Connect with us

News

KI Pusat RI Gelar Bimtek Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Published

on

Komisi informasi (KI) Pusat RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023

BALI – Bertempat di Kuta Paradiso Hotel Bali, Komisi informasi (KI) Pusat RI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023 secara hybrid yang diikuti oleh 10 Pokja Daerah Provinsi yaitu: Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 4) Pokja Daerah Kalimantan Tengah, 5) Pokja Daerah Kalimantan Selatan, 6) Pokja Daerah Kalimantan Utara, 7) Pokja Nusa Tenggara Timur, 8) Pokja Daerah Nusa Tenggara Barat, 9) Pokja Daerah Sumatera Barat, Rabu (22/02).

Hadir secara daring Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, M.Si untuk memberikan pemaparan tentang “Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Kemajuan Daerah. Dalam penyampaiannya, Kharis menyatakan bahwa dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, publik behak atas informasi yang mestinya didapatkan. Dulu sebelum ada UU KIP, semua informasi dari pemerintah seolah-olah rakyat tidak boleh tahu, padahal pemerintah menjalankan mandat dari rakyat sehingga harus disampaikan kepada rakyat, karena pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Dengan demikian lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 menjadi landasan hukum dalam memenuhi hak rakyat untuk mendapatkan informasi publik.

Kharis juga berharap agar pelaksanaan IKIP jangan hanya sebatas angka-angka tapi harus benar-benar mencerminkan keterbukaan yang sesungguhnya sehingga tidak ada bias yang dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai yang disampaikan kepada masyarakat A padahal yang sesungguhnya adalah B. Untuk itu Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi harus bahu-membahu dalam pelaksanaan keterbukaan informasi secara nasional.

“Dengan pelaksanaan IKIP ini secara berkelanjutan, semoga Komisi Informasi dapat mengawal keterbukaan informasi di Indonesia yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Kharis.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ukuran Badan Publik dibagi dalam 4 skenario: 1) performa badan publik, 2) pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pegiat keterbukaan informasi publik; 3) kesesuaian regulasi provinsi dan IKIP; 4) keberlanjutan ketahanan masyarakat indormasi serta suply/demand informasi publik. Ini menjadi tolak ukur apakah keterbukaan informasi di Indomesia sudah lebih maju atau malah terjadi kemunduran.

Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan sekaligus penanggung jawab Penyusunan IKIP 2023, Rospita Vici Paulyn, menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimtek IKIP 2023 ini bertujuan untuk mensosialisasikan metodologi dan tahapan IKIP 2023 kepada Kelompok Kerja Daerah, mensosialisasikan pengumpulan data kepada Informan Ahli Daerah, pengelolaan data, dan pelaporan tugas Kelompok Kerja Daerah IKIP 2023, serta mensosialisasikan ruang lingkup indikator IKIP 2023 kepada Kelompok Kerja Daerah.

“Pelaksanaan IKIP akan memberikan data, fakta, dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam pelaksanaan Keterbukaan Infomasi Publik. IKIP dapat menggambarkan disparitas baik antara pemerintah pusat dengan daerah ataupun antar daerah, juga kesenjangan antara pulau jawa dan luar jawa, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia,” ujar Vici.

Vici mengungkapkan bahwa Penyusunan IKIP merupakan program prioritas nasional untuk mengukur sejauhmana implementasi Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik dan masyarakat di tingkat daerah dan nasional 34 provinsi se-indonesia, sehingga merupakan tugas bersama seluruh keluarga besar Komisi Informasi se-Indonesia.

Hasil IKIP ini dapat menjadi acuan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga-lembaga negara guna memenuhi hak kedaulatan rakyat untuk meningkatkan partisipasi dan akses informasi kepada masyarakat; dan dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan nasional yang berpengaruh positif terhadap investasi nasional maupun investasi asing.

Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan badan publik terhadap UU KIP (obligation to tell), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information).

“Aspek yang diukur adalah relevansi keterbukaan informasi bagi politik, ekonomi dan hukum, dimana ketiga hal ini merupakan bidang-bidang penting yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga harus disorot secara tajam,” tambah Vici.

Dari pengukuran indeks keterbukaan informasi ini akan dapat terlihat provinsi mana saja yang sudah dalam kategori baik, mana yang kategori sedang, dan mana yang masih berada dalam kategori buruk. Terhadap provinsi yang masih berada pada kategori buruk, tentunya Komisi Informasi perlu melakukan pendampingan secara khusus untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

“Dalam jangka panjang IKIP akan membawa manfaat mengingat keterbukaan informasi publik akan ikut memajukan kehidupan bangsa. Dengan tersedianya data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia akan dapat memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan; mengasistensi badan publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah, memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah dan nasional, serta sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional,” tutup Vici. (Tim)

 

 

 

 

 

 


Kebanggaan sebagai wartawan adalah selalu silahturahmi kepada semua pihak, tetap belajar dan selalu konfirmasi dalam pemberitaan yang adil dan berimbang.

Advertisement

News

Gercep, Sarnarkoba Polres Jembrana Berhasil Amankan 2 Orang Pengedar dan 1 ABK Nyambi Kurir

Published

on

Jembrana – Bukan Kaleng-kaleng, mungkin itu kalimat yang pas ditunjukkan kepada Satnarkoba Pimpinan AKP I Gede Alit Darmana, bagaimana tidak, satuan yang dipimpinnya berhasil menangkap 2 tersangka pemakai sekaligus pengedar narkoba dan 1 ABK yang nyambi kurir antar pulau.

Kejadian pertama melibatkan tersangka dengan inisial M (30) asal Pengambengan seorang residivis yang akhir tahun kemarin baru keluar Rutan kelas IIB Negara dalam kasus narkoba. Tersangka ditangkap pada hari rabu (31/1) pada pukul 14.00 wita setelah sebelumnya Satnarkoba mendapat Laporan masyarakat ada transaksi narkoba di wilayah desa Tegal Badeng Timur kecamatan Negara.

Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto saat memperlihatkan barang bukti kepada awak media pada senin (26/2/2024) bertempat di Aula Polres Jembrana

Tersangka mengambil narkoba bersama anaknya ini atas suruhan suami sirihnya inisial MS yang juga sama-sama baru keluar dari penjara. Saat pengledahan ditemukan narkoba jenis sabu dengan berat 6,18 gr bruto, modus tersangka yaitu untuk dijual kembali dan dipakai bareng-bareng suami sirihnya. Saat ini suami tersangka masih dalam pengejaran petugas setelah sebelumnya saat pengrebekan di rumah tersangka MS sudah melarikan diri.

Penangkapan kedua terjadi di desa Baluk kecamatan Negara pada hari selasa (6/2) sekira pukul 15.30 wita yang melibatkan seorang residivis kasus penggelapan berinisial KA atau Bajil (44) asal Lingkungan Lelateng kecamatan Negara. Tersangka dibuntuti petugas Satnarkoba polres Jembrana setelah mendapat informasi di wilayah tersebut dicurigai sering terjadi transaksi narkoba dengan ciri-ciri pelaku.

Saat dilakukan penangkapan ditemukan narkoba jenis sabu didalam klip plastik bening didalam bungkus rokok dengan berat netto 0,10gr, selanjutnya petugas mengledah rumah tersangka Bajil yang juga ditemukan narkoba jenis sabu dengan kode A dengan berat netto 0,06gr dan dengan kode B dengan berat 0,04gr. Modus tersangka membeli dan dijual kembali dan juga digunakan sendiri.

Untuk penangkapan ketiga melibatkan ABK penyebrangan Ketapang-gilimanuk inisial AE (30) asal kelurahan Ketapang kecamatan Kalipuro Banyuwangi yang menurut pengakuan tersangka sudah 6 kali lolos sebelum akhirnya diamankan petugas saat nyambi kurir narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,37gr dan 1 paket klip berisi pil putih diduga pil koplo pada kamis (22/2) saat mengantarkan paket sabu.

Dari pengakuan tersangka AE, dirinya hanya menjadi kurir oleh orang inisial AD yang saat ini dalam daftar pencarian orang. Dirinya mengaku mendapat upah sebesar 100 ribu untuk sekali nyebrang.

Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto menghimbau agar keluarga lebih perhatian dalam mengawasi gerak-gerik anak-anak maupun keluarga, “supaya apa yang menjadi ketakutan masyarakat jembrana terhadap narkoba tidak terjadi lagi kepada anak-anak kita,” ungkapnya.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersangka M (30) dan tersangka Bajil (44) dikenakan pasal 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) huruf A UU nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman kurungan paling singkat 4 tahun dan paling singkat selama 12 tahun. Untuk tersangka AE (30) dikenakan pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling singkat 4 tahun oenjara dan paling lama 20 tahun penjara.

Continue Reading

News

Gercep, Sarnarkoba Polres Jembrana Berhasil Amankan 2 Orang Pengedar dan 1 ABK Nyambi Kurir

Published

on

Jembrana – Bukan Kaleng-kaleng, mungkin itu kalimat yang pas ditunjukkan kepada Satnarkoba Pimpinan AKP I Gede Alit Darmana, bagaimana tidak, satuan yang dipimpinnya berhasil menangkap 2 tersangka pemakai sekaligus pengedar narkoba dan 1 ABK yang nyambi kurir antar pulau.

Kejadian pertama melibatkan tersangka dengan inisial M (30) asal Pengambengan seorang residivis yang akhir tahun kemarin baru keluar Rutan kelas IIB Negara dalam kasus narkoba. Tersangka ditangkap pada hari rabu (31/1) pada pukul 14.00 wita setelah sebelumnya Satnarkoba mendapat Laporan masyarakat ada transaksi narkoba di wilayah desa Tegal Badeng Timur kecamatan Negara.

Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto saat memperlihatkan barang bukti kepada awak media pada senin (26/2/2024) bertempat di Aula Polres Jembrana

Tersangka mengambil narkoba bersama anaknya ini atas suruhan suami sirihnya inisial MS yang juga sama-sama baru keluar dari penjara. Saat pengledahan ditemukan narkoba jenis sabu dengan berat 6,18 gr bruto, modus tersangka yaitu untuk dijual kembali dan dipakai bareng-bareng suami sirihnya. Saat ini suami tersangka masih dalam pengejaran petugas setelah sebelumnya saat pengrebekan di rumah tersangka MS sudah melarikan diri.

Penangkapan kedua terjadi di desa Baluk kecamatan Negara pada hari selasa (6/2) sekira pukul 15.30 wita yang melibatkan seorang residivis kasus penggelapan berinisial KA atau Bajil (44) asal Lingkungan Lelateng kecamatan Negara. Tersangka dibuntuti petugas Satnarkoba polres Jembrana setelah mendapat informasi di wilayah tersebut dicurigai sering terjadi transaksi narkoba dengan ciri-ciri pelaku.

Saat dilakukan penangkapan ditemukan narkoba jenis sabu didalam klip plastik bening didalam bungkus rokok dengan berat netto 0,10gr, selanjutnya petugas mengledah rumah tersangka Bajil yang juga ditemukan narkoba jenis sabu dengan kode A dengan berat netto 0,06gr dan dengan kode B dengan berat 0,04gr. Modus tersangka membeli dan dijual kembali dan juga digunakan sendiri.

Untuk penangkapan ketiga melibatkan ABK penyebrangan Ketapang-gilimanuk inisial AE (30) asal kelurahan Ketapang kecamatan Kalipuro Banyuwangi yang menurut pengakuan tersangka sudah 6 kali lolos sebelum akhirnya diamankan petugas saat nyambi kurir narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,37gr dan 1 paket klip berisi pil putih diduga pil koplo pada kamis (22/2) saat mengantarkan paket sabu.

Dari pengakuan tersangka AE, dirinya hanya menjadi kurir oleh orang inisial AD yang saat ini dalam daftar pencarian orang. Dirinya mengaku mendapat upah sebesar 100 ribu untuk sekali nyebrang.

Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto menghimbau agar keluarga lebih perhatian dalam mengawasi gerak-gerik anak-anak maupun keluarga, “supaya apa yang menjadi ketakutan masyarakat jembrana terhadap narkoba tidak terjadi lagi kepada anak-anak kita,” ungkapnya.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersangka M (30) dan tersangka Bajil (44) dikenakan pasal 112 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1) huruf A UU nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman kurungan paling singkat 4 tahun dan paling singkat selama 12 tahun. Untuk tersangka AE (30) dikenakan pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling singkat 4 tahun oenjara dan paling lama 20 tahun penjara.

Continue Reading

Hukum

Amankan 1157 Pil Koplo, Dua Pemuda Asal Melaya Berhasil Diringkus Jajaran Polsek Gilimanuk

Published

on

Jembrana – Pemuda bau kencur dengan inisial MS (18) berhasil diamankan tim Opsnal reskrim polsek gilimanuk pada kamis (22/2). Berawal dengan adanya laporan masyarakat yang menginformasikan adanya pemuda yang dicurigai mengedarkan barang terlarang di sekitar obyek wisata Water Bee di Kelurahan Jineng Agung Gilimanuk.

Kedua tersangka saat digiring petugas dihalaman Polres Jembrana (26/2/2024)

Setelah dilakukan pengintaian petugas berhasil membekuk tersangka beserta beberapa barang bukti yang dibawa tersangka. Dari hasil pengrebegan tersebut didapatkan 1018 sedian farmasi atau pil berwarna putih berlogo (Y) yang dikemas kedalam klip plastik bening dengan masing-masing dikemas sejumlah 10 butir dengan harga 30 ribu rupiah, 100 butir dengan harga 300 ribu rupiah dan 1 kaleng isian 1000 dengan harga 1.4 juta rupiah.

Dari pemeriksaan tersangka MS, petugas mendapati tersangka lain dengan inisial JH (24) yang beralamat di lingkungan Asri kelurahan Gilimanuk. Petugas yang sudah mengantongi alamat tersangka JH langsung melakukan pengrebegan dirumah tersangka pada malam dihari yang sama dan ditemukan sedian farmasi dengan jumlah 149 butir.

Dari perbuatan kedua tersangka, diduga melanggar Pasal 435 jo Pasal 436 ayat (2) UU N0 17 tahun 2023 dengan ancaman kurungan paling lama 12 tahun atau denda sebesar 5 juta rupiah.

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku