Connect with us

Hukum

Perjuangan Paul Bertemu Buah Hatinya Selalu Dihalangi, Ahli : Ini Pelanggaran HAM Berat

Published

on

Paul Lionel La Fonte dalam upaya bertemu kedua buah hatinya

DENPASAR – Perjuangan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Australia, Paul Lionel La Fontaine dalam upayanya untuk bertemu dengan kedua putri kembarnya ILF dan SLF (5 th) yang selama dua tahun ini disembunyikan darinya.

Hal ini berkaitan dengan sengketa yang timbul dari berakhirnya perkawinan dengan mantan istrinya, Adinda Viraya Paramitha (WNI) yang selama ini diduga menjauhkan putri kembarnya dari dirinya.

“Saat ini kedua putri saya ditempatkan disuatu rumah yang dirahasiakan oleh mereka di area Nusa Dua, yang tertutup dan dilingkari pagar tinggi layaknya seperti benteng,” ujar Paul Lionel La Fontaine.

“Dari keputusan pengadilan sebelumnya, Hakim sudah memutuskan untuk dilaksanakan pengawasan bersama (joint custody) terhadap kedua anaknya, tetapi hingga kini tidak ada eksekusi untuk mewujudkan keputusan ini, mengapa ?” tanyanya heran.

“Saya menduga ini adalah suatu “orkesta” yang dibuat oleh tim kuasa hukum Adinda, dengan rekayasa mengeksploitasi kedua anak saya sebagai bagian dari tujuan mendapatkan aset milik saya,” ujarnya.

“Diduga keras mereka menjadikan anak-anak ini sebagai obyek eksploitasi untuk mendapatnya tujuan mereka yaitu merebut kepemilikan Villa saya,” tambahnya.

Paul Lionel La Fonte didampingi kuasa hukumnya, Devara K Budiman saat wawancara dengan awak media

Sesuai hasil rekomendasi dari seorang ahli psikiatri forensik yang dalam laporannya menyatakan bahwa kejadian yang dialami Paul Lionel La Fontaine adalah tindakan Parental Alienation (Pengasingan Orang Tua) yang akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental anak-anak, baik dimasa sekarang hingga masa mendatang, hal ini diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis terhadap anak.

Hal ini diungkap oleh kuasa hukumnya, Devara K Budiman saat berjumpa dengan awak media di Inlaws Caffe, Denpasar (08/05/2024)

Pada tanggal 04April2024, mereka menghadiri Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) provinsi Bali, yang dihadiri juga oleh pihak Polresta Denpasar, sebagai upaya mendapatkan sisi penegakan hukum atas hak-hak anak ditinjau dari HAM.

“Sejak 26Agustus2022, anak-anak ini telah diambil dan disembunyikan oleh Adinda, untuk tinggal dengan suaminya yang baru, ada dugaan merekayasa pemikiran anak-anak bahwa suami barunya ini adalah ayah mereka dan memutus akses dan komunikasi dari klien kami,” demikian jelasnya.

“Ini adalah suatu bentuk tindakan pelanggaran HAM berat,” tambahnya.

“Dari hasil rekomendasi psikiatri, diketahui bahwa tidak ada bukti ditemukan adanya tindak kekerasan terhadap anak-anak seperti yang selama ini dituduhkan pada klien kami.
Dalam rekomendasi ini menyatakan bahwa anak-anak ini sangat membutuhkan kehadiran ayah kandungnya,” tegasnya.

“Medical report yang ditunjukan oleh Adinda sebelumnya adalah klaim sepihak, bukan hasil analisa dari tim medis.
Diduga keras medical report ini diperoleh dengan cara melawan hukum dan menyalahgunakannya untuk pengajuan gugatan hak asuh anak yang kedua kalinya terhadap klien kami.
Bahkan Adinda menolak dilakukan assesment atas dirinya, padahal dia adalah korban, ini aneh,” ungkapnya.

Saat ini pun ada upaya pihak Adinda melakukan pemutusan listrik dilokasi Villa yang masih ditempati Paul Lionel La Fonte, dengan melibatkan pihak PLN.

“Hal ini juga akan kami gugat karena ada upaya melawan hukum yaitu merampas hak orang lain yang secara hukum masih mempunyai hak kuasa penuh terhadap obyek dimaksud. Sebaiknya mereka mengikuti dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan” jelas Devara K Budiman.

Hingga kini pihak Adinda maupun kuasa hukumnya, Mila Tayeb belum dapat dihubungi media untuk konfirmasi. (E’Brv)


Hukum

Hadapi Tuntutan Pidana Dua Tahun, Putu Balik Siapkan Nota Pembelaan

Published

on

By

Terdakwa, Putu Balik (baju putih) saat berdiskusi dengan kuasa hukumnya, Aji Silaban, SH

DENPASAR – Sidang lanjutan perkara pidana dengan terdakwa seorang Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Badung, I Putu Suarya, S.Sos alias Putu Balik kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (28/05/2024).

Pada persidangan kali ini mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus dugaan tindakan pungli dan penyuapan dalam proses penerimaan tenaga kerja non ASN yang melibatkan oknum ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.

JPU dalam dakwaannya menuntut hukuman pidana dua tahun penjara dengan ditambah pidana denda sebesar 50 juta rupiah yang apabila tidak sanggup dibayarkan maka akan dikenai tambahan pidana kurungan selama tiga bulan sebagai pengganti pidana denda.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah karena terbukti menerima hadiah yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenangnya sebagai ASN berdasarkan jabatannya di staff seksi pengembangan sarana dan prasarana dasar pedesaan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Pemkab Badung.

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1 ) KUHP.

Pada persidangan hari ini, Hakim ketua, Ni Md Okti Mandiani SH, memberikan kesempatan terdakwa dan kuasa hukumnya untuk mengajukan nota pembelaan (pledoi) hingga satu minggu kedepan.

Kuasa hukum terdakwa, Aji Silaban, SH, menyatakan pihaknya akan segera menyiapkan pembelaan tertulis.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan terdakwa, jika mungkin ada yang secara pribadi mau ditambahkan saat pembelaan nanti,” ujarnya.

Sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa depan dengan agenda mendengarkan nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa. (E’Brv)

Continue Reading

Hukum

Jual Aset Jaminan Dibawah Nilai Apraisal, Nasabah Gugat Bank Mandiri

Published

on

By

Kuasa hukum dari Satu Pintu Solusi, Suriantama Nasution (kanan) didampingi rekannya, IB Oka Widiantara (kiri) saat memberikan wawancara

DENPASAR – Sidang gugatan perdata yang diajukan oleh Dr.IB Suryahadi terhadap dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses penjualan aset miliknya yang dijaminkan ke pihak Bank Mandiri berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu 22/05/2024.

Ada dugaan penyalahgunaan keadaan  malmanagement dan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri sebagai tergugat sehingga menimbulkan kerugian dengan cara menyita dan menjual aset agunan milik Dr. IB Suryahadi dibawah harga apraisal yang seharusnya.

Dari hasil pelelangan dua agunan yaitu SHM no 1888/Pererenan, Badung, Bali atas nama Retty Dewi Widiyanti, seluas 1100 M2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00248/Padangsambian Kaja, Denpasar Bali atas nama Dr IB Suryahadi, seluas 250 M2 senilai Rp 5.400.000.000 (lima milyar empat ratus juta rupiah), dan berdasarkan nilai apraisal seharusnya dapat terjual Rp. 8.833.000.000 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Kerugian yang diderita oleh para penggugat sebesar Rp 3.433.000.000 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Hal ini jelas merupakan tindakan malmanagement dan maladministrasi.

Tim kuasa hukum Satu Pintu Solusi, saat memenuhi undangan mediasi dari unit recovery Bank Mandiri (22/05/2024)

Kuasa hukum penggugat, Suriantama Nasution dari Satu Pintu Solusi, menyatakan, “Hari ini agenda persidangan dimulainya pembuktian dokumen yang ada. Kita mengajukan sita jaminan atas aset yang tersisa milik klien kami, karena dari tiga aset yang di hak tanggungkan pada Bank Mandiri, dua aset sudah diambil alih dengan cara melawan hukum, yakni dijual dibawah nilai apraisal, sehingga merugikan klien kami.”

“Kalau kita mau memberikan edukasi dan literasi keuangan perbankan kepada masyarakat, posisi kreditur dan debitur seharusnya sama-sama dalam posisi equality before the law, keduanya mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang sama-sama harus dilindungi.
Sayangnya, saat ini kita melihat posisi debitur diposisi yang lemah, kurang memiliki bargaining power (posisi tawar) yang kuat,” jelasnya.

“Ini masalah bagaimana aturan prosedural yang berlaku dilanggar, ketidak patuhan dengan aturan yang berlaku di perbankan sehingga menimbulkan nilai lebih.
Tanpa lelang, barang diambil, deviasi nilainya besar dan ini terjadi diruang publik,” ujarnya

Tim kuasa hukum Satu Pintu Solusi, Saud Susanto, HK, SH saat menyampaikan keterangan pada awak media

Tim kuasa hukum Satu Pintu Solusi, Saud Susanto, HK,SH, menyatakan, “Saat sidang tadi ada perlawanan atau sanggahan dari pihak tergugat terkait pengajuan sita jaminan terhadap obyek dimaksud dan menyatakan hal ini menyalahi hukum acara.”

“Sesuai aturan, sita jaminan itu boleh dilakukan sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan belum adanya keputusan tetap dari PN,” jelasnya

Tujuan memohonkan sita jaminan ini agar terlindungi kepentingan penggugat dari itikad buruk tergugat, sehingga pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, gugatan tidak hampa (illusoir).

Dimana aset jaminan ini tidak bisa dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak lain.

“Tadi pagi kami sudah menghadiri undangan pertemuan dari bagian recovery Bank Mandiri untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Dikondisikan dari versi pihak Bank Mandiri bahwa ini adalah masalah wanprestasi, sedangkan kami melihatnya dari sisi adanya tindakan melawan hukum.
Undangan pertemuan ini adalah upaya itikad baik untuk menyelesaikan kasus ini secara musyawarah mufakat.
Tadi mereka membuka ruang untuk mengajukan ke atasannya agar klien kami bisa menunaikan penyelesaian hutang dengan membayar hutang pokoknya, tidak dibebani bunga dan denda lagi.
Kami berkeyakinan komunikasi ini bisa menjadi tahapan penyelesaian yang baik,” ujarnya.

“Apapun namanya, hutang itu tetap harus dibayar, tetapi apabila dalam penyelesaiannya ada pihak yang dirugikan atau ada tindakan melawan hukum maka perlu adanya negosiasi atau ruang komunikasi antar kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.

Tim kuasa hukum Bank Mandiri menolak berkomentar saat akan dikonfirmasi oleh media, “Silahkan bersurat dan mengajukannya ke Menara (Mandiri)”, elaknya.

Bank Mandiri ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam daftar emiten perbankan di Bursa Efek Indonesia dengan kode BMRI.

Sesuai visi dan misi yang ingin dicapai oleh Bank ini yaitu dapat menjadi partner yang baik untuk semua nasabahnya, semoga bisa terwujud. (E’Brv)

Continue Reading

Hukum

Bikin Geger Jembrana, Anak Putus Sekolah Digilir 3 Orang Pria

Published

on

Jembrana – Persetubuhan anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah hukum Polres Jembrana. Kali ini menimpa korban Bunga (14) asal kecamatan Melaya.

Berawal saat korban mengenal tersangka FZ (20) asal Tegal Badeng Timur, senin tanggal 15 april mereka berjanji untuk ke suatu tempat dan dijemputlah korban di depan gang rumah korban sekira pukul 17.00 wita selanjutnya setelah korban dibujuk rayu dan dijanjikan uang sebesar Rp.100.000,- diajaklah korban ke salah satu hotel yang berlokasi Banjar Anyar desa Baluk kecamatan Negara.

Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto pagi tadi saat memberikan keterangan kepada awak media, selasa (21/5/2024)

Setelah berhasil disetubuhi, selanjutnya korban diantar tersangka FZ kedepan Kantor Perbekel Cupel. Ternyata Bunga juga sudah berjanji untuk bertemu dengan tersangka kedua bernisial NF (23) asal banjar Pebuahan desa Banyubiru. Korban yang awalnya tidak mau disetubuhi pelaku diajak ke pantai untuk dicocoki minuman keras, selanjutnya sekira pukul 23.30 wita korban diajak pelaku ke salah satu hotel yang berlokasi di banjar Rening desa Baluk.

Selanjutnya setelah korban berhasil disetubuhi, tersangka NF memberi korban uang sebanyak Rp.50.000,- dan mengantar korban untuk bertemu tersangka 3 dengan inisial FI (23) asal Desa Pengambengan yang notabene pacar korban Bunga. Selasa 16 april sekira pukul 16.00 wita tersangka mengajak korban ke hotel yang sama dengan tersangka NF dengan mengiming-imingi korban akan menikahinya. Setelah berhasil menyetubuhi korban tersangka FI mengantar korban pulang ke rumah nenek korban. Orang tua korban yang tidak terima perlakuan para tersangka langsung melaporkan tersangka ke Polres Jembrana.

Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto berpesan untuk lebih berhati-hati dan lebih peduli trutama anak perempuan, “kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan gerak-gerik anak-anak dirumah dan tetap waspada kepada setiap orang yang diduga membahayakan,” ucap Kapolres Endang.

Atas perbuatannya ketiga tersangka dikenakan pasal 81 ayat (2) undang- undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman kurungan penjara selama minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku