DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, mengakhiri masa jabatannya yang berlangsung selama lima tahun, dari 2018 hingga 2023, dengan catatan prestasi yang mengesankan. Bersama Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, kepemimpinan mereka telah memberikan dampak positif yang tak terlupakan di Pulau Dewata.

Visi besar Koster untuk membangun Bali dengan moto,

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”

melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana telah mendapat pengakuan besar. Serah Terima Jabatan Gubernur Bali, yang berlangsung pada Jumat, 8 September 2023, di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, menjadi momen penting di mana Koster menyerahkan tanggung jawabnya kepada Pelaksana Tugas (Pj.) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.

Prestasi Koster mencakup penanganan efektif terhadap pandemi COVID-19, tetapi juga mencakup pencapaian luar biasa dalam berbagai sektor. Selama lima tahun kepemimpinannya, ia berhasil meningkatkan sektor pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Transformasi ekonomi Bali yang lebih baik serta kebijakan penggunaan produk lokal telah mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Koster juga aktif dalam melindungi kekayaan intelektual dan produk budaya Bali. Hingga tahun 2023, sebanyak 330 Sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) telah diberikan melalui fasilitas bagi Krama Bali.

Di bidang infrastruktur dan sarana prasarana, Koster telah merealisasikan proyek-proyek penting dengan total anggaran mencapai Rp. 6,2 Triliun. Dana ini bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar Rp. 2,6 Triliun dan APBN sebesar Rp. 3,6 Triliun. Investasi jalan tol pun mencapai lebih dari Rp. 24 Triliun dari sektor swasta.

Dalam pidatonya, Wayan Koster menyatakan rasa syukur bahwa pembangunan infrastruktur yang memerlukan anggaran besar tetap berjalan lancar, bahkan dalam masa penurunan pendapatan negara akibat pandemi COVID-19.

Pemerintah Pusat juga telah berkontribusi dengan melaksanakan proyek penting di Bali, seperti pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) dengan investasi lebih dari Rp. 6 Triliun dan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sanur dengan investasi Rp. 10 Triliun.

Semua upaya ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi baru di Bali, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Wayan Koster juga berkomitmen untuk menjaga keseimbangan pembangunan antara wilayah-wilayah di Bali, meningkatkan kapasitas perekonomian, serta memperkuat layanan transportasi publik dan logistik.

Langkah-langkah ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan tingkat kemiskinan di Pulau Bali.

Menurut Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, pencapaian Wayan Koster adalah bukti nyata kemampuan kepemimpinan yang berdampak positif bagi Bali.

“Gubernur Koster telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang progresif dan berdedikasi dalam membangun Bali ke arah yang lebih baik,” ujar Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra. Dengan berbagai pencapaian tersebut, Bali semakin mengukuhkan posisinya sebagai destinasi utama dan pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (Tim)

Editor : Ray

DENPASAR – Ketut Lihadnyana selaku kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan juga selaku Penjabat (Pj) Bupati Buleleng mendapat sorotan dari Gubernur Bali (Pj) Sang Made Mahendra Jaya, di Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (11/09/2023).

Pelaksana Tugas (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana yang ikut hadir dalam pertemuan dan ramah tamah kepala OPD Pemprov Bali dengan Penjabat (Pj) Gubernur, Sang Made Mahendra Jaya, membuat Gubernur Bali Sang Made Mahendra terkejut.

Gubernur Bali segera meminta posisi Lihadyana sebagai Kepala BKPSDM segera diganti Plt. Asisten 3 Setda Provinsi Bali, yakni Dewa Made Sunarta yang disebut-sebut sebagai pengganti Lihadnyana.

Informasi yang dihimpun awak media Gatra Dewata mendapatkan permintaan itu terjadi sebelum pertemuan dimulai. Keterkejutan Gubernur Bali itu ketika akan dimulainya rapat perkenalan kepala OPD seluruh Bali.

Sang Made Mahendra berpandangan Lihadnyana harus melepas jabatan struktural di Pemerintahan Provinsi untuk dapat fokus dan konsentrasi mengurus Buleleng.

Ditulis dibeberapa media online, dikatakan bahwa Lihadnyana sepertinya ngeles dan bilang sekarang sudah zaman elektronik, kerja di mana saja bisa, tidak harus di kantor, surat dan tanda tangan sudah secara elektronik. Yang bisa saja diartikan sebagai menolak diganti Plt.

Tetapi Gubernur Bali Sang Made Mahendra mengatakan itu menjadi wajib diganti. Tindakan Mahendra itu menjadi tepat, karena untuk menggantikan Plt eselon 2 memang harus sesama eselon 2 atau sederajat.

Bahkan rumor yang mengatakan bahwa Lihadnyana sempat bernegosiasi untuk mengusulkan Sekretaris BKPSDM, Mahadi, sebagai Plt Kepala BKPSDM menjadi kandas.

Kondisi ini patut diduga memiliki tujuan untuk tetap bisa mengontrol jajaran birokrasi di Pemprov Bali.

Gubernur Bali Sang Made Mahendra secara tegas meminta Sekda Dewa Made Indra untuk memproses Plt sesuai prosedur.

Dalam komentar beberapa sumber mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Pj. Gubernur menjadi tepat dan tidka membiarkan berlama – lama rangkap jabatan.

Mengkonfirmasi hal itu kepada Sekda Dewa Made Indra, awak media belum dapat keterangan apa – apa.

Yang menjadi Dasar Hukum-nya adalah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap. (Ray)

JAKARTA – Pergerakan Surya Paloh terhadap catur kontestasi politik calon presiden dan wakil presiden 2024 mendatang, sepertinya dibumbui polemik opera sabun. Kedekatan terhadap Partai Demokrat yang diharapkan banyak masyarakat yang membawa dinamika perubahan kian gencar pada awalnya.

Kini sepertinya ada di persimpangan jalan. Dipilihnya jatuh pada Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres. Ini diamini oleh Surya Paloh sendiri dalam wawancara dengan awak media,.Saat ditemui di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Ia juga menegaskan bahwa Cak Imin bukanlah orang baru di ranah perpolitikan di Indonesia. Bahkan dia mengungkapkan hubungannya dengan Cak Imin sangat dekat.

“Cak Imin kan bukan orang lama puluhan tahun lalu saya anggap adik saya. Cak Imin juga pernah ke sini di kantor ini,” sebutnya.

Partai Demokrat dan PKS yang menjadi koalisi ‘dipaksa’ untuk menyetujui keputusan tersebut. Ini yang membuat partai Demokrat kecewa dengan menggerakan seluruh kadernya untuk mencopot baliho dukungan terhadap Anies Baswedan.

Pilihan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB dinilai sebagai pasangan yang tepat bagi bakal calon presiden Anies Baswedan.

Ini tentu akan memperkuat basis dukungan kepada Anies, terutama pada basis pemilih Nahdiyin serta masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Banyak dikalangan pengamat politik menyebutkan pilihan ini merupakan pilihan yang rasional. Sebab, AHY bukan jawaban untuk mengisi kekosongan dari dukungan kalangan Nahdiyin serta masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Tentu basis kekuatan Anies diprediksi itu ada di Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya. Kemudian Cak Imin diharapkan mengisi kekosongan itu dengan potensi suara Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Muhaimin Iskandar bisa mengulang kekuatan PKB yang perolehannya 9,6 persen di pileg 2019 lalu, menjadi kekuatan politik yang terintegrasi dengan mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Tentu ini merupakan upaya catur Surya Paloh untuk meraup suara sebesar-besarnya dari basis Nahdlatul Ulama (NU). (Ray)