Connect with us

Global

Kepengurusan DPD PPWI Lampung dan DPC PPWI Bandar Lampung Resmi Dilantik

Published

on


GatraDewata.Com, Bandar Lampung –
Jajaran Kepengurusan DPD PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) Provinsi Lampung masa bakti 2017 – 2022 resmi dilantik dan dikukuhkan di Bandar Lampung, Kamis, 8 Maret 2018.

Peresmian dan pengukuhan pengurus DPD PPWI Lampung yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 wib di Gedung Pusiban, Kantor Pemprov Lampung tersebut bersamaan dengan pelantikan DPC PPWI Kota Bandar Lampung.

Upacara pelantikan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, yang sekaligus bertugas melantik kedua kepengurusan di Lampung tersebut. Acara ini turut dihadiri dan disaksikan pejabat di Lingkungan Provinsi Lampung, diantaranya PJ. Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kadis Infokom Pemprov Krisna Putra, Danrem 043 Garuda Hitam yang diwakili oleh Kapenrem 043/Gatam Mayor Czi I Made Arimbawa, Kapolda Lampung yang diwakilkan oleh Kombes Pol Solichin, Walikota Bandar Lampung yang diwakili oleh Kadis Infokom Pemkot Bandar Lampung, Anggota DPD RI dari Provinsi Lampung, Ir. Anang Prihantoro serta 200-an undangan dari kalangan mahasiswa, pelajar, guru, ormas pemuda dan rekan pers di Kota Bandar Lampung.

Para pengurus DPD PPWI Lampung periode 2017-2022 yang dilantik beberapa hari lalu diketuai oleh Edi Suryadi, SE, seorang aktivis antikorupsi yang juga aktif menulis di Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI). Sedangkan kepengurusan DPC PPWI Kota Bandar Lampung dipimpin ketuanya Sudirman atau yang akrab dipanggil Buyung. Dalam kesehariannya, Bang Buyung adalah seorang kontraktor dan aktivis sosial yang sangat peduli dalam kemajuan Provisinsi Lampung, Kota Bandar Lampung pada khususnya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PPWI Nasional Wilson Lalengke menjelaskan bahwa PPWI adalah suatu organisasi yang mewadahi setiap warga masyarakat tanpa melihat latarbelakang masing-masing, yang aktif menjalankan fungsi jurnalistik dalam berbagi informasi sesama warga. Setiap warga Negara berhak memberitakan atau mempublikasikan suatu peristiwa kepada seluruh elemen masyarakat dan tentunya untuk tujuan kemajuan bangsa dan negara. Wilson menegaskan juga bahwa penguasaan terhadap informasi sangat penting bagi setiap orang. “Siapa mengusai informasi, maka dia mengusai dunia,” ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Seusai pelantikan, acara tersebut dilanjutkan dengan seminar Wawasan Kebangsaan yang bertema “Meningkatkan Moralitas Generasi Muda dengan Jiwa Pergerakan Baru”, menghadirkan pemateri Ir. Anang Prihantoro, selaku Anggota DPD RI dari Provinsi Lampgung. Dalam paparannya Ir. Anang Prihantoro, mengobarkan semangat perubahan dengan motto “Kita Bisa”, yang disambut kompak dan antusias oleh seluruh peserta seminar yang diikuti ratusan mahasiwa dan pelajar ini.

Selain itu juga diadakan sosialisasi tentang bahaya Narkoba dengan pembicara dari BNNP Lampung, mengingat bahaya narkoba mengancam generasi muda penerus bangsa. (SPR/Red)


Advertisement

Global

LPD Simbol dari Kekuatan Mandiri Ekonomi Masyarakat Bali

Published

on

By

Denpasar – Ni Wayan Sukarni, S.Sos., M.Ap. CEO Koperasi Cendekia Praja Bhakti, sangat mengagumi sosok Prof. Dr. Ida Bagus Mantra karena perannya yang luar biasa dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pendekatan yang berbasis budaya dan spiritualitas Bali. Prof. Ida Bagus Mantra, yang lahir pada 8 Mei 1928, dikenal tidak hanya sebagai Gubernur Bali tetapi juga sebagai pionir dalam mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan yang menghargai kearifan lokal dan nilai-nilai agama Hindu.

Salah satu kebijakan revolusioner yang diinisiasi oleh Prof. Ida Bagus Mantra adalah penguatan peran desa adat melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pertama kali diprakarsai oleh Gubernur Bali saat itu, Prof. Ida Bagus Mantra, setelah pada tahun 1985 beliau berkunjung ke Sumatra Barat. Di sana, beliau mengamati keberhasilan Lembaga Keuangan milik adat yang bernama “Lumbung Pitih Nagari”, yang berkembang dengan baik dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat.

Terinspirasi oleh keberhasilan Lumbung Pitih Nagari, Prof. Ida Bagus Mantra mengadopsi konsep serupa dan mengimplementasikannya di Bali dengan nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD didirikan dengan tujuan utama untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa melalui sistem keuangan yang dikelola secara adat, yang dalam hal ini berarti melibatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat setempat.

Ni Wayan Sukarni, S.Sos., M.Ap , menyoroti keberhasilan LPD dalam meningkatkan pendapatan desa adat sebagai bukti keberhasilan kebijakan Prof. Ida Bagus Mantra dalam memajukan ekonomi kerakyatan tanpa mengabaikan identitas budaya lokal. Lebih jauh lagi, penguatan lima pilar tradisi Bali – agama, seni, budaya, bahasa, dan ekonomi – menunjukkan dedikasi beliau dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Bali. “Konsep Tri Hita Karana yang diusung oleh Prof. Ida Bagus Mantra adalah pondasi yang kuat dalam mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pelestarian budaya dan spiritualitas,” ujar Ni Wayan Sukarni.

Sebagai sebuah lembaga ekonomi kerakyatan, LPD memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari lembaga keuangan lainnya. Pertama, LPD dikelola secara lokal oleh desa adat, sehingga pengelolaan dan keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Kedua, keuntungan yang dihasilkan oleh LPD tidak hanya dinikmati oleh individu tertentu, tetapi juga digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan desa secara keseluruhan.

LPD berfungsi sebagai wadah untuk mengelola dana masyarakat, memberikan pinjaman dengan bunga rendah, serta menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya. Keberadaan LPD telah memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat desa untuk mendapatkan modal usaha, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Peran LPD dalam ekonomi kerakyatan masyarakat Bali sangat signifikan. Selain sebagai lembaga keuangan, LPD juga berperan dalam melestarikan budaya dan nilai-nilai adat Bali. Dengan sistem pengelolaan yang berbasis pada kearifan lokal, LPD membantu menjaga harmoni sosial dan memperkuat ikatan antarwarga desa.

Secara keseluruhan, LPD bukan hanya sekadar lembaga keuangan, tetapi juga merupakan simbol dari kemandirian dan kekuatan ekonomi masyarakat Bali. Melalui LPD, masyarakat desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka sendiri, tanpa terlalu bergantung pada pihak luar. Inisiatif ini membuktikan bahwa dengan mengoptimalkan potensi lokal dan menerapkan sistem yang berbasis pada kearifan lokal, masyarakat desa adat dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang berkelanjutan.

TEAM | Foto: Ist.

Continue Reading

Global

Jaksa Agung ST Burhanuddin: “Entitas Jaksa ASEAN Meningkatkan Kolaborasi Antar Lembaga Kejaksaan se-ASEAN Demi Terwujudnya Sinergitas Penegakan Hukum”

Published

on

By

SIARAN PERS Nomor: PR – 359/072/K.3/Kph.3/04/2024

JAKARTA – Kamis 25 April 2024 bertempat di Merusaka Hotel, Nusa Dua, Bali, Jaksa Agung ST Burhanuddin hadir dan memberikan sambutan pada kegiatan “Pertemuan Konsultasi ke-2 Untuk Membentuk Badan/Entitas Para Jaksa ASEAN”.

Jaksa Agung menyampaikan bahwa sekitar satu tahun sejak pertemuan konsultasi pertama yang diselenggarakan di Lam Thaen, House Bang Saen, Chonburi, Thailand menghasilkan poin penting pertemuan yaitu perlunya memperkuat kerja sama di antara para Jaksa se-ASEAN.

“Hal tersebut sebagai bentuk optimalisasi terhadap peran yang dilakukan Jaksa ASEAN dalam mencegah dan menekan kejahatan transnasional yang terorganisir, serta mendorong para Jaksa ASEAN untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait kegiatan Kejaksaan guna memperkuat jaringan Kejaksaan ASEAN,” ujar Jaksa Agung.

Adapun pada pertemuan konsultasi Jaksa ASEAN di Bang Saen telah mencapai suatu kesepakatan “Bang Saen Initiative 2023”. Kesepakatan tersebut pada pokoknya membuka peluang untuk menjajaki terbentuknya entitas atau sebuah Badan bagi para Jaksa se-ASEAN beserta format organisasi dan fungsinya sebagai wadah dalam peningkatan kerja sama meliputi sarana berbagi informasi serta pengetahuan terkait penegakan hukum guna menjaga supremasi hukum di kawasan ASEAN.

Menurut Jaksa Agung, urgensi untuk membentuk wadah kerja sama antar institusi Kejaksaan di kawasan ASEAN sangat diperlukan karena dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, kejahatan lintas batas kini semakin kompleks dan sulit untuk ditangani oleh satu negara saja.

“Dengan terbentuknya entitas Kejaksaan se-ASEAN diharapkan dapat membantu dalam penegakan hukum lintas batas, termasuk dalam mengatasi kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, narkotika, pencucian uang, korupsi dan kejahatan lainnya,” imbuh Jaksa Agung.

Jaksa Agung berharap dengan adanya entitas atau badan Para Jaksa se-ASEAN dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar lembaga Kejaksaan se-ASEAN dalam rangka membangun sistem penegakan hukum yang kuat dan efektif.

Selain itu dengan keberadaan entitas tersebut, diharapkan juga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi para Jaksa dalam menangani berbagai kasus yang memerlukan kerja sama lintas negara, kebutuhan memperoleh akses informasi, serta memperluas jejaring lembaga Kejaksaan di negara kawasan ASEAN.

Pada kesempatan ini, Jaksa Agung mengajak para Jaksa ASEAN/peserta forum untuk berkomitmen bersama menjadikan forum Pertemuan Konsultasi ke-2 Jaksa se-ASEAN di Bali sebagai langkah penguatan sinergi dan koordinasi bersama.

“Mari kita serukan pesan yang kuat kepada para pelaku kejahatan bahwa upaya penegakan hukum tidak boleh dikalahkan dengan sekat-sekat perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi, mengingat globalisasi saat ini telah memberikan dorongan terhadap transformasi kejahatan yang semula sektoral menjadi multi-sektoral,” imbuh Jaksa Agung.

Mengakhiri sambutannya, Jaksa Agung atas nama pribadi dan selaku Pimpinan Kejaksaan RI menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan forum konsultasi ini.

“Semoga forum pertemuan konsultasi antara Jaksa se-ASEAN dapat mewujudkan terbentuknya Badan atau Entitas khusus bagi Jaksa se-ASEAN, agar ke depan entitas ini dapat menjadi wadah pertukaran ide, gagasan, ilmu, dan pengalaman yang dapat mengoptimalkan profesionalitas Jaksa ASEAN dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Hal itu dalam rangka mendorong supremasi hukum dan keamanan regional di kawasan ASEAN,” pungkas Jaksa Agung.

Kegiatan Pertemuan Konsultasi ke-2 Untuk Membentuk Badan/Entitas Para Jaksa ASEAN di Bali turut dihadiri oleh Jaksa Agung Filipina Yang Mulia Tuan Benedicto Malcotento, Wakil Jaksa Agung Thailand Yang Mulia Tuan Jumphon Phansumrit, Kepala Badan Pemulihan Aset sekaligus Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia, Jaksa Agung Muda Intelijen, Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Para Ketua dan Anggota Delegasi Jaksa Agung dari Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam dan Myanmar, Para Observer dari Negara Jepang, Luxemburg, Amerika Serikat, Denmark, UNODC, dan para undangan yang hadir.  (K.3.3.1)

Continue Reading

Daerah

Demi Kenyamanan Customers, Java Lotus Hotel Gelar Uji Kompetensi Food Handler 

Published

on

Java Lotus Hotel Jember

GatraDewata – Jember, Menjawab tuntutan pelanggan, pasar industri jasa dan meningkatkan “value” layanan terhadap pelanggan, serta memenuhi kewajiban perusahaan untuk up-skilling paralel dengan upaya re-skilling sumber daya manusia di perusahaan, maka menejemen Java Lotus Hotel Jember menyelenggarakan Uji Kompetensi Food Handler.

Investasi soft-skill kepada sebagian karyawan di Tri Wulan pertama tahun 2024, dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (JMKP). Berupa Sertifikasi Pengelolaan Higiene Sanitasi Makanan, skema sertifikasi okupasi nasional penjamah makanan (food handler).

LSP JMKP, terverifikasi Badan Nasional Seritifikasi Profesi (BNSP) ini, adalah LSP pihak ketiga yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Keamanan Pangan Indonesia (APKEPI). Mendapat dukungan penuh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Kementrian Perindustrian RI, Kementrian Pertanian RI, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, terpercaya!

Uji Kompetensi dengan asesor Sigit Jaya Saputra yang didatangkan dari Jakarta menjadi program perusahaan melalui divisi HRD (Human Resources Development) dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan produk makanan, minuman yang disediakan hotel. Selain untuk meningkatkan keyakinan tamu bahwa setiap “sajian” telah diolah dengan standard keamanan dan kebersihan sesuai undang – undang yang berlaku.

Setiap produk sajian diracik tangan – tangan terampil, profesional dan telah teruji kompetensinya sehingga melalui sajian makanan dan minuman tamu merasa nyaman dan aman berada di hotel.

Kearifan Lokal

General Manager Java Lotus Hotel Jember, Jeffrey Wibisono V

Hal meracik kudapan berstandar keamanan dan kebersihan internasional, namun bahan baku tetap mengutamakan hasil budidaya pekebun, petani, nelayan sekitar Jember, negeri Pandhalungan yang dikenal dengan JFC —Jember Fashion Carnaval—nya ini.

Dari program sertifikasi uji kompetensi, Jeffrey Wibisono V mengungkapkan  “Jadi, tidak perlu ragu dan khawatir lagi ya! Java Lotus Hotel Jember berusaha meningkatkan mutu pelayanan untuk tamu yang datang, juga mempertahankan kualitas produk sajiannya tanpa melupakan keberpihakan pada budidaya setempat.”

Jeffrey menutup pernyataannya dengan menyampaikan, “Nilai tambah bagi tamu yang menginap atau sekadar menikmati olahan dapur Java Lotus Hotel Jember, tidak hanya mendapat konsumsi makanan sehat, aman, berkualitas. Juga tetap berbagi dengan lingkungan sekitar serta ikut menekan emisi CO2 dari aktivitas mengolah bahan baku menjadi kudapan siap saji.”

Apalagi, Java Lotus Hotel memiliki 3 outlet FnB yakni MakanKoe Restaurant, KopiKoe Café, dan The Upper & Lower Sky Lounge. Hal ini menjadi sangat penting mengingat konsumen dari ketiga outlet tersebut cukup ramai dan diminati masyarakat. Ceruk pasar komoditi lokal yang mendukung perekonomian setempat.

Perlu diingat bahwa Uji Kompetensi dilakukan tanggal 20 Februari 2024, jam 10.00 WIB di Mawar Melati Meeting Room, Mezzanine Floor of Java Lotus Hotel.

Kegiatan eksklusif ini diikuti 11 karyawan di bagian Food and Beverage Departement, yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk mengikuti uji kompetensi. Dalam skema food handler diikuti tujuh (7) staff Food and Beverage Porduct, tiga (3) staff Food and Beverage Service, serta satu (1) staff Akunting Receiving. Sedangkan untuk Skema Pengelola Higiene Sanitasi Makanan untuk penanggung jawab hanya diikuti oleh Chef Arif (Chef de Cuisine Java Lotus Hotel).

Uji kompetensi meliputi tes tulis, tes wawancara, dan praktek bagi masing – masing peserta. Mereka juga mendapat evaluasi mengenai hal – hal yang harus diperbaiki dan di pertahankan.

So, kita tunggu kehadiranmu di Java Lotus Hotel ya!

Narahubung:
Jeffrey Wibisono V., General Manager
Email: gm@javalotushotel.com
Telepon Java Lotus Hotel: 0331 5102 777; HP: 0811 39 8917

Website: https://javalotushotel.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku