Connect with us

News

Ketua IMI Ajik Krisna, Setelah Rakerprov Akan Road Show Seluruh Bali

Published

on

Markas Garda Community

GATRA DEWATA ● BALI | Seorang Sultan Bali yang terkenal dengan sport car-nya ini berkesempatan bertandang ke kantor Garda Media, Selasa (19/4/2022). Gerak langkah Garda Media dalam membantu kebutuhan Pura-Pura di Bali yang lagi membutuhkan bantuan pembangunan, dilirik oleh Gusti Ngurah Anom atau akrab dipanggil Ajik Krisna.

Ia merupakan pengusaha dari Krisna Holding Company yang membawahi seluruh Krisna Oleh-oleh di Bali. Ia yang juga merupakan Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bali periode 2021-2025, menuturkan bahwa akan siap ngayah untuk membawa perubahan bagi IMI Bali yang mendukung dunia otomotif Bali agar dapat bangkit pasca hantaman badai Covid-19 yang melanda.

Disamping ikut bersumbangsih kepada Yayasan Kesatria Keris Bali dalam pembangunan Pura yang temboknya roboh, dirinya sempat berkeliling melihat-lihat koleksi kendaraan klasik milik Made Mariata (Kadek Garda), di Jalan Sedap Malam, Denpasar.

“Ajik akan menyiapkan program-program andalan nantinya, salah satunya dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan road show ke 9 Kabupaten se-Bali. Nah tentunya, rencana ini akan dibicarakan secara langsung melalui rakerprov tanggal 24 April 2022 mendatang, minimal di bulan Mei mendatang kita sudah bisa laksanakan programnya,” jelasnya.

Ia juga mengatakan akan mengadakan road show ke kabupaten Gianyar untuk yang pertama, kemudian lanjut ke kabupaten lainnya. Jambore yang akan mengundang seluruh komponen juga akan dilakukannya dalam tahun-tahun mendatang di Bali.

“Ajik suka sport cars dan luxury cars, cuma karena sudah menjadi ketua IMI tentu akan cari model-model mobil kuno (vintage) yang langka-langka sesuai anjuran pak Made Mariata, “kekehnya.

Ia juga menyinggung tentang keberadaan koleksi dari Made Mariata yang banyak ini, “wah ternyata juga ada sultan yang tersembunyi di Bali ini, “candanya. (Ray)


Kebanggaan sebagai wartawan adalah selalu silahturahmi kepada semua pihak, tetap belajar dan selalu konfirmasi dalam pemberitaan yang adil dan berimbang.

News

Fenomena Intoleransi Karena Dalil Agama

Published

on

Denpasar, GatraDewata | Setelah masa reformasi, Indonesia pernah didapuk sebagai salah satu model negara toleran; tempa agama dan demokrasi dapat hidup secara berdampingan. Akan tetapi, citra tersebut mulai diragukan dalam lima tahun terakhir. Munculnya berbagai fenomena, seperti pembakaran tempat ibadah di Tanjung Balai dan mobilisasi massa untuk memprotes mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP), pada 2017 menggambarkan tren intoleransi yang semakin meluas di masyarakat Indonesia.

Belakangan ini, masyarakat Indonesia tengah mengahadapi perbincangan nasional tentang hubungan agama dengan negara yang cukup hangat. Jika ditelisik, letak permasalahan sebenarnya bukanlah pada agama itu sendiri, melainkan bagaimana cara pemeluk agama tersebut memaknai ajaran suci di dalamnya.

Eksklusifitas keagamaan pada akhirnya akan membawa seseorang pada klaim kebenaran yang mutlak dan satu-satunya. Menurut beliau, pemahaman ini adalah salah satu awal dari tanda-tanda kerusakan agama. Tuhan sebenarnya “hanyalah” sebutan bahasa manusia tentang ke-segala maha-an yang tidak bisa ditangkap oleh keterbatasan pikiran manusia.

Pemahaman tertutup seperti ini disebabkan karena pemeluk agama yang bersangkutan meyakini bahwa kitab suci mereka memang mengajarkan demikian. Memang harus diakui, sering dijumpai teks-teks kitab suci yang berisi klaim dan kebenaran mutlak merupakan satu-satunya jalan keselamatan bagi agama yang bersangkutan.

Selain masalah pemahaman agama, sikap ektrimis juga dapat dipicu oleh ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan hukum. Para ahli sosiolog menyatakan bahwa faktor ekonomi juga menjadi bibit subur munculnya intoleransi dan kekerasan. Kehidupan yang serba susah, sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan harga kebutuhan yang terus meningkat menyebabkan cara pandang seseorang menjadi pendek dan sempit. Supremasi hukum yang masih terlihat tumpul ke atas namun tajam ke bawah yang dirasakan oleh masyarakat juga menjadi faktor pendukung mudah tersulut api kemarahan.

Kondisi ini sudah selayaknya memerlukan perhatian oleh para pengelola negara dan para dai agama. Pada tataran pemahaman, perlu adanya perumusan atau reunderstanding bersama dan mendalam tentang doktrin – doktrin agama tertentu seperti jihad, iman, takwa bahkan surga dan neraka sehingga memunculkan kerangka yang lebih utuh kepada masyarakat. Agamawan harus mendorong terciptanya sikap dan perilaku toleran antar sesama.

Kesediaan menerima perbedaan pemahaman, menghargai dan menghormati merupakan wujud dari sikap toleran. Menumbuhkan kesadaran pada masyarakat bahwa realitas kehidupan adalah heterogen dan multikultural. Dengan sikap ini maka akan lahir model kehidupan yang rukun dalam kemajemukan, tidak saling menghujat dan membenci serta mengkafirkan.

Hukum harus berdiri kokoh sesuai asas keadilan dan kesetaraan. Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu siapa pelakunya.

Pada akhirnya, persoalan penyebab intoleran dan radikalisme harus menjadi perhatian kita semua. Sinergi antara pemerintah, agamawan dan masyarakat mutlak diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang harmonis antar sesama. Bhineka Tunggal Ika bukan lagi hanya jadi semboyan ketika seluruh anak anak bangsa menyadari bahwa perbedaan adalah sebuah anugerah.

Ditulis oleh: Ngurah Erlin Prihandani

Continue Reading

News

Ketua SMSI Bali hadiri Anniversary MCW ke-16

Published

on

By

Jefrie Karangan, Pimpinan Umum MCW

GATRA DEWATA ● BADUNG | Media Corruption Watch (MCW) News merupakan media yang selalu konsisten menyajikan pemberitaan seputar kasus Korupsi, kebijakan pemerintah, pembangunan daerah dan berbagai topik lain yang tengah berkembang di masyarakat. pada hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke 16 tahun.

“Selamat ulang tahun MCW News ke-16, semoga apa yang telah kami dedikasikan dapat memberi kontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini, “ucap Pemimpin umum MCW News, Jeffry Karangan singkat, Selasa (05/04/2022), di C151 Smart Villas, Seminyak.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan – rekan media yang menjadi kontributor selama ini.

MCW tak ada artinya tanpa support anda sekalian,” tambahnya.

Menemui Emanuel Dewata Oja selaku Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali, yang juga terlihat menghadiri acara tersebut mengatakan ikut berbahagia.

“Saya ikut berbahagia, karena jarang media online bisa sampai bertahan 16 tahun, biasanya 10 tahun saja. Selamat ulang tahun buat MCW, ” ujarnya.

Ia juga menceritakan bahwa dirinya merampingkan juga media online yang tergabung dalam SMSI.

“Ya biar lebih efektif saja, dari yang awalnya berjumlah 50-an, “pungkasnya. (Ray)

Continue Reading

News

Legalisasi “Law As a Tool of Crime” di Penangkapan Wilson Lalengke

Published

on

By

Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI Nasional

Penulis : Heintje G. Mandagi
Ketua Dewan Pers Indonesia dan Ketum DPP SPRI

GATRA DEWATA ● JAKARTA | Judul di atas mungkin terkesan ekstrim. Tapi fakta yang terjadi sulit bagi penulis untuk tidak mengatakan bahwa dalam kasus penangkapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) telah terjadi legalisasi “Law as a tool of crime” atau perbuatan menjadikan hukum sebagai alat kejahatan.

Kepolisian Resort Lampung Timur boleh saja beralasan menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Laporan masyarakat memang wajib dilayani dan diproses sesuai ketentuan yang diatur.

Namun dalam kasus penangkapan Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke atas laporan polisi terkait pengrusakan karangan bunga pemberian warga yang sudah menjadi milik Polres Lampung Timur langsung diproses secara ‘membabi-buta’. Tak ada surat pemanggilan kepada pelaku dan surat penetapan sebagai tersangka tiba-tiba Wilson Lalengke langsung ditangkap bak teroris saat hendak memperjuangkan keadilan terhadap wartawan di Markas Polda Lampung.
Wilson Lalengke kemudian diborgol dan diseret ke Mapolres dan diperlakukan oleh oknum petugas polisi seperti penjahat kelas berat. Sebagai rekan seprofesi, penulis miris dan sedih melihat perlakuan aparat negara yang digaji dari keringat rakyat dan memperlakukan tokoh pers dan alumni Lemhanas ini seperti penjahat dalam kasus sepeleh.

Kapolres Lampung Timur sesungguhnya bukan anggota polisi yang masih berpangkat rendahan. Seharusnya paham bahwa pemberi karangan bunga ucapan selamat dalam bentuk apapun secara hukum sudah melepas hak kepemilikan atas barang yang diberikan kepada penerima. Itu sudah menjadi hukum positif yang berlaku di seluruh dunia. Jadi karangan bunga itu adalah milik Polres bukan lagi milik si pemberi.

Bahwa terjadi insiden penurunan papan karangan bunga milik Polres Lampung Timur di halaman Mapolres oleh Wilson Lalengke lebih disebabkan reaksi berlebihan yang diakibatkan isi dari ucapan selamat itu berisi pelecehan terhadap wartawan dan seakan ingin membenturkan watawan dengan institusi Polres Lamptim dalam penanganan perkara Pemimpin Redaksi ResolusiTV.com Muhammad Indra.
Terlepas dari kejadian itu, Polres Lamptim seharusnya tidak memproses laporan polisi yang dilayangkan orang yang mengaku pemilik papan karangan bunga yang sejatinya sudah menjadi milik Polres Lamptim.

Penulis ingin lebih menarik jauh ke belakang terkait apa sebetulnya yang diperjuangkan Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke di Polres Lamptim. Wilson sedang tidak membela pengusaha kaya tapi sedang memperjuangkan hak azasi anggotanya yang dikriminalisasi.

Wilson yang saya kenal bukan sekali ini membela kepentingan wartawan yang terzalimi, tapi warga umum sekalipun tak luput dari perhatiannya. Bahkan seorang ibu anggota Bhayangkara, isteri perwira polisi di Polda Sulut yang menjadi korban kriminalisasi turut pula dibelanya mati-matian. Karena Wison menentang keras praktek legalisasi hukum sebagai alat kejahatan untuk mengkriminalisasi orang yang tak bersalah.

Akan halnya Anggota PPWI Muhammad Indra, Pemimpin Redaksi ResolusiTV.com yang menjadi korban kriminalisasi ikut dibela Wilson tanpa pamrih. Jauh-jauh dari Jakarta terbang ke Lampung untuk membela anggotanya yang dizalimi.

Dalam keterangan pers yang disampaikan Wilson selaku Ketua DPN PPWI usai korban kriminalisasi pers Muhammad Indra ditahan penyidik Polres Lamptim, secara gamblang diungkapan kronologis kejadian penangkapan terhadap korban di rumahnya.

Sebelum ditangkap, Muhammad Indra diungkapkan sempat memberitakan peristiwa seorang isteri menggrebek suaminya lagi berselingkuh dengan wanita idaman lainnya. Pelaku perselingkuhan itu Bernama Rio yang disebut-sebut merupakan pimpinan organisasi masyarakat dan orang dekat Bupati di Lampung.

Pasca pemberitaan itu, Rio Bersama keponakannya Noval yang juga berprofesi sebagai wartawan meminta Muhammad Indra melakukan pertemuan untuk membicarakan kasus perselingkuhan yang diberitakan di media ResolusiTV.com.

Pihak Rio meminta bantuan Noval agar persoalan itu diselesaikan secara baik-baik dengan Muhammad Indra. Meskipun sibuk dengan kegiatan medianya, Indra akhirnya mengorbankan waktu dan kesibukannya untuk memenuhi permintaan Noval rekannya sesama wartawan untuk bertemu di Masjid Desa Sumbergede.

Dalam suasana damai dan kekeluargaan Muhammad Indra bersedia menolong rekannya Noval agar berita tentang perselinguhan pamanya Rio dihapus dari halaman media ResolusiTV.com. Dan Noval pun memberikan uang kepada Muhammad Indra sebagai uang pengganti transport serta waktu yang diberikan untuk bertemu menyelesaikan persoalan nama baik pamannya dengan pendekatan sesama profesi.

Uang yang diterima Muhammad Indra tidak banyak karena hanya 3 juta rupiah sehingga tidak layak dikategorikan pemerasan. Itupun bukan permintaan Indra melainkan pemberian. Yang pasti uang itu tidak diterima korban kriminalisasi pers Muhammad Indra dari Rio sang pelapor.

Pertemuan itu rupanya bagian dari skenario untuk menjebak Muhamad Indra setelah menerima uang dari Noval. Rio yang secara langsung tidak memberikan uang kepada Muhammad Indra justeru menghianati kesepakatan dan pertemuan di Masjid dengan melaporkan Muhammad Indra dengan tuduhan pemerasan.

Dari peristiwa pertemuan itu sudah bisa dipastikan ada scenario yang dilakukan Rio Bersama Noval untuk menggunakan Hukum atau pasal pidana pemerasan terhadap Pimred ResolusiTV.com Muhammad Indra dengan bukti pemberian uang tersebut ke polisi.

Bagi penulis cukup sulit untuk tidak berprasangka bahwa oknum aparat Polres Lampung Timur tidak terlibat dalam skenario legalisasi law as a tool of crime yang diterapkan Rio untuk menjerat Muhammad Indra. Sepertinya tabiat Rio yang suka berhianat kepada isterinya ikut pula dipraktekan kepada Mumammad Indra dengan menghianati kesepakatan dan niat baiknya menolong untuk menghapus berita perselingkuhannya di media ResolusiTV.com agar nama baik Rio bisa tetap terjaga.

Bagaimana mungkin polisi memproses tuduhan pemerasan dengan uang yang hanya berjumlah 3 juta rupiah yang diterima tersangka. Serendah itukah parameter nilai uang pemerasan menurut Polres Lamptim? Polisi sangat jelas tidak memperlihatkan profesionalismenya ketika menangani perkara ini. Sejatinya wartawan yang dilaporkan dimintai keterangan dulu.

Motif atau mens rea dalam kasus ini pun gak ada sama sekali. Karena berita terkait kasus tersebut sudah dimuat di media ResolusiTV.com oleh Muhammad Indra. Dari mana polisi dan pelapor memiliki bukti ada pemerasan atau permintaan uang dari Muhammad Indra kepada pelapor dalam jumlah besar karena tujuan pemberitaan.

Faktanya berita sudah naik dan terpublikasi. Di mana letak pemerasannya lalu polisi bertindak fulgar dan menggerbek rumah tersangka dengan cara-cara yang kurang pas dan menggambarkan arogansi lembaga kepada rakyat yang menggajinya.

Operasi tangkap tangan kelihatan sekali sangat dipaksakan. Karena tersangka tidak pernah meminta uang kepada pelapor dan kejadian bukan di rumah tersangka melainkan di Masjid Desa Sumber Gede. Niat tersangka justeru sebaliknya adalah itikad baik menolong pelapor agar nama baiknya bisa terjaga dengan bersedia menghapus berita perselingkuhanya. Fakta ini pun disaksikan langsung isteri tersangka.

Akibat dari itu, wajar jika Wilson Lalengke selau Ketum DPN PPWI meradang karena anggotanya dikriminalisasi. Meskipun dalam proses pembelaan yang dilakukan Wilson Lalengke itu telah terjadi rentetan peristiwa yang menyebabkan dirinya ditangkap polisi.

Dengan fakta penangkapan Ketum PPWI Wilson Lalengke ini, penulis menjadi semakin yakin ada pihak yang sukses menjadikan law as a tool of crime. Dan pihak oknum Polres Lamptim dan Kapolresnya harus ikut bertanggungjawab atas persoalan itu. Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo sebaiknya segera mencopot Kapolres Lampung Timur dan memberi sanksi kepada seluruh oknum penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Wilson Lalengke yang melanggar prosedur. Polisi harusnya menunjukan profesionalisme bukan arogansi.
Terlepas dari semua itu, Wilson Lalengke juga dikabarkan sudah meminta maaf kepada Polres karena sempat membentak petugas Polres dan merobohkan papan karangan bunga. Selain itu Wilson juga meminta maaf kepada tokoh adat Lampung karena karangan bunga dari keluarga adat yang dirobohkannya menyinggung keluarga adat setempat. (Red)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku