Connect with us

Hukum

Nasabah Dirugikan, Adanya Dugaan Proses Lelang Aset Tidak Sesuai Prosedur

Published

on

Keluarga Dr IB Suryahadi, Sp.B.

DENPASAR – AKHLAK adalah nilai utama yang dipegang teguh oleh SDM BUMN yang merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Mengacu pada nilai – nilai luhur diatas, yang sejatinya juga mengandung nilai spiritual, yakni hubungan antara manusia dan Tuhan YME.

Tapi hal ini tampaknya belum dirasakan oleh salah satu nasabah (kreditur) Bank BUMN dinegeri ini, Dr IB Suryahadi, Sp.B. yang menyampaikan keluhannya pada media dikediamannya, Rabu (18/10/23).

Beliau menghadapi situasi dimana proses perjalanannya dalam menyelesaikan kewajiban kreditnya terdapat beberapa kejanggalan yang berujung pada hilangnya aset yang dimilikinya.

Berawal dari tahun 2017, nasabah ini mengajukan pinjaman sebesar 15M ke Bank Mandiri Udayana di Jalan Udayana no 11, Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar – Bali, dengan menjaminkan sertifikat 2 rumah tinggal dan 1 villa miliknya.

Sejak awal perjanjian pinjaman, akte kredit yang seharusnya menjadi hak nasabah, tidak pernah diberikan oleh pihak Bank Mandiri kepada nasabah bersangkutan.

Pada bulan Oktober 2018, kelancaran kondisi usaha nasabah ini sempat terganggu, yang berdampak pada kesulitan untuk memenuhi kewajiban kreditnya, sehingga nasabah mengajukan keringanan kepada pihak Bank.

Pihak Bank memberikan solusi dengan skema restrukturisasi kredit, dengan meminta setoran 250 juta, yang mana setiap bulan akan dipotong 50 juta sebagai cicilan perbulan, setidaknya selama 5 bulan kedepan.

Pihak nasabah menyetor dana 250 juta pada bulan 14 Februari 2019.
Saat itu dari pihak Bank memberikan print out dari data out standing dan meminta pembayaran dana tiap bulan disetorkan melalui rekening GNC (Giro Non Customer)

Tetapi pada bulan Maret 2019, ternyata jumlah dana yang dipotong menjadi 146 juta, dengan alasan ada beban dana appraisal, biaya restrukturisasi, tunggakan bunga dan kekurangan bayar cicilan dibulan sebelumnya. Hal ini pada saat pertemuan sebelumnya tidak disampaikan pihak Bank ke nasabah.

Nasabah tetap meneruskan pembayaran cicilan setiap bulan ke pihak Bank melalui aplikasi Living Mandiri dan mengirim screen shoot bukti transfer setoran kepihak Bank sebagai tanda bukti.

Pada bulan September 2019, pihak nasabah dipanggil pihak Bank Mandiri untuk bertemu dengan pejabat Bank Mandiri cabang Gajah Mada, disana disampaikan bahwa status subjek jaminan akan dilelang (villa) karena sudah masuk coll 5, dan hanya diberi waktu 2 minggu jika ingin menyelesaikan pembayarannya.

Hal ini membuat kaget pihak nasabah, karena selama ini sudah melakukan proses pembayaran rutin setiap bulan, tetapi tidak tercatat dilaporan kas Bank Mandiri.

Hal ini dibuktikan saat nasabah meminta data catatan rekening Banknya dibuka, ditemukan adanya proses pembayaran yang tidak dibukukan pada kas Bank Mandiri.

Hal yang juga mengherankan, nasabah tidak pernah mendapat peringatan dari pihak Bank Mandiri, terkait adanya gagal bayar yang terjadi selama periode tersebut.

Akhirnya villa tersebut dilelang dan terjual dengan harga jauh dibawah harga pasaran yang semestinya.

Hal ini terulang kembali pada jaminan berikutnya, berupa rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Gunung Catur Denpasar, dilelang dan terjual dengan harga dibawah harga pasaran juga pada bulan Februari 2020.

Pada bulan Desember 2021, dikeluarkan kembali surat lelang untuk jaminan rumah yang ke 3, saat itu nasabah melalui kuasa hukumnya melakukan perlawanan untuk mencegah agar rumah ini tidak masuk proses lelang, sehingga hingga saat ini proses lelang bisa ditangguhkan.

Nasabah sampai saat ini tetap berusaha berjuang mencari keadilan melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah perbankan ini, tetapi saat ini belum ada titik temu yang bisa memberikan solusi atas ketidak adilan yang nasabah alami.

“Saya sudah dirugikan secara materi, belum lagi kerugian imaterial yang merusak nama baik kami. Saya menuntut keadilan agar ditegakkan, jangan lagi ada kezholiman yang dilakukan oleh oknum yang akan merusak citra perbankan secara keseluruhan,” demikian pintanya.

Karena praktik – praktik menjebak nasabah seperti diatas akan memakan korban makin banyak apabila tidak ada sanksi hukum yang bisa membuat jera oknum Bank yang nakal dan berbuat curang.

Pada keterangan terpisah, Suriantama Nasution, SE, SH, MM, MBA, MH, BKP, Advokat, CCM, CFP, CLA, CTL, CMCP., selaku kuasa hukum dari Dr. IB Suryahadi, Sp.B. ia menyebutkan tidak ada wanprestasi.

” Betul, proses lelang memang ada prosedurnya, nah penjelasannya harus adanya Wanprestasi disana ”

Dikatakan juga disana bahwa kliennya tetap ada membayar disana. Adanya restrukturisasi, reconditioning, dan adanya kondisi yang tidak normal, misalnya darurat kesehatan itu jelas POJK-nya.

” Pandemi ke Endemi juga ada, yaitu darurat ekonomi, inflasi yang tinggi, resesi di beberapa negara dari G20 diaminin menjadi U20, gak bisa dibandingin apel dengan jeruk ”

” kita akan bantah itu, ” jelasnya, Rabu (18/10/2023).

Disini dirinya melihat bahwa ini bukan wanprestasi melainkan perbuatan melawan hukum.

” Mereka tergiring, aset mereka habis dan tidak ada pertanggungjawaban disini ”

Lebih lanjut nilai aset 12 Milliar dihargai menjadi 6 – 7 Milliar, itu kerugian nyata bagi principalnya. Sedangkan aset yang akan dilelang adalah rumah tua dari kliennya. Yang notabene hukum adat di Indonesia ini adalah hukum yang tertinggi ujarnya.

” Rumah tua yang tidak mungkin dialihgunakan, dimana ‘sense urgency’ Bank Mandiri. Kami akan proses peradilan dan meminta OJK untuk melakukan suspend Bank Mandiri ”

” Gak mungkin ada sebuah lembaga keuangan yang katanya sudah terbuka (tbk) melakukan praktik-praktik manipulasi, setidaknya misadministrasi, maladministrasi dan malmanagement ini terjadi disini, kita butuh keyakinan dan keadilan yang diminta oleh principal kita ”

” kita tidak mau cerita ini berulang, Kita butuh literasi perbankan, kita butuh keterbukaan dati BUMN yang katanya pakai Akhlak, ” pungkasnya.

Sampai berita ini turun, pihak Bank Mandiri belum dapat dikonfirmasi karena hari libur. Rencana awak media akan melakukan konfirmasi kembali.

Semoga nilai AMANAH yang menjadi tag line kementrian BUMN juga berlaku dan tertanam disanubari tiap insan perbankan Indonesia, bukan hanya selogan kosong.

Semua yang kita lakukan didunia ini, harus kita pertanggung jawabkan kelak dihadapan Tuhan YME.(Brv)


Hukum

KASAD Terima Kunjungan Jaksa Agung Mura Pidana Militer

Published

on

JAKARTA – Bertempat di bertempat di ruang rapat Kasad, Mabesad, Gambir, Jakarta Pusat, pada harì Kamis, tanggal 15 Februari 2024, pukul 09.00 WIB Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc menerima kunjungan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) Kejaksaan Agung RI Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit beserta staf.

Dalam acara penerimaan kunjungan tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat Kasad didampingi Aster Kasad Mayjen TNI Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.l.P., Dirkumad Brigien TNI DR. Ali Ridho, SH, MH, dan Ketua STHM Brigjen TNI Dr. Rokhmat, SH, M.Kn. sementara Jaksa Agung Muda Pidana Militer didampingi Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Dr. Tanti Manurung, SH., MH., Direktur Penuntutan Dr. Jaja Subagja, SH., MH. dan beberapa orang Kasubdit. Ikut serta Brigien TNI Safrin, SH jabatan Kaotmilti Il Jakarta sekaligus mewakili Penyidik POM, dan Kolonel Chk Mukholid, SH, MH., selaku mantan Oditur Penuntut perkara koneksitas.

Pada acara kunjungan tersebut Jaksa Agung Muda Pidana Militer atau Jampidmil menyampaikan  terkait dengan pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No 407K/Mil/2023 Tanggal 7 Desember 2023 Perkara Tindak Pidana Korupsi Tabungan Wajib Perumahan Prajurit Angkatan Darat (TWP AD) a.n. Brigjen TNI (Purn) YAD dan NPP Jaksa Agung Muda Pidana Militer Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit juga melaporkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran Kredit BRIGUNA di Cabang Unit Meutia, Unit Menteng Kecil dan Unit Pabuaran Cibinong, yang melibatkan Juru Bayar Bekang Kostrad Tahun Anggaran 2017 – 2023, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 55.000.000.000,- sudah masuk dalam tahap Penyidikan.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc sependapat bahwa pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Putusan Koneksitas berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.

”  Terimakasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat beserta jajaran atas sinergi dan kerjasama penegakan hukum yang berjalan baik selama ini ”

” Serta dukungan personel di dalam proses pengisian ruang jabatan pada struktur oganisasi Jampidmil dan Aspidmil serta berharap dukungan tersebut untuk tetap terus berlanjut dalam rangka pengembangan organisasi di masa mendatang ”

 

” Pada akhir kunjungan dilaksanakan pertukaran plakat dan acara photo bersama, ” ungkapnya. (tim)

Continue Reading

Hukum

Tanggapan Kejakgung Perkara BTS 4G BAKTI Kementerian Kominfo

Published

on

JAKARTA – Sehubungan dengan beredarnya berita di media sosial dan media online secara masif termasuk pertanyaan berbagai media nasional, terkait dengan perkembangan perkara BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai permintaan sejumlah elemen masyarakat untuk melanjutkan pengusutan tuntas terhadap perkara BTS 4G BAKTI Kementerian Kominfo.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H.

Maka melalui siaran pers ini, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa proses penanganan perkara masih terus berjalan mulai dari penyidikan, pemberkasan, hingga persidangan.

Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa Tim Penyidik masih terus mendalami beberapa pihak, sehingga tidak menutup kemungkinan akan melakukan penyidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Adapun seluruh proses ini dilakukan demi penyelamatan keuangan Negara.

Mengenai penetapan tersangka baru, hal tersebut merupakan kewenangan penuh yang dimiliki oleh Tim Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yakni dengan menggali semua alat bukti yang terungkap dalam proses penyidikan dan persidangan.

Dalam hal membangun konstruksi yuridis dan pembuktian untuk pengembangan perkara, sangat tergantung pada alat bukti di proses penyidikan dan yang terungkap di persidangan. Lebih lanjut, dalam persidangan, proses pembuktian harus didukung dengan alat bukti yang saling terkait satu sama lain.

Oleh karenanya, maka tidak benar bahwa kami stagnan atau berhenti dalam pengusutan perkara dimaksud. Sebab, sepanjang alat bukti cukup, maka siapa pun tetap akan dilakukan pemeriksaan untuk didalami guna perkembangan perkara.
Untuk itu, mohon kiranya rekan-rekan media untuk tetap bersabar dan melihat perkembangan perkara ini dengan seksama, objektif, dan yuridis. (K.3.3.1)

Jakarta, 18 Februari 2024
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Continue Reading

Hukum

Prinsipal Penggugat Tak Hadir, Ada Dugaan Mengandung Cacat Formil

Published

on

Foto: Owner Golden City bersama Kuasa Hukum di PN Gianyar (7/2/2024).

GIANYAR – Kekosongan hukum (rechtsvacuum) mengenai ketidakhadiran dari pihak Prinsipal Para Penggugat WNA sebanyak 2 (dua) kali saat diundang mediasi oleh PN Gianyar, hingga Rabu (7/2/2024), membuat kecewa Tergugat Direktur sekaligus Owner PT Bumi Kristal Sumbawa (Golden City) Yansen Barry.

Mediasi merupakan jalan yang lebih damai dalam menyelesaikan sengketa yang bisa saja menghasilkan kesepakatan baru para pihak dengan dibantu oleh mediator (hakim). Apalagi para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan sebelum membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

Dr. Togar Situmorang

Dr. Togar Situmorang Law Firm, Ade Fahmi Roshadi, SH dan Alexander Ricardo Situmorang, SH juga terlihat mendampingi Yansen sebagai kuasa hukum, menyebutkan pihak pengacara Malekat Hukum Law Firm selaku kuasa hukum 13 WNA para penggugat tak mampu menghadirkan prinsipal dan menambah kecurigaan.

” Pasalnya, kuasa hukum Penggugat hanya memegang 3 surat kuasa dari kliennya yang Warga Negara Asing sedangkan surat kuasa 10 orang lagi WNA tidak dilampirkan, ” sebut Togar, Kamis (08/02/2024).

Itu dapat menjadi tidak terpenuhinya unsur dan legalitas sebuah mediasi. Hingga saat ini mediasi tidak pernah ada dan patut diduga ada Cacat Formil terkait Surat Kuasa dan akan dicek apa ada Cap atau Stamp dari Dubes asal Negara bersangkutan para Prinsipal Penggugat yang semua adalah WNA.

” Bila merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh Kedutaan Besar asal Warga Negara Asing tersebut, “ terang Dr. Togar Situmorang.

Pengacara yang dikenal dengan julukan Panglima Hukum Bali juga menjelaskan Prinsipnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma 1 / 2016 mewajibkan principal untuk hadir dalam Mediasi, dikutip dalam Pasal 6 ayat (1) Perma 1/2016 dikatakan Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Advokat Dr. Togar Situmorang juga sangat berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bila ada Kompetensi Relatife Berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang memeriksan gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana para tergugat bertempat tinggal bukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar atas perkara Nomor 311/Pdt.G/2023/Pn. Gin atas Gugatan Perkara Perdata yang diduga Investasi Bodong, mengakhiri wawancara via handphone dengan pihak Media. (Tim)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku