Connect with us

Hukum

Konsep Tanah Itu Penguasaan Bukan Gunakan Pidana, Dr. Ngurah Agung Sebut Harus Gugat Hak Keperdataan 

Published

on

Dr. Drs I Gusti Agung Ngurah Agung SH, MH, CLA selaku Ahli Hukum Agraria.

DENPASAR – Para tokoh masyarakat Kembali ikut berkomentar tentang permasalahan Jero Kepisah yang ramai di pemberitaan belakangan ini. Kali ini datang dari Dr. Drs I Gusti Agung Ngurah Agung SH, MH, CLA selaku Ahli Hukum Agraria.

Ia mengomentari soal kondisi hukum dari Anak Agung Ngurah Oka dari Jero Kepisah yang merupakan ahli waris almarhum I Gusti Gede Raka Ampug alias Gusti Raka Ampug asal Puri Kepisah, Pedungan, Denpasar seluas 8 hektar yang hendak diklaim seseorang yang secara nyata bukan anggota keluarganya.

I Gusti Agung Ngurah Agung mengaku bahwa dirinya adalah seorang pengajar atau dosen ahli pidana di salah satu kampus terkemuka di Jakarta Pusat. Ia mengamati melalui media massa, melihat permasalahan yang ada bahwa adanya tindakan yang tidak dirasa adil terhadap kondisi yang terjadi terhadap ahli waris Jero Kepisah.

” Untuk masalah pertanahan di Indonesia, kita tidak bisa lepas dari Undang – Undang Pokok Agraria. Karena sampai saat ini UU ini belum ada perubahan dati tahun 1960 sampai sekarang, ” ungkap Agung Ngurah, Sabtu (07/01/2023), di salah satu kantor di bilangan Denpasar.

Konsep dasar pertanahan adalah penguasaan, yang dimana kalau seseorang menguasai tanah itu selama 20 tahun berturut-turut dan tidak ada keberatan dari berbagai pihak maka dengan terang benderang boleh mengajukan kepada negara jika disetujui dia punya hak terhadap tanah tersebut, sebutnya.

Undang – undang agraria pun dibuat banyak mengadopsi hukum – hukum Adat di Indonesia, yang pada pokoknya jangan sampai tanah – tanah yang ada itu terlantar dan tidak berguna untuk kemakmuran masyarakat. Kalo terlantar, Negara akan mengambil alih penguasaan hak atas tanah tersebut dan kita bisa mengajukan permohonan.

“Dalam konsep ini kita harus lihat dasar tanah ini, memalsukan sertifikatnya atau memohon kepada negara atau bagaimana”

“Disini dalam pendaftarannya (pensertifikatan) Negara mengadopsi paham publikasi negatif yang bertensi positif, artinya Negara tidak bertanggungjawab terhadap produk yang BPN itu keluarkan, tetapi yang mendaftarkan tanah tersebut”

Bila ada indikasi pemalsuan terkait itu dan harus diajukan gugatan PTUN atau lewat hak keperdataan di Pengadilan umum, bukan langsung ke Pidana. Dalam hal ini mereka harus mempunyai bukti hak, tentu Jero Kepisah boleh melaporkan pidana bukan pihak lain yang melaporkan.

Ditanya terkait bagaimana AANEW selaku pelapor bisa menggugat Jero Kepisah itu diajukan dalam bentuk pembayaran pipil yang dibuat hari Minggu (hari libur) bagi Dr. Agung Ngurah Agung selaku ahli dibidang Agraria bahwa hal yang seharusnya tidak mungkin karena seluruh negara tidak mengeluarkan produk berupa surat pada hari Minggu.

“Ini aneh, dari sini semestinya jika penyidik Polda Bali cerdas tentu mudah untuk mengkaji persoalan itu karena logika hukumnya sudah disana,” sentil dosen tetap Pasca Sarjana Institut Bisnis Law and Management (Iblam) Jakarta Pusat ini.

Untuk kasus Jero Kepisah ini, Agung Ngurah Agung menyebutkan, bila menggunakan jalur pidana tentu tidak mungkin akan tuntas dalam penyelesaian sengketa tanah seperti ini.

Anak Agung Ngurah Oka selaku ahli waris Jero Kepisah sebelum mensertifikatkan tanah tentunya telah memiliki silsilah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak (SPPT). Dr. Agung Ngurah Agung meyakini, silsilah dari terlapor Anak Agung Ngurah Oka dibuat jauh sesudah tanah tersebut dikuasai oleh leluhur Jero Kepisah yakni semenjak ratusan tahun lalu.

” Kepastian hukum itu sebenarnya sudah ada disana, dan untuk membatalkan sertifikat itu harusnya digugatan, ” pungkasnya. (Ray)


Kebanggaan sebagai wartawan adalah selalu silahturahmi kepada semua pihak, tetap belajar dan selalu konfirmasi dalam pemberitaan yang adil dan berimbang.

Hukum

Amankan 1157 Pil Koplo, Dua Pemuda Asal Melaya Berhasil Diringkus Jajaran Polsek Gilimanuk

Published

on

Jembrana – Pemuda bau kencur dengan inisial MS (18) berhasil diamankan tim Opsnal reskrim polsek gilimanuk pada kamis (22/2). Berawal dengan adanya laporan masyarakat yang menginformasikan adanya pemuda yang dicurigai mengedarkan barang terlarang di sekitar obyek wisata Water Bee di Kelurahan Jineng Agung Gilimanuk.

Kedua tersangka saat digiring petugas dihalaman Polres Jembrana (26/2/2024)

Setelah dilakukan pengintaian petugas berhasil membekuk tersangka beserta beberapa barang bukti yang dibawa tersangka. Dari hasil pengrebegan tersebut didapatkan 1018 sedian farmasi atau pil berwarna putih berlogo (Y) yang dikemas kedalam klip plastik bening dengan masing-masing dikemas sejumlah 10 butir dengan harga 30 ribu rupiah, 100 butir dengan harga 300 ribu rupiah dan 1 kaleng isian 1000 dengan harga 1.4 juta rupiah.

Dari pemeriksaan tersangka MS, petugas mendapati tersangka lain dengan inisial JH (24) yang beralamat di lingkungan Asri kelurahan Gilimanuk. Petugas yang sudah mengantongi alamat tersangka JH langsung melakukan pengrebegan dirumah tersangka pada malam dihari yang sama dan ditemukan sedian farmasi dengan jumlah 149 butir.

Dari perbuatan kedua tersangka, diduga melanggar Pasal 435 jo Pasal 436 ayat (2) UU N0 17 tahun 2023 dengan ancaman kurungan paling lama 12 tahun atau denda sebesar 5 juta rupiah.

Continue Reading

Hukum

KASAD Terima Kunjungan Jaksa Agung Mura Pidana Militer

Published

on

JAKARTA – Bertempat di bertempat di ruang rapat Kasad, Mabesad, Gambir, Jakarta Pusat, pada harì Kamis, tanggal 15 Februari 2024, pukul 09.00 WIB Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc menerima kunjungan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) Kejaksaan Agung RI Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit beserta staf.

Dalam acara penerimaan kunjungan tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat Kasad didampingi Aster Kasad Mayjen TNI Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.l.P., Dirkumad Brigien TNI DR. Ali Ridho, SH, MH, dan Ketua STHM Brigjen TNI Dr. Rokhmat, SH, M.Kn. sementara Jaksa Agung Muda Pidana Militer didampingi Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Dr. Tanti Manurung, SH., MH., Direktur Penuntutan Dr. Jaja Subagja, SH., MH. dan beberapa orang Kasubdit. Ikut serta Brigien TNI Safrin, SH jabatan Kaotmilti Il Jakarta sekaligus mewakili Penyidik POM, dan Kolonel Chk Mukholid, SH, MH., selaku mantan Oditur Penuntut perkara koneksitas.

Pada acara kunjungan tersebut Jaksa Agung Muda Pidana Militer atau Jampidmil menyampaikan  terkait dengan pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No 407K/Mil/2023 Tanggal 7 Desember 2023 Perkara Tindak Pidana Korupsi Tabungan Wajib Perumahan Prajurit Angkatan Darat (TWP AD) a.n. Brigjen TNI (Purn) YAD dan NPP Jaksa Agung Muda Pidana Militer Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit juga melaporkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran Kredit BRIGUNA di Cabang Unit Meutia, Unit Menteng Kecil dan Unit Pabuaran Cibinong, yang melibatkan Juru Bayar Bekang Kostrad Tahun Anggaran 2017 – 2023, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 55.000.000.000,- sudah masuk dalam tahap Penyidikan.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc sependapat bahwa pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Putusan Koneksitas berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.

”  Terimakasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat beserta jajaran atas sinergi dan kerjasama penegakan hukum yang berjalan baik selama ini ”

” Serta dukungan personel di dalam proses pengisian ruang jabatan pada struktur oganisasi Jampidmil dan Aspidmil serta berharap dukungan tersebut untuk tetap terus berlanjut dalam rangka pengembangan organisasi di masa mendatang ”

 

” Pada akhir kunjungan dilaksanakan pertukaran plakat dan acara photo bersama, ” ungkapnya. (tim)

Continue Reading

Hukum

Tanggapan Kejakgung Perkara BTS 4G BAKTI Kementerian Kominfo

Published

on

JAKARTA – Sehubungan dengan beredarnya berita di media sosial dan media online secara masif termasuk pertanyaan berbagai media nasional, terkait dengan perkembangan perkara BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai permintaan sejumlah elemen masyarakat untuk melanjutkan pengusutan tuntas terhadap perkara BTS 4G BAKTI Kementerian Kominfo.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H.

Maka melalui siaran pers ini, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa proses penanganan perkara masih terus berjalan mulai dari penyidikan, pemberkasan, hingga persidangan.

Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa Tim Penyidik masih terus mendalami beberapa pihak, sehingga tidak menutup kemungkinan akan melakukan penyidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Adapun seluruh proses ini dilakukan demi penyelamatan keuangan Negara.

Mengenai penetapan tersangka baru, hal tersebut merupakan kewenangan penuh yang dimiliki oleh Tim Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yakni dengan menggali semua alat bukti yang terungkap dalam proses penyidikan dan persidangan.

Dalam hal membangun konstruksi yuridis dan pembuktian untuk pengembangan perkara, sangat tergantung pada alat bukti di proses penyidikan dan yang terungkap di persidangan. Lebih lanjut, dalam persidangan, proses pembuktian harus didukung dengan alat bukti yang saling terkait satu sama lain.

Oleh karenanya, maka tidak benar bahwa kami stagnan atau berhenti dalam pengusutan perkara dimaksud. Sebab, sepanjang alat bukti cukup, maka siapa pun tetap akan dilakukan pemeriksaan untuk didalami guna perkembangan perkara.
Untuk itu, mohon kiranya rekan-rekan media untuk tetap bersabar dan melihat perkembangan perkara ini dengan seksama, objektif, dan yuridis. (K.3.3.1)

Jakarta, 18 Februari 2024
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku