Connect with us

News

Polresta Rilis Hasil Operasi Pekat Selama Lima Hari

Published

on


Barang bukti hasil Operasi Pekat

Barang bukti hasil Operasi Pekat

Gatradewata-Baru lima hari melakukan Operasi Penyakit Masyarakat(Pekat) 2015, Polresta Denpasar berhasil mengamankan 50 tersangka serta berbagai barang bukti, seperti; miras, peralatan judi, tiga wanita tuna susila(WTS), narkoba dan premanisme.

AKBP Nyoman Artana Waka Polresta Denpasar, Rabu(18/11), menyampaikan bahwa Operasi Pekat ini dilaksanakan selama dua puluh satu hari, dimulai dari tanggal 14 November 2015. Dimana operasi ini menyasar miras, judi, WTS, Narkoba dan premanisme.

“Operasi Pekat ini, dalam rangka menciptakan situasi dan kondusi yang kondusif dalam hal kamtibmas di wilayah hukum Polresta Denpasar. Karena dalam waktu dekat akan dilaksanakan Natal dan Tahun Baru. Sehingga perlu

menciptakan situasi dan kondusi dari sekarang, dalam rangkaian dari Perayaan Natal dan Menyambut Tahun Baru yang diharapkan semuanya bisa berjalan dengan aman.” kata Artana.

Lebih lanjut menyampaikan bahwa hasil dari operasi tersebut, yakni;38 kasus dengan 50 tersangka dan premanisme sebanyak 31 orang.

“WTS ada tiga dan dikenakan sanksi tipiring dan yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan. Untuk kasus premanisme sebanyak 31 orang dan tidak dilakukan proses hukum, akan tetapi dilakukan pembinaan kepada bersangkutan dan juga tidak dilakukan penahanan.” tegas Wakapolresta.

Sementara untuk kasus narkoba sendiri, ada delapan laporan dengan jumlah tersangka sembilan orang, dengan barang bukti; sabu 70 gram, ganja 31 gram, exstasi lima butir, pil daftar G 215 butir. Dimana barang bukti ini senilai kurang lebih Rp. 124 juta.

Untuk kasus judi, ada enam laporan dengan tersangka 17 orang barang bukti uang Rp. 7 juta dan kartu ceki serta alat permainan judi lainnya. Miras ada 21 kasus dengan jumlah tersangka 21 orang, sementara barang bukti arak 450 liter, minuman botol 73 botol.

“Saat ini, di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung juga sedang melaksanakan pilkada, kegiatan operasi tersebut juga bertujuan untuk mengamankan pilkada ini. Sehingga semua persiapan baik menyambut pilkada, Natal dan Tahun Baru dalam keadaan aman dan tertib.” Akhir Artana. (ALT)


News

BKKBN Programkan Pengasuhan 1.000 HPK Melalui Aplikasi Elsimil

Published

on

By

dr. Ni Luh Gede Sukardiasih M.For., M.A.R.S., Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali

GATRA DEWATA | BALI | Saat pandemi covid-19 banyak dari masyarakat yang mengalami kesulitan terutama ekonomi, ini dikhawatirkan akan dapat mengakibatkan gizi buruk salah satunya adalah stunting, yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis. Melalui penjelasan yang diterima awak media oleh dr. Ni Luh Gede Sukardiasih M.For., M.A.R.S., selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dikatakan di sana bahwa hal tersebut dapat terjadi karena masih terbatasnya pemahaman tentang pengasuhan.

Lebih lanjut ia menjelaskan pengasuhan tidak hanya dilakukan Ketika anak sudah lahir, tetapi juga dilakukan sejak anak masih berada di dalam kandungan sehingga orang tua dan keluarga dapat meminimalisir faktor risiko terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, salah satunya seperti kekurangan gizi kronis.

Oleh karenanya, peningkatan upaya promotif dan preventif dalam rangka perbaikan gizi melalui optimalisasi pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sangat diperlukan. Stunting yang merupakan suatu kondisi gagal tumbuh kembang pada anak karena gangguan nutrisi yang lama dan kronis serta infeksi berulang.

“Stunting tidak bisa diobati tetapi bisa dicegah. Program BKKBN adalah mencegah dari hulu, dari remaja kemudian calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan kemudian balita 0-5 tahun, yang ini merupakan pencegahan 1.000 HPK, “jelasnya, Selasa (18/01/2022), di ruang kerjanya.

Masalah gizi masyarakat menurutnya harus bersinergi dan berkolaborasi dengan lintas sektor. Ini karena faktor yang menyebabkan Stunting adalah faktor langsung dan tidak langsung.

Faktor langsung bisa dicontohkan sosial ekonomi yang rendah, nutrisi, lingkungan yang jelek (sanitasi buruk), pendidikan yang rendah, akses pelayanan, ini perlu berkolaborasi dengan lintas sektor terkait.

“Ada baiknya calon pengantin sebelum 3 bulan menikah wajib laporlah kepada kami, agar dapat dilakukan pemeriksaan, program kami di desa sudah dibentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), “jelasnya.

TPK sendiri terdiri dari bidan atau tenaga kesehatan yang lain yang ada di desa, kader PKK, kader KB, mereka dikatakan juga sudah terlatih dalam melayani masyarakat. Permasalahan yang ditemukan juga berkoordinqsi dengan kepala desa terkait, bila terdapat sanitasi yang buruk diarahkan kepada Dinas PUPR, bila kemiskinan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial.

“Untuk pemantauan itu kami juga sudah siapkan aplikasi namanya Elsimil (Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil), itu bisa di download, “sebutnya.

Dengan aplikasi ini berguna untuk mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi calon pasangan pengantin. Dengan aplikasi itu kita dapat memantau dan mengedukasi untuk kesiapan pemantauan 1.000 HPK.

“Pada tahun 2021 program ini sudah kita jalankan di wilayah kabupaten Karangasem, Bangli, Klungkung dan Jembrana, ” pungkasnya. (Ray)

Continue Reading

News

Dengan Teknologi, APSI Bali Nusra Sanggup Bersihkan Laut Bali

Published

on

By

Putu Ivan Yunatana, Ketua APSI Bali Nusra

GATRA DEWATA | DENPASAR | Sampah menjadi permasalahan yang pelik bagi semua pihak, TPS-3R yang menjadi solusi bagi masyarakat terutama Bali belum juga terlihat efektif secara keseluruhan. Ini tentu memerlukan inovasi dan kreasi dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, bahkan kalo memungkinkan adopsi teknologi dari luar negeri.

Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI) DPD Bali Nusra secara resmi telah menjalin kerjasama dengan organisasi nirlaba asal Prancis bernama The Sea Cleaner (TSC) yang juga punya kantor di Swiss. Penandatanganan kerjasama itu digelar secara virtual pada Senin (17/01/2022).

Permasalahan sampah laut yang menjadi sorotan dimana-mana saat ini, telah mengotori lautan dan terdampar di daerah pesisir pantai yang menjadi andalan pariwisata Bali. Hal ini telah dipikirkan oleh Putu Ivan Yunatana selaku Ketua APSI Bali Nusra mengatakan dalam perjanjian kerjasama ini, nantinya TSC berperan membantu menyediakan kapal yang dapat membersihkan sampah di lautan. Kapal itu bernama Mobula 8.

“Nanti akan bersinergi dengan APSI. Jika mereka membersihkan sampah di laut dan membawa ke darat dan anggota APSI membantu pengangkutan dan pengolahan lebih lanjut. Sehingga sampah-sampah tersebut bisa tertangani dengan baik,” kata salah satu pemilik TPST Samtaku Jimbaran ini.

Ivan sapaaan akrabnya menjelaskan, kerja sama ini juga merupakan project pertama dari The Sea Cleanner di Bali dan Indonesia. Kerjasama ini awalnya diinisiasi salah satu anggota APSI DPD Bali Nusra, PT Bala Biotech Indonesia. “Jangka waktu kerjasamanya selama satu tahun. Dari 17 januari 2022 hingga 17 Januari 2023,” jelas Putu Ivan.

Menurut pemilik Bali Waste Cycle (BWC), nantinya pihak APSI berkordinasi lebih lanjut untuk mengetahui daerah laut mana saja yang membutuhkan kehadiran kapal pembersih sampah dari Prancis itu. Diharapkan, nantinya kerjasama ini bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan dan juga laut Indonesia, khususnya Bali.

“Semoga ini bisa berkelanjutan sesuai dengan harapan kami juga, bahwa penanganan sampah di Bali sangat penting. Karena ini juga bisa membantu ekosistem laut di Bali akan lebih baik,” ungkapnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, CEO PT Bala Biotech Indonesia, I Kadek Alamsta Suarjuniarta anggota APSI DPD Bali Nusra menjelaskan, out put dari kerjasama ini yakni untuk keberlangsungan ekosistem lingkungan, khususnya laut.

Dia berharap agar kerjasama ini ke depannya tidak hanya sebatas pembersihan sampah di lautan. Tetapi juga terkait pemrosesannya di daratan.

“Kerjasama ini kami siapkan kurang lebih setahun. Kami sering meeting zoom bareng mereka mempersiapkan potensi tempat lokasi pembersihan sampah menggunakan kapal Mobula 8. Karena ini merupakan proses panjang, jadi out put dari kerjasama ini juga akan besar untuk Bali, Indonesia, juga Prancis dan dunia,” tandasnya. (Tim)

Continue Reading

News

DPO Pengerusakan Villa Sewa ditangkap Tim Tabur Kejati Bali, Hukuman 4 Bulan Bui

Published

on

Tim Tabur Kejati Bali tangkap DPO di pusat Perbelanjaan

GATRA DEWATA | BALI | Berdasarkan surat edaran Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali, dalam pelaksanaan putusan perkara Pidana Terpidana Sari Soraya Ruka, Tim Tabur
(Tangkap Buron) Kejaksaan Tinggi Bali telah mengamankan terpidana atas nama Sari Soraya Ruka yang sebelumnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi Bali, Minggu (16/01/2022), pukul 18.10 Wita.

Dengan Identitas terpidana sebagai berikut, Nama Sari Soraya Ruka, tempat/tanggal lahir Jakarta, 26 Agustus 1975, Perempuan, Islam, alamat tempat tinggal Perumahan Pondok Cemara Jalan Cemara Raya Jakarta, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA.

Terpidana Sari Soraya Ruka sempat tidak diketahui keberadaannya dikarenakan sejak melakukan upaya hukum banding, terpidana tidak pernah melakukan wajib lapor
di Jaksa Penuntut Umum. Sejak tahap penyidikan dan hingga upaya hukum baik banding maupun kasasi.

Terpidana Sari Soraya Ruka tidak dapat dilakukan penahanan dikarenakan ancaman pidana dalam pasal yang disangkakan maupun Pasal yang didakwaan terhadap Terpidana Sari Soraya Ruka yaitu Pasal 406 KUHP dan Pasal 167 KUHP, dibawah 5 (lima) tahun dan tidak termasuk Pasal pengecualian dalam Pasal 21 KUHAP.

Penyergapan saat belanja

Ia merupakan terpidana dalam perkara Pengerusakan yang pada tahun 2018 telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Denpasar dengan Putusan Nomor 543 /Pid.B/2018/PN Dps tanggal 22 Oktober 2018.

Terpidana Sari Soraya Ruka melakukan upaya hukum Banding dan Terpidana tetap dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 64/Pid/2018/ PT DPS tanggal 20 Desember 2018.

Terpidana Sari Soraya Ruka
mengajukan kasasi Ke Mahkamah Agung dan pengajuan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1285 K/Pid/2019 tanggal 2 Desember 2019.

Adapun putusan pidana terhadap terpidana Sari Soraya Ruka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1285 K/Pid/2019 tanggal 2 Desember 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 64/Pid/2018/ PT DPS tanggal 20 Desember 2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 543 /Pid.B/2018/PN Dps tanggal 22 Oktober
2018 sebagai berikut,

1. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengerusakan

2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 bulan Proses pengamanan terhadap Terpidana sebagai berikut, semenjak Jaksa Penuntut Umum menerima putusan Nomor 1285 K/Pid/2019 tanggal 2 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengupayakan untuk melacak keberadaan dari Terpidana Sari Soraya Ruka untuk melaksanakan Putusan Pengadilan.

Dalam proses pelacakan tersebut,
Terpidana Sari Soraya Ruka didapati berganti-ganti tempat tinggal, diantaranya Jalan Drupadi Badung, Jakarta Timur, Bekasi. Diduga Terpidana Sari Soraya Ruka melakukan
hal ini untuk menghindari Jaksa Penuntut Umum melaksanakan Putusan Pemidanaan terhadap dirinya.

Dalam 2 minggu terakhir, Tim Tangkap buron Kejati Bali mendapatkan informasi bahwa Terpidana Sari Soraya Ruka berada di Bali. Pada hari Minggu, 16 Januari 2022, berdasarkan informasi dari masyarakat, sejak Pukul 14.00 Wita, Terpidana Sari Soraya Ruka terpantau oleh Tim Tangkap Buron Kejati Bali berada di Pusat Perbelanjaan di Kawasan Kuta Bali dan bertemu dengan keluarganya.

Tim Tangkap Buron tetap mengikuti posisi dari Terpidana Sari Soraya Ruka dan menunggu kondisi kondusif untuk dapat melakukan pengamanan terhadap Terpidana Sari Soraya Ruka. Sekitar pukul 18.10 Wita.

Tim Tangkap Buron mengamankan Terpidana Sari Soraya Ruka di depan sebuah tempat makan yang berada di Pusat Perbelanjaan di Kawasan Kuta Bali untuk selanjutnya dibawa Ke Kantor Kejati Bali. Pada saat diamankan, terpidana Sari Soraya Ruka bersikap kooperatif dan tanpa adanya perlawanan saat dibawa ke Kantor Kejati Bali.

Sekitar Pukul 19.00 Wita, Terpidana tiba di Kantor Kejati Bali dan langsung diserahkan Ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Denpasar.

Pada pukul 22.00 Wita, Jaksa Penuntut Umum Kejari Denpasar melaksanakan
putusan pidana penjara 4 bulan terhadap Terpidana Sari Soraya Ruka di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Denpasar. Kondisi Terpidana Sari Soraya Ruka
dalam keadaan sehat dan telah dilakukan uji swab Antigen dengan hasil negatif.

Adapun Kasus posisi Perbuatan Terpidana Sari Soraya Ruka secara singkat, sebagai berikut, bahwa terpidana Sari Soraya Ruka bersama suaminya pada tanggal 6 November 2003 menyewa villa yang berlokasi dijalan Plawa Seminyak Badung milik I WAYAN SUWENA dengan jangka waktu 25 tahun terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2003 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2028, dengan harga sewa sebesar Rp. 23.000.000.- yang akan dibayar
setiap satu tahun sekali selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Sejak tahun 2007 Suami Terpidana Sari Soraya Ruka sudah tidak lagi membayar uang sewa kepada I WAYAN
SUWENA, yang kemudian menemui saksi I WAYAN SUWENA dan menghentikan penyewaan Villa pada tanggal 01 Juli 2012. Penghentian penyewaan tersebut dituangkan
dalam surat penghentian perjanjian sewa menyewa. Selanjutnya saksi I WAYAN SUWENA selaku pemilik villa menyewakan villa tersebut kepada seseorang warga negara Jepang.
Sekira bulan April 2013, pada saat Penyewa villa tersebut berada di Jepang, terpidana masuk ke dalam villa tersebut tanpa seijin penyewa villa.

Terpidana Sari Soraya Ruka
masuk kedalam villa dengan cara merusak kunci pintu dengan membongkar gagang kunci pintu dan rumah kunci pintu diganti dengan gagang kunci pintu dengan rumah kunci pintu yang lain serta merusak dan mengganti kramik dilantai atas villa.

Akibat dari perbuatan terdakwa melakukan pengerusakan tersebut, Penyewa Villa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Keberhasilan mengamankan Terpidana Sari Soraya Ruka yang merupakan Daftar pencarian Orang (DPO) dan selanjutnya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1285 K/Pid/2019 tanggal 2 Desember 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 64/Pid/2018/ PT DPS tanggal 20 Desember 2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 543 /Pid.B/2018/PN Dps tanggal 22 Oktober 2018 menunjukkan tidak ada tempat yang nyaman bagi para terpidana.

“Tim Tangkap Buron akan selalu melakukan deteksi terhadap keberadaan terpidana sehingga bersama ini kami sampaikan bagi terpidana yang mencoba untuk melarikan diri agar mengurungkan niatnya dan menyerahkan diri ke
Kejaksaan untuk menjalani putusan pidana, “ungkap Luga Harlianto, S.H., M.Hum. (16/01/2022). (Tim)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku