Connect with us

Nasional

Leo Bakal Dikriminalisasi Lagi, Fachrul Razi Mensinyalir Pelapor dan Bareskrim Polri Main Duit

Published

on


GATRA DEWATA | JAKARTA | Malang benar nasib salah satu direktur PT. Kahayan Karyacon, Leo Handoko. Belum selesai menjalani rangkaian persidangannya atas kasus kriminalisasi jilid I oleh oknum penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Mabes Polri [1], kini pria berusia 40 tahun itu sudah mendapat panggilan lagi untuk proses lidik oleh Dittipideksus. Undangan menghadap ke penyidik Subdit IV Dittipideksus, AKBP Suprana, SH, MH, telah diterima Leo Handoko beberapa waktu lalu.

Perlu diinformasikan bahwa Leo Handoko, bersama tiga direksi lainnya, dilaporkan oleh Komisaris Utama PT. Kahayan Karyacon, Mimihetty Layani, ke Bareskrim Mabes Polri pada tahun 2019 lalu atas tuduhan melanggar pasal 263 dan 266 tentang pemalsuan dokumen (akta notaris perusahaan -red). Proses kriminalisasi terhadap Leo mulai berjalan serius pada pertengahan tahun 2020 lalu, dan sejak September 2020 Leo resmi ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Kasus kriminalisasi atas Leo itu kemudian bergulir ke PN Serang, Banten, sejak awal Januari 2021 [2]. Jadwal pembacaan putusan hakim atas perkara yang seharusnya berlangsung Kamis, 3 Juni 2021 lalu [3], akhirnya diundur ke hari Kamis, 10 Juni 2021 mendatang.

Beberapa minggu menjelang pembacaan putusan, rupanya Mimihetty Layani telah membuat laporan baru di Bareskrim Polri dengan terlapor Leo Handoko, bersama tiga direksi lainnya, yakni Chang Sie Fam (ayah Leo Handoko), Feliks dan Ery Biaya (keduanya abang Leo Handoko). Oleh sipelapor Mimihetty Layani, yang notabene istri dari Sodomoe Mergonoto (pemilik perusahaan Kopi Kapal Api – red) [4], Leo Handoko, dan kawan-kawan dituduh melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang.

Seperti halnya laporan orang berduit pada umumnya, laporan Mimihetty Layani segera mendapat sambutan hangat dengan mata menghijau dari para oknum di Bareskrim Polri. Permufakatan untuk program kriminalisasi jilid II atas Leo, dkk pun segera disusun, dan panggilan menghadap ke penyidik telah dilayangkan ke alamat para terlapor. Disebut sebagai program kriminalisasi karena kasus ini hakekatnya adalah perkara perdata, perselisihan antara dewan direksi dan dewan komisaris, yang kemudian dicari-cari pasal di KUHPidana untuk kemudian menjerat para terlapor. Walau tanpa alat bukti sedikitpun, para oknum penyidik yang sangat ahli itu dapat dengan ringan tanpa hati berkata: “Nanti dibuktikan di persidangan saja” [5].

Ketika fenomena hukum atas Leo Handoko tersebut disampaikan kepada Ketua Komite I DPD-RI, H. Fachrul Razi, SIP, MIP, Senator dari Aceh itu hanya berkomentar singkat, “Mereka main duit” [6]. Siapa yang main duit? Publik sudah amat paham, siapa lagi kalau bukan pelapor dan para oknum yang dilapori?

Terhadap sinyalemen Ketua Komite I DPD-RI itu, para pejabat di lingkungan Polri masih diam seribu bahasa. Setelah ditunggu lebih dari 24 jam, hingga berita ini naik tayang, belum satupun di antara mereka memberikan jawaban atas permintaan komentar terhadap tudingan Fachrul Razi itu. Whisnu Hermawan Februanto yang menjabat Wakil Direktur Tipideksus Bareskrim Polri hanya merespon pesan WA media ini dengan mengirimkan nomor kontak Kasubdit IV Dittipideksus [7]. Wadir berpangkat Komisaris Besar Polisi yang menandatangani surat pemanggilan Leo Handoko, dkk itu tidak memberikan komentar apapun terkait ucapan Senator DPD-RI tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyatakan sangat prihatin dengan kondisi lembaga penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, moral para petugas yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di institusi Polri itu, umumnya sangat rapuh dan tidak terpuji untuk ukuran pengemban profesi polisi. Lalengke menyitir pernyataan Salim Said beberapa waktu lalu yang mengatakan, “… Tuhan pun (mereka) tidak ditakuti” [8].

Lalengke menjelaskan bahwa kasus pemerasan dan pemalakan yang dilakukan penyidik Dittipideksus, AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH, terhadap Leo Handoko, dkk di program kriminalisasi jilid pertama terhadap mereka adalah contoh real, faktual, dan aktual [9]. “Kasus sipemalak Binsan itu sesungguhnya hanyalah setitik salju di puncak gunung es yang mengambang di lautan luas. Badan gunung es yang luar biasa besarnya justru tidak terlihat, tidak terendus, tenggelam dalam sistem korup berjamaah yang sedang bercokol dalam lautan hitam dan kotor di lembaga tersebut,” beber lulusan program pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, ini dengan mimik prihatin.

_Hepeng mangator nagara on_ (uang mengatur negara ini). Mungkin itulah yang ada dalam benak penyidik bergelar doktor bidang hukum Binsan Simorangkir bersama gerombolan se-aliran se-jamaah korupnya itu. Bagaimana tidak? Dengan tanpa perasaan sama sekali, yang bersangkutan memalak para terlapor Leo Handoko, dkk senilai Rp. 200 jutaan yang digunakan membangun ruko tiga pintu di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Pun, yang bersangkutan juga memeras Notaris Ferry Santosa Rp. 10 juta rupiah ketika melakukan penggeledahan di kantor notaris pembuat Akta PT. Kahayan Karyacon itu [10].

Tidak hanya penyidik Binsan, Kombespol Victor Togi Tambunan, SH, SIK juga kecipratan Rp. 20 juta atas perintah Binsan Simorangkir kepada Leo Handoko, dkk untuk menyetorkan dana ke atasannya yang saat itu menjabat Kasubdit IV Dittipideksus [11]. Pertanyaan liar publik, apakah mungkin hanya Binsan Simorangkir dan Togi Tambunan yang terindikasi melakukan pemerasan dan pemalakan melalui modus kriminalisasi (kasus perdata dipidanakan) dalam kasus Leo Handoko dkk versus Mimihetty Layani? Jika penyidik beserta Kasubditnya mendapat angpaw dari para pihak yang berperkara di kisaran 200-an juta, berapa kira-kira yang diraup oleh pihak terkait lainnya di lingkaran perkara itu? Jika Leo Handoko, dkk sebagai pesakitan saja bisa dengan mudah diperas dan/atau dipalak oleh oknum-oknum itu, mungkinkah Mimihetty Layani sebagai pelapor tidak memberikan kontribusi angpaw kepada para oknum terkait perkara tersebut? Wallahualam Bissawab…

Kembali ke persoalan pemanggilan Leo Handoko, dkk atas laporan kedua Mimihetty Layani, Lalengke mengatakan bahwa dirinya sependapat dengan Ketua Komite I DPD RI, H. Fachrul Razi. Tuduhan serius tentang penggelapan dalam jabatan, ujar tokoh pers nasional ini, adalah pasal yang dicari-cari dan dipaksakan oleh pelapor dan diaminkan oleh oknum Bareskrim Polri. Laporan Mimihetty dapat dengan mudah melenggang masuk Bareskrim dan ditangani oleh subdit yang sama dengan laporan pertama, memunculkan banyak pertanyaan.

“Pertanyaan mendasar adalah bagaimana mungkin mengetahui adanya tindak pidana penggelapan, apa yang digelapkan, berapa volume benda atau uang yang digelapkan, dan lain-lainnya ketika kedua organ perusahaan, yakni dewan direksi dan komisaris belum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS sebagai organ ketiga sebuah perseroan yang berwenang menentukan adanya rugi-laba perusahaan? Ini aneh sekali,” kata Wilson Lalengke yang merupakan mantan Kasubbid Program pada Pusat Kajian Hukum Sekretariat Jenderal DPD-RI ini.

Namun, itulah unik dan canggihnya para oknum di unit Dittipideksus Bareskrim Mabes Polri. Segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan dan/atau mewujudkan keinginannya. “Rekayasa kasus di satuan kerja Polri itu bukanlah hal baru dan tabu. Oknum-oknum berseragam coklat di institusi ini telah lihai dan berpengalaman melakukan rekayasa ‘yang benar jadi salah, yang salah jadi benar’. Semuanya tergantung pada kepentingan pemesan perkara,” tutur Presiden Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini dengan perasaan masgul. (APL/Red)

*Catatan:*

[1] Nasib Direksi Kahayan Karyacon: Dari Rekayasa Kasus, Dakwaan Ngibul, Hingga Tuntutan Ngawur; (klik link)

[2] Kuasa Hukum Leo Handoko Ajukan Eksepsi Atas Dakwaan Jaksa;(klik link)

[3] Menanti Keputusan dari (Bukan) Tuhan;(klik link)

[4] Anak dan Istrinya Difitnah, Bos Kapal Api Marah;(klik link)

[5] Kalimat “Nanti dibuktikan di persidangan saja” semacam ini juga diucapkan Wadir Dittipideksus, Kombespol Whisnu Hermawan Februanto, yang saat itu didampingi Kombespol Helfi Assegaf, kepada Tim Cacing tanah PPWI saat diundang audiensi oleh Dittipideksus Bareskrim Polri terkait kasus kriminalisasi Leo Handoko, bertempat di ruang kerja Dittipideksus, Selasa, 1 Desember 2020. Pernyataan itu terucap oleh yang bersangkutan ketika membahas Leo Handoko yang sudah ‘terlanjur’ di-P21 oleh penyidik Binsan Simorangkir dan Kejari Serang.

[6] Pernyataan Ketua Komite I DPD RI, H. Fachrul Razi, MIP ini disampaikan melalui percakapan tertulis di aplikasi WhatsApp kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, Sabtu, 5 Juni 2021 pukul 15.20 wib.

[7] Respon singkat berbentuk kiriman nomor kontak Kasubdit IV Dittipideksus dari Wadir Tipideksus Bareskrim Polri ini disampaikan melalui percakapan tertulis di aplikasi WhatsApp kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, Senin, 7 Juni 2021 pukul 13.37 wib.

[8] Salim Said: Negeri Ini Tidak Maju karena Tuhan Tidak Ditakuti;(klik link)

[9] Pak Kapolri, AKBP Binsan Simorangkir Palak Warga, Ini Hasilnya;(klik link)

[10] Miris..!!! Oknum Penyidik Bareskrim Polri Juga Peras Notaris 10 Juta Rupiah;(klik link)

[11] Kasus dugaan menerima uang Rp. 20 juta rupiah oleh Kasubdit IV Dittipideksus, Kombespol Victor Togi Tambunan, dari Leo Handoko, dkk atas perintah Binsan Simorangkir untuk memberikan uang 20 ribu (Rp. 20 juta – red) kepada atasannya, telah dimasukan dalam BAP saksi korban pada pemeriksaan kasus pemerasan dengan terlapor Binsan Simorangkir di Biro Pertanggung-jawaban Profesi Divpropam Mabes Polri beberapa waktu lalu.


Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Daerah

Seberapa Siapkah Ubud Menyambut Bali-Open-Border?

Published

on

Flyer deklarasi Bali Open Border

GatraDewata[Gianyar] Sampai detik ini, 16/06/2021, keputusan pemerintah untuk membuka kembali border internasional pada Juli mendatang masih berlaku. Belum ada pembatalan ataupun konfirmasi ulang terhadap keputusan tersebut.

Ubud sebagai salah satu destinasi wisata yang turut mendapatkan gelar green zone, sudah sangat siap menghadapi serbuan wisatawan mancanegara. Hal ini terlihat dari besarnya tingkat kesadaran manajemen untuk mengikuti protokol kesehatan yang dikemas dalam paket sertifikasi CHSE.

Salah satu indikasinya yaitu jumlah unit penginapan yang tergabung di Ubud Hotel Association (UHA) hampir semuanya sudah mengantongi sertifikat CHSE.  “Dari total lebih dari seratus anggota, 99% sudah CHSE,” ungkap salah satu anggota komite UHA yang juga General Manager Purana Suites Ubud, Ketut Warasana.

Kika: Ketut Warasana, Eka Ariawan dan Santi Pratiwi

Adiwana group lebih cetar lagi. Pihaknya tegas jika semua propertinya sudah mengantongi sertifikat sakti tersebut. “Seluruh properti yang kami kelola sudah bersertifikat CHSE,” ungkap Eka Ariawan selaku DOSM Adiwana Group.

Ada juga Bu Santi, salah satu petinggi Dwaraloka Authentic, yang tidak mau ketinggalan. Dari total 12 unit bisnis yang dikelolanya, hanya beberapa unit kecil yang belum disertifikasi. “Ada beberapa yang belum memiliki sertifikat CHSE, namun seluruh esensi CHSE sudah mereka terapkan di lapangan,” cetusnya penuh keyakinan, jika everything is gonna be alright.

Ketaatan mereka seolah tidak memberikan celah bagi dinas terkait untuk tidak membuka border bagi turis mancanegara pada Juli mendatang. Apalagi belakangan beredar flyer digital dengan deklarasi elegan nan damai bertuliskan ‘BALI OPEN BORDER.’ Tersisip pula latarbelakang pura Besakih yang maha agung. Deklarasi tersebut didukung penuh oleh puluhan elemen pelaku pariwisata di Bali.

Berkaca dari kesiapan mereka, mungkinkah border akan dibuka sesuai rencana awal?[SWN]

Continue Reading

Daerah

Menguji Militansi Perupa Militan Art

Published

on

GatraDewata[Gianyar] I Wayan Arsana merupakan seorang seniman lukis yang karya – karyanya sangat menakjubkan. Disamping itu beliau juga sensitif dengan isi – isu sosial. Untuk itulah, setelah setahun lebih dunia ini bergelut dengan situasi Covid 19 beliaupun (bersama beberapa rekan sesama seniman) buka suara, yang beliau suarakan lewat sebuah pameran bertajuk IN-Between dan berikut reaksinya secara tertulis:

Bencana global pandemi adalah ujian untuk peradaban bangsa manusia, suatu problem yang dialami, dirasakan, dan menguras energi peradaban. Seluruh modal sosial bahkan spiritual dipertaruhkan guna memitigasi dampak infeksi dari “monster gaib”, Virus Corona, Covid-19, namun kondisi chaos toh tak terhindarkan.

Kegamangan, keraguan, kebenaran, konspirasi, dan kuasa alam ihwal adanya Covid-19 campur aduk dengan ragam reaksi, solidaritas global, bajingan ekonomi, keprihatinan dan nafsu korup; dunia dilanda duka kemanusiaan.

Kebijakan mitigasi bencana sifatnya reaktif, insidensial dan ambigu. Status darurat kesehatan seperti lockdown dan aneka pembatasan sosial, social distancing serta protokol kesehatan ada di antara wacana, budgeting, penerapan maupun pengingkaran yang berbuah kontroversi. Suatu kondisi parallel, sama di seluruh domain sektor kehidupan, tanda instrumen, tools pengetahuan dan keterampilan modernitas tidak lagi memadai, tak aflikabel, bahkan literasi tradisional soal vaksin tidak memungkinkan jadi rujukan akibat desakan kebutuhan yang sifatnya emergensi. Nalar politik sulit dicerna, antara kebijakan politik dan politik kebijakan soal pandemi sulit dipahami.

Kini momok pandemi masih menghantui, bahkan bermutasi menjadi berbagai varian baru, bermutasi pula kontroversi yang ditimbulkan.

Kelumpuhan sosial yang berkepanjangan membuat psikologi sosial menjadi lelah, dorman dan kegamangan yang berada diambang batas. Ketika protokol kesehatan adalah sebuah komoditas, yang tumbuh adalah sikap permisif dan pembangkangan sosial tak terhindarkan.

Abad digital dinamikanya sama, antara memberi manfaat dan memperkeruh keadaan, antara informasi dan ngibul sama sensasinya, perlombaan followers, like, viral yang latah dan stereotip, konten-konten absurd bermunculan tak membutuhkan portofolio, yang ada hanya aturan tak resmi bernama algoritma. Algoritma, sederhananya adalah pertalian data konten dan tujuan. Implikasi maslahat dunia digital pastinya juga layak, abad digital melengkapi tools kehidupan menjadi double application, yang manual dan virtual.

Dalam dimensi spiritual, sebetulnya secara indikatif sudah tersirat dalam wijaksara Bali, “windu” atau bulatan, sebagai unsur penting dalam aksara simbol Ongkara. Windu, “nge-windu” menjadi bulatan, dalam konteks pemaknaan kodifikasi esoteris, sebagai lambang pembauran sistem yang sifatnya random dari elemen-elemen yang berlawanan maupun berpasangan, rwa bhineda, adwaita, dalam satu kehadiran saat ini atau real time. Nge-windu adalah waktu kosmik peradaban. Berbeda dengan arda candra yang menggambarkan sifat modernis peradaban yang mainstream dan linear. Kenormalan baru yang sifatnya menyeluruh adalah tanda fundamental peradaban sedang mengalami perubahan.

Seni rupa sama saja, parallel, art world persenirupaan saat ini menyediakan kemungkinan yang tak terbatas, inilah model baru dari booming dunia visual. Seni rupa telah menjadi domain publik, semua serba mungkin, praktek dan produk seni layersnya banyak, seni komuditas, seni kelas menengah, hingga seni yang kontestatif dan memiliki konten nilai. Semua halal dalam keserbahadiran, yang menentukan adalah konektivitas domain sadar perupa dalam suatu frekuensi kreatif dan kompleksitas layers.

Menjadi bagian dari persoalan yang ada, kelompok perupa militant Art tergugah untuk bereaksi terhadap persoalan yang ada, dengan menggelar pameran bersama bertajuk, “IN-Between”. Frasa IN-Between bermakna ada diantara, sementara penekanan huruf kapital pada penggalan frasa IN dimaksudkan sebagai kunci pemaknaan tematika, IN adalah konten personal para perupa Militant Art. IN-Between dalam kesatuan tematika sebenarnya menggambarkan subjek yang mengalami, menjadi bagian dari situasi kompleks, mengelaborasi persoalan dalam frekuensi kreatif, serta mengejawantahkan dalam kekaryaan.

Perupa Militant Art tentu punya modal kreatif yang cukup, napas panjang berkesenian yang telah diuji oleh waktu, dan yang utama adalah keberanian membuat pilihan mengikrarkan “ jihad kesenian” dengan mengadaptasi kata militan sebagai payung spirit berkelompok. Nilai militan melekat pada sistem sadar kreatif, sikap, proses dan karya, militan artinya hidup dengan suatu nilai, suatu sikap yang makin langka di tengah nyinyir pragmatisme sempit sekarang ini. Militant Art bukanlah kelompok perupa yang mengusung aliran pemikiran tertentu, mereka juga tidak sedang menjebak diri dalam batasan- batasan spesifik pemikiran.

Militansi dalam berkesenian membutuhkan” nyali kreatif”. Aktualisasi spirit militan ditantang mensublimasi soal-soal yang ada, menjadi ungkapan seni yang bernilai dan spesifik. dalam IN-Between, para perupa militan menampilkan keragaman cara pandang, penyikapan, empati, gugatan mental, hingga ajakan moral ihwal bencana global pandemi. Konten masing-masing karya berisikan ungkapan dari kedalaman yang sifatnya personal, ungkapan yang mengandung intensi lebih kuat dalam keragka olah problematik maupun renungan. Ragam bahasa ungkap dan identitas estetik para perupa Militant Art adalah personalisasi dari proses dan peluh kesenian dalam waktu yang panjang.

Nilai utama pameran IN-Between terletak pada kemampuan melampaui segala kelatahan area publik dalam bereaksi terhadap bencana global pandemi, juga melampaui berbagai kelatahan dalam dunia visual, bukankah esensi militan adalah ekstrimitas dalam berproses yang galibnya membuat perbedaan dalam kekaryaan. Hanya karya-karya yang mengandung tendensi “subversi visual” yang memungkinkan mengandung implikasi mental, subversi visual adalah gugatan atau perlawanan dalam bentuk visual. Esensi subversif adalah bentuk pengejawantahan militansi berkesenian, bukan sekedar retorika atau bualan idiologis.

Algoritma tradisional seni rupa, melalui pengindraan secara langsung, karya visual justru menyentuh lebih langsung, menghasilkan efek mental secara langsung pula. Estetika bisa menjadi praktek post intelektual. Dalam kekaryaan semua konten yang mendukung sebetulnya sudah inheren, karya adalah alat bukti utama tempat melekatnya seluruh nilai, selebihnya keseluruhan aspek pendukung adalah alat peraga dalam suatu keutuhan sistem nilai.

IN-Between penekanannya utamanya pada upaya membangun solidaritas mental, menyegarkan kimiawi otak dari mental down syndrome, suatu ajakan untuk move on menuju harapan baru…!!! Para perupa yang tergabung dalam Militant Art antara lain: Diwarupa, I Nyoman Sujana Kenyem, I Ketut Putrayasa, I Ketut Suasana Kabul, Wayan Suastama, Dastra Wayan, I Gede Adi Godel, I made Wiradana, Pande Paramartha, I Gusti Buda, Romi, Agusdangap, Deko, I Made Gunawan, Lekung Sugantika, Anthok, Atmi Kristiadewi, Galung Wiratmaja , Loka suara, Ngurah Paramartha, Ketut Teja Astawa, Duatmika Made ,Dollar Astawa, Putu Bonuz, DJ Pande.[SWN]

Continue Reading

Daerah

Jeg Keren! Desa Bulian Wakili Polres Buleleng Lomba Satkamling Tingkat Polda Bali

Published

on

Kunjungan Polres Buleleng ke Desa Bulian

GatraDewata[Singaraja] Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Polri ke 75 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2021, Polda Bali menyelenggarakan lomba Pos Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) tingkat Polda yang diikuti satu perwakilan desa yang ada di wilayah jajaran Polda Bali.

Tim Penilai dari Polda Bali mengunjungi Lomba Pos Satkamling, dimana sebagai ketua tim Kompol Drs. Nyoman Geden didampingi Kompol I Nengah Merta, yang disambut langsung Perbekel Bulian AKBP (Purnawirawan) Made Sudirsa, S.H., pada Selasa  (15/6/2021) pagi. Tim penilai melihat langsung pos Satkamling yang dilombakan dan juga dari satuan keamanan lingkungan menampilkan ketrampilan yang dimiliki, mulai dari peragaan baris berbaris, Bela diri Polri, Teknik membawa Tahanan 1 & 2, Drill Borgol Polri,  Drill Tongkat letter T serta penyampaian Sistem Alarm tanda bahaya dengan kentongan,  serta simulasi  pencurian di masa pandemi Covid 19.

Ketua Tim menyampaikan bahwa masalah kamtibmas merupakan masalah kompleks jika tidak dipelihara dengan baik. “Melalui Lomba Pos SatKamling ini diharapkan bisa menumbuhkan serta meningkatkan rasa kesadaran warga masyarakat dalam menjaga keamanan. Selain itu juga supaya dapat menumbuhkan rasa kesadaran warga terkait hukum yang dapat menekan terjadinya gangguan kamtibmas, apalagi dalam situasi pandemi Covid 19,” ucapnya.

Hadir dalam penilaian pos Satkamling tersebut diantaranya Kapolres Buleleng AKBP I Made Sinar Subawa, S.I.K.,M.H., para pejabat Utama Polres Buleleng, Sekda Kabupaten Buleleng Drs. Gede Suyasa MPd, Anggota DPRD Kabupaten Buleleng dari Fraksi PDIP Wayan Masdana,  S.E., dan Camat Kubutambahan Drs. Made Suyasa,  M.Si.

Perbekel Desa Bulian sangat mengharapkan lomba Pos Satkamling ini dapat dimenangkan dan akan siap tampil di Polda Bali, disampaikan juga bahwa dalam lomba ini banyak pihak yang membantu memberikan support terutama dari Kapolres Buleleng dan pihak lain sehingga lomba ini dapat ditampilkan dengan lebih baik.

“Linmas yang ada di desa Bulian akan tetap dipelihara, dikembangkan serta dimasyaratkan dengan maksud dan tujuan setiap masyarakat bisa menjadi ‘Polmas’ (Polisi Masyarakat), sehingga tertanam pada dirinya untuk selalu memberikan perlindungan, pengamanan dan mengayomi,” cetusnya.

Dilain pihak, Kapolres Buleleng AKBP I Made Sinar Subawa, S.I.K.,M.H., menyampaikan, sangat mendukung penuh kegaitan Pos Satkamling yang diselenggarakan Polda Bali dan memberikan apresiasi kepada masyaraakt Bulian yang telah sangat antusias memberikan dukungan terhadap lomba ini, dengan harapan agar kegiatan ini dinilai dengan menjungjung tinggi obyektifitas serta sportifitasnya.

“Harapan saya semoga lomba Pos Satkamling yang diwakili Desa Bulian dapat mewakili Buleleng serta menjadi juara“, tutupnya.(Mga)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 Gatradewata. Ringan, Cerdas dan Tajam