Connect with us

Daerah

Sekolah Swasta Terancam Bangkrut PPDB Dimonopli Sekolah Negeri

Published

on

BMPS lakukan konferensi pers usai zoom meeting

GATRA DEWATA | DENPASAR | Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali bersama Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta dari semua Kabupaten/Kota di seluruh Bali menyatakan prihatin menyaksikan ketidakberesan Pemerintah Daerah Bali dalam menangani PPDB, bahkan Pemerintah Daerah Bali dan DPRD, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota, melanggar sendiri juklak dan juknis yang dibuatnya.

Hal tersebut terungkap saat pertemuan pengurus BMPS di Gedung Perdiknas Panjer, Jumat 30/07/2021

Ketua BMPS Bali Ngurah Ambara mengatakan ketidakberesan penanganan masalah PPDB yang selalu terulang setiap tahunnya, bagaimana mungkin bisa mengupayakan Pendidikan yang berkualitas.

Fakta di lapangan secara kasatmata kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum DPRD yang berbicara di depan para pendemo mengaku selalu hadir untuk rakyat, malah mendukung rakyat melanggar juklak dan juknis PPDB yang dibuat sendiri bersama Pemerintah.

Hanya karena demo masyarakat yang anak-anaknya tidak diterima di Sekolah Negeri karena tidak lulus seleksi administrasi dan test tertulis, oknum oknum anggota DPRD Provinsi Bali mau melanggar juklak -juknis PPDB yang sudah pasti akan mengorbankan upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter dan berkeadilan.

Di lain pihak, Pemerintah sepertinya menutup mata terhadap realitas di lapangan, bahwa banyak sekolah swasta yang selama ini berkontribusi mencerdaskan anak bangsa kekurangan peserta didik dan diantaranya terpaksa ditutup karena tidak ada lagi peserta
didik baru, sebab masyarakat lebih tertarik anaknya masuk ke sekolah negeri yang dikampanyekan sebagai sekolah gratis; walaupun kenyataannya juga berbiaya melalui pungutan-pungutan yang dilakukan oleh Komite Sekolah.

Tercatat di masing-masing Sekolah Swasta, baik di tingkat SMP maupun SMA dan SMK, bahwa banyak siswa baru yang pindah ke Sekolah Negeri selama masa MPLS dan bahkan sesudah MPLS pun masih ada yang pindah ke sekolah negeri, karena ada bekingan dari oknum-oknum kotor dan curang.

Tindakan kotor dan curang seperti itu sesungguhnya merupakan tindakan yang secara sengaja membunuh sekolah swasta.

Diantara oknum oknum tersebut lupa bahwa mereka pernah lahir dari rahim Sekolah Swasta. Jika realitas seperti ini dibiarkan terus maka jangan bermimpi dan berharap pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bisa tercapai.

Dari realitas yang memprihatinkan di atas maka selaku Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta Wilayah Provinsi Bali bersama Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Bali menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali, DPRD Bali dan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Bersama DPRD di masing-masing Kabupaten Kota sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dan DPRD harus menjadi contoh dalam melaksanakan Juklak
Juknis PPDB yang nota bene dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR.

2. Pelanggaran Juklak-Juknis PPDB yang dilakukan oleh Oknum-Oknum Pemerintah dan Oknum-Oknum DPRD haruslah diminta pertanggungjawabannya di depan hukum.

3. Oknum-Oknum Pemerintah dan Oknum-Oknum DPRD berhentilah mengkampanyekan sekolah gratis. Lebih baik mengkampanyekan sekolah berkualitas dari pada sekolah gratis, karena kampanye sekolah gratis sesungguhnya merupakan pembodohan terhadap masyarakat.

4. Pemerintah harus berlaku adil terhadap Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta karena Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta sama-sama berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa.

5. Jikalau Pemerintah menginginkan Sekolah Swasta bisa berbiaya murah maka berikanlah bantuan finansial terhadap para guru di semua sekolah swasta sehingga sekolah-sekolah swasta hanya memungut sedikit biaya untuk pengadaan sarana prasarana dan lainnya.

6. Para guru PNS yang ada di sekolah-sekolah swasta janganlah ditarik ke sekolah negeri karena kehadiran guru-guru PNS tersebut sangat membantu Penyelenggara Pendidikan Swasta, khususnya dalam hal keuangan.

7. Jangan ada dikotomi antara sekolah swasta dan sekolah negeri.

8. Pemerintah hendaklah mengajak Penyelenggara Pendidikan Swasta sebagai patner dalam upaya mendidik anak bangsa.

9. Pemerintah Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, penyelenggara pendidikan swastalah yang berjasa mendidik anak
anak bangsa Indonesia menjadi orang-orang terpelajar yang mampu memerdekakan bangsa Indonesia. Selanjutnya penyelenggara pendidikan swasta tak pernah berhenti berkontribusi terhadap Pemerintah dan Negara Kesatuan Repulik Indonesia dalam upaya mencerdaskan anak bangsa hingga saat ini, sampai suatu saat mungkin semua akan diambil alih oleh Pemerintah, jikalau memang Pemerintah sudah mampu.

10. Pemerintah jangan lagi ada dusta diantara kita. Sendiri berjanji tidak membuka gelombang kedua, kenyataannya melanggar sendiri. Sendiri berjanji tidak lagi membuka sekolah baru pada tempat dimana ada sekolah swasta di sekitarnya, lagi-lagi dilanggar. (Putu/SuryaDewata)


Continue Reading
Advertisement

Daerah

Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali (APPMB) Sambut  Open Border Internasional

Published

on

Photo courtesy: baliairport.com

GatraDewata[Denpasar] – Telah diterbitkan Permenhumkam No MHH 02. GR.02.02/2021,  tentang Pemeriksaan Imigrasi Tertentu sebagai tempat masuk dalam masa penanganan penyebaran Corona virus disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, per tanggal 17 September 2021. Permenhumkam tersebut pada intinya menyatakan bahwa, dalam Diktum ke 3, terlampir  tempat pemeriksaan Imigrasi untuk delapan Bandara, yakni:

  1. Kualanamo,
  2. Hangnadim,
  3. Soetta,
  4. Halim Perdana Kusuma,
  5. Yogyakarta,
  6. Juanda,
  7. Samratulangi, dan
  8. I Gusti Ngurah Rai.

Ini jelas, regulasi Open Border Internasional telah di tetapkan dan mefeka juga mendengar jika hari ini, 18 September, ada pesawat Qantas akan landing di bandara Ngurah Rai.

Hal ini membuat ketua APPMB, Puspa Negara, sumringah. “Tentu ini menjadi angin segar bagi pelaku pariwisata Bali, dan berharap para pemangku kepentingan segera mengambil langkah – langkah strategis tentang pemulihan pariwisata, dengan menyusun Time Schedule dan Program Prioritas Pergerakan Pemulihan Pariwisata secara Gradual,” cetusnya penuh semangat.

Ketua APPMB, Puspa Negara

“Kami APPMB sangat mengapresiasi Kemenkumham yang jelas telah menerbitkan regulasi secara bertahap: mulai permenkumham 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara warga asing masuk Indonesia; terus Permenkumham 27 th 2021 tentang Pemberian pembatasan visa; Permenkumham 34 tahun 2021 tentang Pemberian Visa masuk Indonesia; hingga Kepmenkumham No MHH 02.Gr.02.02/2021 sebagaimana disebutkan  diatas,” tambahnya.

“Ini terlihat regulasi yg mulai memberi angin segar pariwisata Bali. Oleh karena itu, kami mulai mempersiapkan semua sarana dan prasarana untuk siap membuka kembali usaha kami. Renovasi sudah kami lakukan dan bersiap untuk buka Advance Booking. Intinya kami telah sangat siap buka  ODTW, DTW dan ODTWK. BRAVO Kemenkumham.” tutupnya.[PT]

Continue Reading

Daerah

Rayakan HUT Lalu Lintas ke-66, Polres Buleleng Lakukan Donor Darah dan Bakti Sosial

Published

on

GatraDewata[Singaraja] – Dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas yang ke–66, yang jatuh pada tanggal 22 September 2021, Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng melaksanakan bakti sosial dengan pembagian sembako, anjang sana kepada para purnawirawan Polri yang benar-benar membutuhkan uluran tangan serta kegiatan kemanusian lainnya berupa donor darah.

Di samping itu juga, di hari yang sama di kantor Lantas yang ada di jalan Pulau Sugara Singaraja, melaksanakan kegiatan Donor darah dengan melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) yang langsung sebagai tenaga medis dalam pelaksanaan pengambilan donor darah, Jumat (17/9/2021).

Sebanhak  10 paket sembako diberikan kepada 10 warga yang benar-benar tidak mampu dan terdampak Covid 19, yang ada di sekitar wilayah Kampung Baru.

Sebanyak 36 orang dari berbagai komponen masyarakat telah mendonorkan darahnya, baik dari personel sat lantas Polres Buleleng, Jasa Raharja dan masyarakat lainnya. Seluruh darah yang didonorkan nantinya akan diserahkan dan disimpan oleh PMI Buleleng. Masing – masing dari mereka mendonorkan darahnya sebanyak 350 cc.

Pelaksanaan donor darah diawasi langsung Kasat Lantas Polres Buleleng, IPTU Anton Suherman, S.I.K., dan atas seijin Kapolres Buleleng, AKBP Andrian Pramudianto, S.I.K.,S.H.,M.Si., menyampaikan,  “Dalam HUT Lantas yang ke 66 kami telah melakukan beberapa kegiatan sosial seperti pembagian sembako, masker dan hand sanitezer di sektor – sektor pelayanan maupun ditempat umum lainnya. Dan, juga melakukan vaksin maupun donor darah seperti sekarang ini,” cetusnya.

“Untuk pelaksanaan vaksin akan diselenggarakan pada Sabtu (18/9/2021), dan diharapkan agar masyarakat yang belum divaksin maupun yang akan melaksanakan vaksin ke dua, untuk datang ke gerai vaksin presisi Polri di Gedung kesenian Gde Manik Singaraja,” imbuhnya.[MGA]

Continue Reading

Daerah

Biro Reformasi Polri Lakukan Pengecekan Gedung SPKT Polres Buleleng

Published

on

GatraDewata[Singaraja] – Tim Asistensi Pelayanan Publik dari Biro Reformasi Polri (RBP) Srena Polri, yang dipimpin langsung Kepala Biro (Karo) RBP Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Drs I Wayan Sunartha, bersama dengan staf Srena  mendatangi Polres Buleleng, Rabu (15/9/2021).

Kedatangan Karo RBP Polri ke Polres Buleleng yang didampingi Kombes Pol Herwansyah Saidi, S.H.,M.Si., disambut langsung Kapolres Buleleng AKBP Andrian Pramudianto, S.I.K.,S.H.,M.Si., bersama dengan seluruh pejabat utama Polres Buleleng di ruang Command Center Polres Buleleng.

Sebelum Tim asistensi memberikan pendalaman tentang rencana Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Zona Integritas WBBM, beberapa hal disampaikan Kapolres Buleleng di hadapan Karo RBP, diantaranya tentang keberhasilan Polres Buleleng  mendapatkan predikat WBK pada tahun 2020.

Untuk menuju ZI WBBM Polres Buleleng telah banyak melakukan perubahan pada 6 komponen yang ada, baik yang dilakukan melalui inovasi Eletronik maupun non eletronik, sebagai bentuk  peningkatan pelayanan publik yang mudah dan tidak bertele-tele. Kapolres Buleleng menyampaikan: “Saat proses penilaian ZI WBK, pelayanan publik terpadu belum terbentuk secara utuh. Sekarang kami punya Gedung Pelayanan Publik Terpadu menjadi satu atap pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), yang terletak di Jalan Surapati, Singaraja.  Gedung SPKT ini digunakan untuk pelayanan publik, misalnya pengurusan SIM, penerbitan SKCK, penerbitan Kartu Sidik Jari, pengesahan BPKB dan juga melayani pengaduan laporan kehilangan barang,” ucapnya.

“Pencapaian predikat WBK yang kami peroleh merupakan kerjasama dan komitmen seluruh personel Polres Buleleng, sehingga dengan komitmen yang kuat semoga nantinya Polres Buleleng bisa mendapatkan predikat WBBM,” imbuh pak Kapolres.

Kemudian tim langsung meninjau Gedung serta melihat langsung pelayanan prima yang dilaksanakan di Gedung SPKT.

Disisi lain, Karo RBP Srena Polri yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Waka Polda Bali menyampaikan: “Kedatangan RBP Polri intinya memberikan dukungan kekuatan kepada Polres Buleleng untuk mendapatkan predikat ZI WBBM. Untuk itu pelaksanaan tugas harus lebih baik dari sebelumnya,” cetusnya.

“Berkomitmenlah untuk melaksanakan pelayanan publik dengan baik, sehingga nantinya perubahan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jangan timbulkan ranah korupsi,” pungkasnya.[MGA]

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 Gatradewata. Ringan, Cerdas dan Tajam