Connect with us

Politik

Pilgub Bali 2024, Lawan Koalisi ‘Gajah’ Diperlukan 2 Matahari Kembar Koster – Giri

Published

on


DENPASAR – Deklarasi Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra (Rai Mantra) dan Made Muliawan Arya (De Gadjah) yang dikenal dengan Mantra – Mulia yang diklaim didukung oleh 11 partai politik maju ke Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024, membuat kubu PDI Perjuangan harus konsentrasi penuh (incumbent) dalam menangkis perlawanan kali ini.

Belum lagi isu yang dihembuskan bahwa De Gadjah mengklaim sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi bakal cagub dan cawagub Bali periode 2024-2029.

“Pasangan bakal calon yang didukung oleh bapak Presiden Jokowi dan bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto yaitu pasangan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra sebagai bakal calon Gubernur Bali dan Made Muliawan Arya, sebagai bakal calon wakil Gubernur Bali,” ungkap De Gadjah usai Rapat Koordinasi Pilkada 2024 bersama partai pengusung di Denpasar, Bali, Jumat (24/5).

Koalisi mereka juga dikatakan mengantongi 11 DPW Partai yang tergabung di KIM dan di luar KIM wilayah Bali, yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora, Garuda dan Prima. Sementara yang di luar KIM adalah Partai Nasdem dan PKB.

Sedangkan kubu sebelah, dorongan pasangan bacagub dan bacawagub Bali dalam tubuh internalnya (PDIP) mengalami ‘turbulence’.

“Sedangkan kita didalam…’Sebet yen tuturang’ (sedih kalo dibicarakan)”

“Disana mereka bersatu mau mengroyok”

“Mesiat (ribut) ditengah nyame PDIP Ne (saudara PDIP), dan itu kultur  budaya yang terjadi selama ini, ” ungkap salah satu kader yang gak ingin disebutkana namanya, Jumat (24/05/2024).

Ada lagi pengamat politik yang belum mau disebutkan namanya berucap, “Ya begitu lah Gerindra lagi kenceng Angin nya, PDIP dalam kondisi tidak baik baik saja!  KIM bergerak maju ingin menumbangkan PDIP, PDIP riweh dan ribut Kekuasaan di internal Partai akhir Nanti PDIP akan tumbang di bali, ” ungkapnya, Jumat (24/05/2024).

Sedangkan posisi Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta lagi ‘on the top’ bila dilihat dari hasil survei elektabilitas bila disandingkan dengan I Wayan Koster sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali kedepan.

Bahkan dalam beberapa konsolidasi beberapa DPC PDIP sepakat dan berkomitmen untuk mengusulkan satu paket untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024 yakni Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta.

Terlihat aneh memang bila nanti mereka bersanding berdua diatas ring, Bali memiliki 2 matahari kembar yang sama – sama tanggung untuk melanjutkan cita – cita masyarakat Bali dengan ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ nya.

“Dua kader PDIP itu bisa saja ‘kawin paksa’ untuk berduet, ” ungkap Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar I Nyoman Subanda dibeberapa media.

Memang tokoh dengan elektabilitas tinggi jarang mau untuk menjadi satu pasangan.

“Masalahnya sekarang apakah Koster yang akan direkomendasikan oleh PDIP atau Giri Prasta. Atau mungkin digabung istilah mereka ‘kawin paksa’, karena mereka sama-sama nggak mau berpasangan tapi ada kemungkinan ‘kawin paksa’ versi mereka”

Tentu ini solusi bagi PDIP untuk menghadapi keroyokan dari lawan politik mereka dalam menghadapi pilgub mendatang. (Tim)


Daerah

Gung Ronny : Pemimpin Denpasar Masa Depan Harus Berani Dan Berpikir Out Of The Box.

Published

on

By

Pemerhati masalah sosial dan politikus Partai Garuda Provinsi Bali, I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya Sunarya (Gung Ronny)

DENPASAR – Pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada bulan November 2024 mendatang diharapkan bisa memilih sosok pemimpin yang berani, peduli dan mempunyai wawasan luas untuk mengatasi permasalahan sosial yang banyak terjadi di masyarakat.

Pemerhati masalah sosial dan politikus Partai Garuda Provinsi Bali, I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya Sunarya (Gung Ronny), dalam wawancaranya kepada awak media, Kamis (13/06/2024), menyatakan perlu adanya sosok pemimpin yang berani bertindak dan berpihak pada masyarakat.

“Denpasar butuh pemimpin yang berani dan tegas, bukan pemimpin yang masih takut mengambil kebijakan.
Tidak hanya teori tapi harus bisa turun kebawah mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyatnya,” demikian harapannya.

Permasalahan yang terjadi saat ini seperti tidak ada upaya untuk menemukan solusinya, bahkan terkesan adanya pembiaran sehingga merugikan pada masyarakat.

Terlihat masalah kemacetan jalan yang terus menerus terjadi disejumlah titik, seperti di simpang ruas jalan Imam Bonjol dengan Gunung Soputan, seputaran ruas jalan Marlboro barat yang sudah menjadi pemandangan rutin adanya antrian panjang terutama saat jam-jam sibuk.

Melihat kondisi jalan di Denpasar yang relatif sempit dan sudah over load, perlu dilakukan kebijakan pembatasan kendaraan pada jam-jam tertentu dan ruas jalan yang sudah ditentukan, seperti pemberlakuan ganjil-genap misalnya.

Dilain pihak, ketersediaan mass public transportation yang ada hingga saat ini belum menjadi solusi alternatif bagi masyarakat Denpasar untuk berpergian.

“Keberadaan Teman Bus sebagai alternatif transportasi yang murah dan aman, belum banyak menjadi pilihan masyarakat, harus dipikirkan bagaimana disiapkan transportasi pendukung sehingga saat penumpang turun di halte bus, sudah ada tersedia kendaraan umum lain yang murah untuk mengantarkan mereka ke tujuan masing-masing.
Ini salah satu cara mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya, sehingga dampaknya bisa mengurangi kemacetan,” ujarnya.

Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang mesti menjadi perhatian utama calon pemimpin kota Denpasar ke depan, berani berbuat yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Kebijakan harus berdiri diatas kepentingan, jangan sebaliknya malah kepentingan yang berdiri diatas kebijakan.
Denpasar butuh pemimpin masa depan yang tegas, bukan boneka.
Pemimpin harus berani berpikir Out of the Box,” tegasnya. (E’Brv)

Continue Reading

Politik

Nama Partai Tidak Disebut Dalam KIM, Ketua Partai Garuda : Ada Apa Ini ?

Published

on

By

Ketua DPD Partai Garuda Provinsi Bali, I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya Sunarya (Gung Ronny)

DENPASAR – Pernyataan Ketua DPD 1 Partai Golkar Bali, Sugawa Korry pada awak media terkait kelanjutan Koalisi Indonesia Maju menuai pertanyaan besar.

Dalam pernyataan yang tercantum pada beberapa media pada tanggal 04 Juni 2024, ada statement tertulis dari Sugawa Korry yang tidak mencantumkan nama partai Garuda dalam partai pendukung KIM.

Hal ini menjadi atensi dan pertanyaan besar dari DPP Partai Garuda, mengapa partainya tidak disebut dalam gabungan partai politik tersebut, padahal sudah jelas tertera Partai Garuda adalah salah satu partai gabungan di KIM.

Menanggapi hal ini, Ketua DPD Partai Garuda Provinsi Bali, I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya Sunarya (Gung Ronny), mengungkapkan rasa penasarannya mengapa partainya seolah-olah diabaikan oleh ketua partai Golkar Bali.

“Dalam pernyataan tertulis yang dimuat dimedia, jelas tertera tidak mencantumkan nama partai kami dalam KIM, ada apa ini ?
Apa keberadaan partai kami tidak dianggap dalam KIM ?
Apa mungkin kami tidak diharapkan untuk berjuang ?
Saya berharap ada klarifikasi dari ketua partai Golkar Bali mengenai ini,” ujarnya.

Dari awal koalisi ini terbentuk, baik di pusat maupun daerah, Partai Garuda sudah tercantum jelas tergabung dalam KIM.

Saat dikonfirmasi oleh media, salah satu pengurus partai Golkar menyampaikan bahwa hal ini adalah semata-mata karena kesalahan dalam pengetikan.

“Ini karena salah ketik (typoo) tidak ada unsur kesengajaan,” jelasnya

Hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari ketua Partai Golkar Bali terkait masalah ini  (E’Brv)

Continue Reading

Politik

Rieke: KPK Harus Tanpa Pandang Bulu Ungkap Kasus TASPEN

Published

on

“Saya mendesak pemerintah untuk keluarkan surat Cekal kepada Dirut PT. Taspen dan para pihak yang terindikasi kuat terlibat dalam korupsi dana PNS di PT. Taspen”

JAKARTA – Mengulik kembali pernyataan anggota komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka yang menyoroti adanya dugaan indikasi permainan kotor dalam pengelolaan dana peserta PT. TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), Jakarta, Senin (18/03/2024) yang lalu.

Dirinya mengaku khawatir terhadap keamanan dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Ia juga sudah berulang – kali dalam rapat komisi VI DPR RI, mempertanyakan keamanan dana peserta PT. TASPEN.

“Jawabannya selalu sama, “aman”. Saya pertanyakan karena ada indikasi-indikasi kuat permainan kotor terhadap potongan gaji pekerja negara yang dikelola PT. TASPEN,” kata Rieke Diah Pitaloka.

Rieke juga melanjutkan bahwa ada pentingnya mencegah kejadian serupa dengan kasus yang melanda PT. ASABRI dan PT. JIWASRAYA agar tidak terjadi juga di PT. TASPEN. Ia juga menekankan bahwa tabungan dan pensiun yang dikelola oleh PT. TASPEN berasal dari potongan gaji PNS, bukan dari APBN.

“Uang ratusan triliun yang terakumulasi di PT. TASPEN adalah potongan gaji para pekerja yang bekerja pada negara, bukan uang gratisan dari negara,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Ia juga berharap kepada pimpinan KPK untuk dapat membongkar dan menyelidiki kasus ini tanpa pandang bulu.

Legislator Dapil Jawa Barat yang juga pernah main dalam film Bajaj Bajuri ini untuk mendesak pemerintah mengeluarkan surat cekal kepada Dirut PT. TASPEN yang terlibat dalam indikasi korupsi dana PNS di PT. TASPEN.

Dan agar kasus PT. TASPEN menjadi agenda utama pada masa sidang berikutnya di Komisi VI DPR RI.

“Saya mendesak pemerintah untuk keluarkan surat cekal kepada Dirut PT. TASPEN, Kosasih, dan para pihak yang terindikasi kuat terlibat dalam indikasi kuat korupsi dana PNS di PT. TASPEN,” beber Rieke.

Dengan ini bisa diindikasikan bahwa Rieke hendak menyelamatkan ratusan triliun potongan gaji jutaan PNS di seluruh Indonesia.

“Selamatkan ratusan triliun  potongan gaji jutaan PNS di seluruh Indonesia! Cekal Dirut TASPEN!,” tutupnya.

Ia juga sempat mengapresiasi upaya dari mantan istri Dirut PT. Taspen, Rina Lauwy dan pengacaranya yang gigih mengungkap kasus tersebut. (Tim)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku