Connect with us

Hukum

Polda Bali Akhirnya Tetapkan IGN TP sebagai Tersangka dalam Kasus Pemukulan AWK

Published

on


GATRADEWATA.COM ||(DENPASAR-BALI) enyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali menerbitkan surat penetapan tersangka kepada IGN TP dengan Nomor: BP/75/XII/2022/Ditreskrimum tertanggal 12 Desember 2022 dengan sangkaan Pasal 351 KUHP jo 352 KUHP dengan ‘locus delicti’ atau tempat terjadinya perkara di halaman Kantor DPD RI Provinsi Bali, Jl. Cok Agung Tresna No 74, Renon, Denpasar pada 28 Oktober 2020 lalu.

Bahwa anggota DPD RI yang kerap disapa AWK ini “kebal hukum”. Ia membantah dirinya disebut-sebut kebal hukum dikaitkan sebelumnya pernah dilaporkan oleh sejumlah elemen di Bali atas tuduhan melecehkan simbol suci umat Hindu di Bali namun polisi tidak menemukan bukti kuat unsur pidananya. AWK mengaku tak pernah mendesak dan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang ditangani pihak kepolisian.

“Tidak ada yang kebal hukum ” Kita hanya memberikan pengertian, contoh kepada masyarakat. Kalau misalkan you dipukul, you dianiaya, jangan balik lagi fisik gitu. Kan kita Ahimsa (tidak menyakiti-red). Laporkan. Dan tiyang (saya-red) kan memberi contoh, belum pernah kami itu mendesak-desak polisi. Tyang dalam berita acara, ngga pernah lho ngomong sama Kapolri, ngomong sama Mabes walaupun tiyang di Komite Hukum,” beber AWK.

Ia yang dalam kasus ini selaku pelapor, mengutip adagium ‘hukum tajam ke atas dan tumpul ke bawah’ namun kenyataannya hal tersebut tidak berlaku kepadanya.

“Karena saya tetaplah mengalami perlakuannya (proses hukum) yang setara seperti kebanyakan masyarakat yaitu harus tetap menunggu prosesnya selama hampir 3 tahun lamanya sejak peristiwa tersebut berlalu,” tandas AWK.

Sekali dirinya mengaku tidak pernah melakukan intervensi ataupun sekedar bertanya kelanjutan proses hukum atas penganiayaan dirinya meskipun kerap bertemu dengan petinggi aparat penegak hukum.

Peristiwa penganiayaan ini menurut AWK pertama kali terjadi di Indonesia.

“Seorang anggota DPD di kantornya sendiri, itu dianiaya oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat luas,” jelasnya.

AWK juga menolak dikatakan yang memulai memprovokasi massa yang berakibat munculnya penganiayaan pada dirinya.

“Kalau dibilang memprovokasi massa kan tiyang ada di kantor. Waktu itu ada saksi, kita beracara, ada yang memprovokasi, justru kita undang di dalam kantor, sudah disediakan ruangan untuk berdialog. Satu itikad baik kami waktu itu membuka pintu gerbang kantor. Ayok dong masuk kantor. Jadi tidak ada masalah memprovokasi,” tuturnya.

AWK lanjut menceritakan sekitar seminggu yang lalu ada kuasa hukum dari tersangka menemuinya untuk mengupayakan Restorative Justice (Keadilan Restoratif).

“Namun saya masih melakukan beberapa pertimbangan dan masih meminta petunjuk dari tokoh-tokoh agama, panglingsir dan para pandita untuk menentukan langkah hukum selanjutnya termasuk upaya Restorative Justice. Tampaknya hal itu baru bisa diputuskan pasca-Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 mendatang,” tutup AWK.

Terkait kasus ini, Penyidik Ditkrimum Polda Bali telah menyita 1 (satu) buah ponsel iPhone 7+, 1 (satu) buah flashdisk, 2 (dua) lembar visum et repertum Nomor: VER 139/XX/2020/Rumkit, tanggal 28 Oktober 2022 dan 10 lembar pas foto.

Terhadap tersangka IGN TP, Ditkrimum Polda Bali memasang pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan dengan hukuman pidana penjara maksimal tiga bulan, denda tiga ratus rupiah.(Ngr)


Advertisement

Daerah

Mahasiswa Fakultas Hukum UNUD Daftarkan Tari Pendet Ke Kemenkumham

Published

on

By

Upaya mahasiswa FH Unud untuk mendaftarkan Tari Pendet Memendak akhirnya dikabulkan.

DENPASAR – Berawal dari skripsi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Ida Bagus Putra Swabawa Bukian (22) berhasil memperjuangkan pencatatan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Tari Pendet Memendak ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Bali. Selama ini Tari Pendet Memendak belum mendapatkan perlindungan hukum.

Perjuangan pencatatan ini merupakan tindak lanjut dan langkah nyata dari tugas akhir/skripsi yang bersangkutan dengan judul ‘Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Tari Pendet Memendak Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional di Pura Saren Gong Desa Kerambitan Kabupaten Tabanan’.

Ida Bagus Bukian menjelaskan bahwa, Tari Pendet Memendak merupakan tarian sakral yang dipegang teguh lintas generasi di Kabupaten Tabanan. Menurutnya perlindungan hukum terhadap Tari Pendet Memendak ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi peniruan atau penjiplakan terhadap karya cipta. Ketika terjadi tindakan peniruan, pencipta akan lebih mudah membuktikan dan mengajukan tuntutan karena sudah memiliki bukti berupa sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dengan nomor pencatatan EBT51202300111.

“Tari Pendet Memendak merupakan tari sakral yang dipegang teguh di Kabupaten Tabanan yang penting untuk diberikan perlindungan hukum agar tidak terjadi peniruan” ungkapnya pada Jumat (26/5).

Selain itu, Ida Bagus Bukian mengatakan perjuangan ini terinspirasi dari kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

“Awalnya saya mengikuti kegiatan pengabdian dikampus khususnya Sosialisasi Hukum dan Desa Binaan (Soshum Desbin) serta Pengabdian Masyarakat Iustitia, disana saya ditempa untuk selalu membantu masyarakat sehingga saya memutuskan untuk mengangkat topik ini dalam skripsi saya” pungkasnya.

Sertifikat KI diserahkan pada Kegiatan Mobile Intelectual Property Clinic (MIPC) tahun 2023 Layanan Kekayaan Intelektual yang dikemas dengan festival seni dan budaya di Monument Bajra Sandhi. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Bali) pada Jumat (26/5).

Sementara itu Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kesadaran inventarisasi KI karena pada sejarahnya seniman Bali sangat senang apabila karyanya ditiru yang berarti diterima oleh masyarakat. Tetapi saat ini sudah berbeda karena inventarisasi KI sangat penting agar tidak ada saling gugat yang diklaim antar daerag dan negara tertentu.

“Dalam sejarahnya dulu memang seniman senang karena karyanya ditiru yang berarti diterima oleh masyarakat, namun saat ini pendaftaran KI sangat penting agar tidak ada saling gugat, saya yang juga pelaku seni sangat pengapresiasi para pelapor KI ini” ungkapnya.

Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah dalam hal komitmen pelayanan publik dan pendaftaran KI di Bali.

“Kami telah melakukan kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan publik dan pendaftaran KI di Bali” ungkapnya.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Republik Indonesia, Kurniaman Telaumbanua dalam sambutannya menjelaskan bahwa Bali merupakan provinsi ke 8 terselenggaranya Kegiatan MIPC. Menurutnya Kegiatan MIPC merupakan Klinik Intelektual Bergerak tujuannya untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang hukum khususnya KI.

“MIPC ini dapat diartikan sebagai Klinik Intelektual Bergerak, jadi kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan masyarakat tentang hukum khususnya KI” ungkapnya.

Wakil Dekan FH Unud, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi yang sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi menyampaikan apresiasi kepada Ida Bagus Bukian atas pencapaiannya. Selain itu pihaknya berharap dan mengajak mahasiswa lainnya untuk melakukan penelitian serupa agar menghasilkan output untuk masyarakat dan almamater.

“Saya selaku wakil dekan dan juga sebagai dosen pembimbing skripsi sangat mengapresiasi pencapaian mahasiswa kami, semoga dengan ini bisa menginspirasi mahasiswa lainnya untuk melakukan penelitian yang menghasilkan output bagi masyarakat dan almamater” ungkapnya. (Tim)

Continue Reading

Hukum

Langkah Progresif Rutan Negara Dan APH Berantas Halinar

Published

on

Jembrana – Maraknya pengaduan masyarakat terhadap Lapas/Rutan terkait peredaran narkoba, penipuan online, pungli dan lain-lain di lingkungan UPT Pemasyarakatan, Rutan Kelas IIB Negara mengadakan kegiatan penggeledahan gabungan pada Selasa (23/05).

Langkah tersebut sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: Pas-PK.08.05-714 Tahun 2023 tanggal 02 Mei 2023. Kepala Rutan Negara, Lilik Subagiono turun langsung dalam giat penggeledahan yang diikuti oleh seluruh petugas Rutan Negara dan beberapa stakeholder seperti Polisi, TNI, serta BNN Kab. Jembrana.

Saat berlangsungnya pengledahan ke blok-blok hunian WBP

Pengledahan yang diikuti kurang lebih 25 APH (aparat penegak hukum) meliputi blok hunian pria maupun wanita tanpa terkecuali, pengledahan yang detail tersebut berhasil mengamankan sejumlah barang milik WBP antara lain barang pecah belah, senjata tajam berupa pisau, alat cukur, sendok besi, kartu remi, serta paku besi. “Selanjutnya barang-barang yang telah disita ini selanjutnya akan kami musnahkan dan warga binaan yang memiliki barang terlarang tersebut selanjutnya akan kami beri sanksi sesuai tata tertib yang berlaku,” ujar Lilik.

Selanjutnya, kegiatan test urine dilakukan kepada WBP yang sebelumnya terkena kasus Narkotika dan beberapa petugas Rutan. “Kita ambil sampel secara acak sebanyak 25 orang yang mana 17 orang WBP dan 8 orang pegawai Rutan. Melalui alat test urine yang kami gunakan, alhamdulillah hasilnya semua negative terhadap sepuluh infokator zat napza. Test urine ini selanjutnya kita lakukan secara rutin kepada WBP yang belum menerima test urine hari ini,” ungkap Lilik.

“Kegiatan positif seperti ini akan terus kami lakukan sebagai upaya pencegahan halinar (Handphone, Pungli dan Narkoba) di Rutan Negara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak APH yang ikut dalam kegiatan ini, kedepannya semoga sinergitas kita dapat terus terjalin,” tutup Lilik.

Continue Reading

Hukum

Tersangka Pelaku Penyelundupan Penyu Hijau Ternyata DPO Kasus Yang Sama Di Polda Bali

Published

on

Jembrana – Banyaknya peminat olahan daging Penyu di daerah Denpasar membuat beberapa pengusaha kuliner selalu berusaha mendapatkan Penyu walaupun tahu merupakan salah 1 satwa dilindungi.

Pelepasan pesu hasil penangkapan yang dilakukan langsung oleh Kapolres Jembrana dan Kepala BKSDA beserta jajaran

Berawal dari laporan masyarakat terkait adanya pengiriman Penyu dari arah melaya ke Denpasar, Tim opsnal Polres Jembrana berhasil meringkus 2 tersangka inisial SK (23) dan MT (50) yang merupakan DPO Polda Bali sejak agustus tahun lalu yang saat penangkapan kemarin bertugas mengawal pengiriman penyu memakai Mobil fortuner saat Press Release siang tadi (18/5) di Pantai Pasir Putih Kecamatan Gerokgak.

Dari keterangan pers Kapolres Jembrana AKBP I Dewa Juliana membenarkan hal tersebut, “Salah satu tersangka yang kita tangkap tgl 15 mei kemarin merupakan DPO yang Polda Bali cari selama ini, dari dugaan kita mereka sudah lama menjalani usaha ini cuman tersangka berkilah kalau ini pengiriman pertama dan kita akan dalami itu,” Ungkap Juliana.

“Untuk sumber penyu kita masih dalami karena menurut keterangan tersangka mereka hanya bertugas mengangkut penyu tersebut dari Banjar Kepah Desa Tukadaya untuk dikirim ke pemesan yang berinisial MD asal Denpasar” TambahJuliana.

Dalam kesempatan tersebut hadir juga Agus Budi selaku Kepala BKSDA, dia menerangkan sangat prihatin dengan seringnya terjadi pengiriman penyu dengan tujuan dikonsumsi, “Terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran Polres Jembrana yang sudah bisa menangkap pelaku, ini merupakan penangkapan yang kedua dibulan ini dan merupakan penangkapan yang 4 di tahun 2023 ini dijajaran Polda Bali, dan hari ini kita akan adakan pelepasan penyu yang dimana kita sudah melibatkan dokter hewan untuk memeriksa kesehatan penyu yang akan dilepas,” kata Agus Budi.

Agus budi menambahkan dari 18 penyu yang diamankan 1 diantaranya berjenis kelamin jantan. “Jenis penyu yang diamankan saat ini berjenis penyu hijau yang banyak hidup di wilayah Jawa Timur, dari ukuran terkecil itu saja berdiameter 40cm yang umurnya dikisaran 20 sampai 30 tahun, jadi yang dilepas saat ini sudah melewati pemeriksaan dan sudah siap dilepas untuk bisa hidup dialam liar” tutup Agus Budi.

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku