tidak mau disetubuhi pelaku diajak ke pantai untuk dicocoki minuman keras, selanjutnya sekira pukul 23.30 wita korban diajak pelaku ke salah satu hotel yang berlokasi di banjar Rening desa Baluk.

Selanjutnya setelah korban berhasil disetubuhi, tersangka NF memberi korban uang sebanyak Rp.50.000,- dan mengantar korban untuk bertemu tersangka 3 dengan inisial FI (23) asal Desa Pengambengan yang notabene pacar korban Bunga. Selasa 16 april sekira pukul 16.00 wita tersangka mengajak korban ke hotel yang sama dengan tersangka NF dengan mengiming-imingi korban akan menikahinya. Setelah berhasil menyetubuhi korban tersangka FI mengantar korban pulang ke rumah nenek korban. Orang tua korban yang tidak terima perlakuan para tersangka langsung melaporkan tersangka ke Polres Jembrana.

Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto berpesan untuk lebih berhati-hati dan lebih peduli trutama anak perempuan, “kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan gerak-gerik anak-anak dirumah dan tetap waspada kepada setiap orang yang diduga membahayakan,” ucap Kapolres Endang.

Atas perbuatannya ketiga tersangka dikenakan pasal 81 ayat (2) undang- undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman kurungan penjara selama minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Continue Reading

Hukum

Sidang Dugaan Penipuan Tenaga Kerja Migran Berlangsung Alot, Kuasa Hukum Nasution Buktikan Ada Penyembunyian Aset

Published

on

By

BANTEN – Sidang gugatan perkara dugaan penipuan calon tenaga kerja migran yang dilayangkan oleh Yayasan Asteria dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) , Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  Infinity Training Center kepada PT Dinasty Insan Mandiri dengan tergugat utama Widya Andescha selaku direktur Penempatan Formal dan juga Kepala Cabang Tangerang  PT Tulus Widodo Putra  kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Kamis (16/5/2024).

Pada sidang tersebut, tergugat Widya Andescha memenuhi panggilan untuk hadir mengikuti jalannya persidangan. Didalam persidangan, Widya Andescha selaku tergugat mengatakan bahwa kantor sudah tidak beroperasi lagi.

Hal tersebut langsung dibantah oleh Kuasa Hukum dari Yayasan Asteria dan Lembaga Pelatihan Infinity Training Center Suriantama Nasution. Menurut Rian, saat dirinya mengunjungi sekitar satu minggu yang lalu kantor tersebut masih beraktifitas, bahkan masih menerima mereka dan memberikan surat-surat.

“Ini yang kita pertanyakan karena sebelumnya dari komunikasi intens itu yang kita laksanakan dari bulan Januari tepatnya pada tanggal 12 Januari itu sampai ada pernyataan kesanggupan pengembalian uang, tapi sampai hari ini tidak terealisasi. Nah aset ini adalah salah satu yang akan kita letakkan sita dalam gugatan di PN Tangerang. Apa yang kita sangkakan sebagai bukti dalam keperdataan ini, pertama dahulu dia menggunakan kantor lama, kemudian ditutup dan disewakan, lalu pindah lagi dan sebelum dijadikan dapur dulu dibuat menjadi tempat kost penampungan siswa-siswa disebelahnya yang sekarang ditulis disewakan. Inilah sangkaan permulaan kita bahwa ada dugaan indikasi percobaan melepaskan aset dan kondisi inilah yang kita tangkap sampai hari ini,” jelasnya kepada awak media di kantor PT Dinasty Insan Mandiri yang sudah dalam kondisi bangunan tertutup dan di gembok.

Lebih lanjut, dikatakan Rian, dirinya akan terus melakukan upaya hukum agar tergugat mengembalikan dana kepada penggugat bukan hanya janji-janji saja.

“Gugatan kami jumlahnya Rp3,1 milyar rupiah itu cukup besar dan akan terus kita minta, tapi hingga kini sebatas dijanjikan terus oleh seorang Widia Andescha. Mereka mengabaikan dan menganggap gugatan ini sepele jadi kita pingin ada kekuatan, ketegasan hukum yang bisa memberikan efek jera jangan sampai siswa atau orang lain kena permasalahan yang sama,” tegas Rian.

Sementara itu, Saud Susanto dari kuasa hukum Yayasan Asteria yang mewakili 101 siswa calon tenaga kerja migran yang juga hadir dalam sidang.

Dirinya menegaskan akan tetap tegak lurus dalam gugatan kami, mewakili 101 siswa yang di gelar di PN Tangerang yang mana kami berharap dalam salah satu amar putusan.

“kami menginginkan agar pengadilan menghukum para tergugat dengan menanggung secara renteng kerugian secara keseluruhan sebesar 3,069 milyar rupiah, demi memberikan rasa keadilan bagi para pemberi kuasa kami,” ujarnya

Ditempat yang sama perwakilan dari PT Reka, Gede Tariasa menyatakan sempat berbicara kepada tergugat Widya Andescha terkait masalah pengembalian uang tapi yang bersangkutan tidak memberikan jawaban kepastian kapan akan dikembalikan.

“Dalam persidangan majelis Hakim sempat menanyakan KTP dan SIM tergugat, tapi jawabannya tidak ada karena dicuri dan kaca mobilnya dirusak namun kuasa hukumnya mengatakan bahwa pencurinya sudah tertangkap,” kata Gede Tariasa.

Menurut Tariasa, jika sudah ditangkap, secara logika akal sehat KTP dan SIMnya pasti sudah dikembalikan.

“Jadi jelas ini ada kejanggalan dan dugaan indikasi upaya untuk menghilangkan identitas,” tegasnya.

Pada sidang dan pemberitaan sebelumnya diketahui kasus ini awalnya dilaporkan oleh Ni Putu Asteria Yuniarti, selaku direktur dari Yayasan Asteria dan Lembaga Pelatihan Infinity Training Center yang ditunjuk sebagai mitra untuk memberikan pelatihan bagi siswa calon tenaga kerja migran yang direkrut oleh PT Reka Kerja Semesta yang oleh Widia Andescha juga dijanjikan fee dalam perekrutan calon siswa untuk mengikuti pelatihan sebagai calon pekerja migran ke Polandia.

Namun pengiriman dan penempatan tenaga kerja ke Polandia tidak terlaksana sesuai yang dijanjikan, sehingga Yayasan Asteria dan Lembaga Pelatihan Infinity Training Center serta PT Reka sama-sama dirugikan karena tindakan Widia Andescha yang berkesan tidak bertanggung jawab untuk merealisasikan janjinya. (Tim)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku