Connect with us

News

Keliru Tentang PKKPRL, BTID: Pengusahaan Bukan Penguasaan Ruang Laut

Published

on

Ilustrasi: Kawasan BTID dan aturan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

DENPASAR – Banyak berita berseliweran tentang PT Bali Turtle Island Development (BTID) yang isunya dikatakan ingin mencaplok laut dan pulau Serangan. Bahkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) juga menjadi permasalahan baru.

Pasal 11 Peraturan Presiden No.34 Tahun 2019, Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.17 Tahun 2016, yang ditekankan menjadi momok di media yang dikatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat aturan main dalam pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Indonesia. Salah satunya, melarang penguasaan pulau secara utuh.

” Investor tak dapat menguasai satu pulau secara utuh, ” ujar Muhammad Yusuf, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP), Selasa (12/9/2023).

Menghubungi pihak humas PT. BTID, Zakki Hakim menjelaskan bahwa sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Kura Kura Bali. Justru Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) itu adalah aturan yang datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

” Dalam hal ini pemerintah pusat mengumpulkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di ruang laut, tetapi tidak berlaku bagi masyarakat nelayan tradisional ”

Disini yang dimaksudkan adalah BTID atau badan hukum lain (termasuk BUMN, BUMD, Dinas) yang melakukan kegiatan ekonomi di ruang laut harus membayar semacam retribusi (PNBP) kepada Pemerintah Pusat.

” Untuk bisa membayarnya adalah melakukan pengajuan PKKPRL kepada KKP, agar bisa dihitung biayanya, kondisi ini tidak berlaku bagi masyarakat nelayan tradisional, ” jelas Zakki, Senin (30/10/2023), melalui keterangan persnya.

Jadi tidak benar dikatakan adanya pengaturan dan pembatasan akses masuk masyarakat nelayan tradisional.

” Ini hanya terkait pada pembayaran PNBP saja, Masyarakat nelayan tradisional tetap bisa berkegiatan seperti biasa. Kecuali nelayannya berubah menjadi badan hukum atau badan usaha ”

Ditanyakan mengenai mengapa memerlukan PKKPRL, itu merupakan syarat dikarenakan BTID adalah KEK Pariwisata dan Industri Kreatif yang di dalam kegiatannya akan ada membuat “Taman Koral” dan “Wisata Koral”, maka diperlukan penataan PKKPRL oleh KKP dan DKP antara areal konservasi, areal wisata dan areal budidaya komersil.

Dengan penataan ini, ditata agar kegiatan budidaya komersil tidak tumpang tindih dengan wisatawan yang sedang snorkeling atau diving.

Kedua kegiatan bisa berjalan beriringan dan saling menguntungkan. Pihak Perusahaan Budidaya Terumbu Karang juga wajib mengajukan PKKPRL kepada KKP karena mereka melakukan kegiatan ekonomi di ruang laut. Hal ini tidak berlaku bagi masyarakat nelayan tradisional, tegasnya.

Kemudian pengajuan PKKPRL itu adalah terkait “pengusahaan” ruang laut, bukan “penguasaan” ruang laut.

” Masyarakat nelayan tradisional seharusnya tidak terdampak dari kebijakan pemerintah ini, karena kebijakan ini diarahkan agar pemerintah pusat dapat menarik PNBP dari para pengusaha, badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi di ruang laut, dan tidak menarik PNBP dari nelayan, ” pungkasnya. (Ray)


Kebanggaan sebagai wartawan adalah selalu silahturahmi kepada semua pihak, tetap belajar dan selalu konfirmasi dalam pemberitaan yang adil dan berimbang.

News

Tinjau Tower Turyapada, Kastawan Serukan Yel – yel

Published

on

Penulis : Dr.Eng. Ir. I Wayan Kastawan, ST., MA

Dosen di Prodi Arsitektur, FT, Universitas Udayana

BULELENG – Itulah yel-yel dari Perencana dan Manajemen Konstruksi (MK) LPPM Universitas Udayana bersama Gubernur Bali Periode 2018-2023 Bapak Dr. Ir. Wayan Koster, MM.

Kemarin sehabis keliling meninjau progress pembangunan Turyapada Tower yang menyisakan pekerjaan sebesar 2,7% dari keseluruhan 100%. Kontrak pembangunan tahap I (pertama) dari Kontraktor Pelaksana PT Hutama Karya KSO Yodya Karya akan berakhir pada tanggal 4 Juli 2024. Khusus Pembangunan Badan Tower akan selesai akhir Juni 2024.

Pembangunan Tahap II (Kedua) akan meliputi pengembangan kawasan konservasi dan wisata, jalan akses dari shorcut Singaraja-Mengwi. Pengembangan kawasan pariwisata dan pembangunan jalan akses ke lokasi selesai di tahun 2025 akhir.

Kawasan Turyapada Tower direncanakan berfungsi dan mulai beroperasi tahun 2026. Pengelolaan akan dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha lokal profesional agar bisa memperoleh pendapatan optimal.

Wajah ceria dan sumringah terpancar dari semua yang ikut serta dalam kunjungan, kekaguman akan kemampuan Tim Perencana LPPM yang kesemuanya berasal dari Fakultas Teknik Universitas Udayana bisa menghasilkan ide kreatif bangunan Tower yang dirancang berbasis nilai-nilai kearifan lokal Bali, Sad Kerthi yang dibalut kompetensi keilmuan rekayasa teknik terapan (Socio Engineering Design) yang menembus cakrawala Ruang, Waktu dan Kondisi.

Tak cukup waktu sehari untuk menceritakan suka duka selama proses pembangunan Turyapada Tower, oleh karenanya akan ada “Museum Lini Masa Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali”.

Keseluruhan proses dimulai dari Ide Bapak Dr. Ir. Wayan Koster, MM. Gubernur Bali Periode 2018-2023 untuk mengatasi banyaknya pendirian tower telekomunikasi di gugusan pegunungan Bali yang sakral dan indah, salah satu solusi adalah mendirikan satu tower terintegrasi untuk semua. Ide kreatif jenius dari Bapak Dr. Ir. Wayan Koster, MM. merupakan satu ide brilian lompatan berpikir di luar zona pemikiran pada umumnya (Thinking Out of the Box), solusi pemikiran yang belum pernah terpikirkan sebelumnya terhadap semerawutnya pembangunan tower tidak hanya di Bali tetapi juga di seluruh Tanah Air Tercinta.

Jika dalam penelitian di dunia kampus, penelitian tersebut telah mendapatkan “Novelty”, yaitu suatu pencapaian “Inovasi” pembaruan dari bangunan berfungsi tunggal yang hanya sebagai struktur bangunan “Tower Telekomunikasi” menjadi sebuah “Tower Terpadu Multifungsi” yang mengintegrasikan berbagai fungsi tidak hanya telekomunikasi tetapi juga akan menjadi wahana penelitian, pendidikan serta pariwisata edukasi kedepannya.

Fungsi utama Tower adalah untuk jaringan telekomunikasi dan jaringan siaran televisi digital yang menjangkau 80% wilayah Buleleng, Karangasem, dan Jembrana, sehingga masyarakat di Bali Utara tidak perlu lagi memakai antena parabola. Manfaat lainnya, Kawasan Turyapada Tower akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di Buleleng yang akan berdampak sampai Tabanan. Menyeimbangkan pembangunanan antar wilayah Bali Utara, Bali Selatan, dan Bali Tengah.

Menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali, Buleleng, dan Tabanan. Menjadi wahana pengembangan IKM dan UMKM serta ekonomi kreatif dan digital.

Kehadiran “Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali” juga menggambarkan lompatan berpikir “Manusia Bali” yang menggambarkan bahwa Manusia Bali saat ini masuk dalam katagori “Manusia Kabinawa”. Manusia Berilmu Pengetahuan Serba Bisa supaya lebih mengedepankan nilai “Berbudaya” dalam kehidupan berteknologi serba canggih yang tidak tersurat dalam konsep sebelumnya Revolusi Industri 4.0 atau Society 5.0.

Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali sebagai Lompatan Berpikir Gubernur Bali Periode 2018-2023 Bapak Dr. Ir. Wayan Koster, MM. untuk mengubah ancaman dan tantangan menjadi potensi serta kekuatan Bali sehingga dapat menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan tetap bertanggung jawab selaras dengan lingkungan dan kehidupan socio kultural Bali. (Tim)

Semoga Pembangunan terus Berlanjut …

We❤️ Bali Movement

 

#NangunSatKerthiLokaBali

#TuryapadaTower

#KBS6.0KerthiBali

#UniversitasUdayana

#LPPMUnud

#FTUnud

#KastawanArchitectAndPartners

Continue Reading

News

Dana Penunggu Pasien Tak Kunjung Cair, Dinsos : Kita Keterbatasan Dana

Published

on

Jembrana – Program dana penunggu pasien yang dicanangkan pemerintah kabupaten Jembrana untuk kesejahteraan masyarakat menemui kendala.

Program yang dikhususkan untuk keluarga pasien sampai hari ini (10/6/2024) mendapat keluhan beberapa warga khususnya keluarga penunggu pasien. Mereka menyampaikan pengajuan sudah dilakukan dari awal januari, “pengajuan sudah sekitar lima bulan lalu tapi sampai sekarang dana tersebut tak kunjung cair, padahal penandatanganan sudah saya lakukan pada pertengahan april lalu,” ucap salah satu warga.

Siang ini senin (10/6/2024) Gatra Dewata berkesempatan langsung menemui Komala Dewi selaku sekretaris Dinas Sosial kabupaten Jembrana di kantornya, Komala mengungkapkan untuk sekarang baru mencapai pencairan bulan november dan desember karena sebelumnya mendapat kendala terkait anggaran yang ada, “Kemarin kita ada kendala terkait dana yang ada, tapi untuk saat ini kita sudah proses pencairan mulai bulan januari,” Ujar Komala Dewi.

Ditanya terkait waktu normal pencairan Komala mengungkapkan biasanya paling lama tiga bulan, “Kalau dulu dari waktu pengajuan sampai ke proses dan pencairan paling lama sekitar 3 bulan, tapi sekarang karena besaran anggaran berkurang dari sebelum sebelum covid sebesar 2 millyard tapi setelah itu turun menjadi 900 juta jadi untuk pencairan membutuhkan waktu yang sedikit lama ya karena dana yang tidak ada, kalau proses disini sudah selesai tapi masalahnya kan dana yang tidak ada, tapi masyarakat tenang saja karena nanti kita ajukan di perubahan dengan besaran 1.5 millyard kepada BPKAD,” Tambah Komala.

Continue Reading

News

Bentuk Siswa Berkarakter Dan Cerdas, SMAN 5 Denpasar Siap Mendulang Prestasi

Published

on

By

Kepala sekolah SMAN 5 Denpasar, Dra, Cokorde Istri Mirah Kusuma Widiawati, M.Sos,

DENPASAR – Kenakalan siswa sekarang ini sudah semakin meresahkan itu bisa dilihat dari adanya sekelompok siswa dengan gengnya saling tantang melalui media sosial dengan membawa senjata tajam.

Ini menjadi perhatian khusus bagi sekolah, aparat penegak hukum bahkan tokoh agama sangat menyayangkan kejadian ini, dimana pendidikan ini menjadi tanggung jawab bersama baik guru di sekolah, orang tua juga masyarakat sehingga tidak saling menyalahkan.

Kepala Sekolah SMAN 5 Denpasar, Dra, Cokorde Istri Mirah Kusuma Widiawati, M.Sos, mengungkapkan perlunya pendekatan hati ke hati dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Menurutnya siswa usia remaja sedang dalam proses masa mencari jati diri, saat mereka melakukan kesalahan jangan dimarahi tetapi diajak berkomunikasi apa yang menjadi masalahnya baik dirumah maupun diluar rumah.

Kondisi saat ini banyak orang tua sibuk dengan pekerjaan sehingga siswa tidak mendapat perhatian yang cukup karena siswa tidak bisa hanya diberi materi saja tetapi juga butuh dengan perhatian.

Dilain pihak, siswa juga dituntut mesti bisa menunjukkan prestasi diri sehingga membuat bangga keluarga.

Bila dirumah tidak mendapat perhatikan yang cukup maka mereka akan mencari perhatian diluar dengan kelompoknya, kalau salah langkah maka akan mudah terjerumus ke lingkungan pergaulan yang negatif.

Untuk itu menjelang masa pensiunnya ini, dirinya akan merubah visi misi SMAN 5 menjadi “Membentuk Siswa Cerdas yang Berkarakter”

“Selama ini saya mengkarakterisasi siswa dimulai dari kepala sekolah dulu baru ke semua yang terlibat dalam proses belajar di sekolah baik guru serta tenaga lainnya dan siswa,” ujarnya.

“Kami berkeinginan membangun karakter siswa yang baik dan menggali potensi kecerdasan dari anak-anak kami,” tambahnya.

Kejujuran dan disiplin harus ditanamkan kepada semua siswa tanpa mengabaikan aturan sekolah yang harus diterapkan.

Semua yang terlibat di sekolah hendaknya bisa menjaga disiplin dan kejujuran agar proses belajar bisa berjalan baik.

Guna menghindari kegiatan siswa yang tidak bermanfaat bahkan merugikan diri sendiri dengan kenakalan, sekolah juga harus menyiapkan dan memperhatikan kenyamanan fasilitas di sekolah sehingga waktu luang siswa bisa diisi dengan kegiatan positif dan bermanfaat seperti berkebun disekolah atau membaca buku diperpustakaan.

“Masalah pendidikan ke depan akan semakin komplek, kalau pendapat saya idealnya setiap sekolah ada tenaga Psikolog tamatan dari Perguruan Tinggi seperti UNUD di Bali, ini menjadi wadah bagi siswa untuk curhat, berkeluh kesah dengan berbagai permasalahnya baik di sekolah maupun dirumah,” ucapnya

Ditambahkan, di SMAN 5 sendiri sudah membuatkan tempat bagi siswa untuk mendapatkan pencerahan ajaran agama dengan tujuan membentuk karakter siswa berbudi luhur sesuai agama dari siswa masing-masing, yang diberi nama Pasraman Nuantara.

“Kata Nusantara ini mencerminkan gabungan dari berbagai agama yang ada dan diakui di Indonesia,” jelasnya.

Dengan pembangunan karakter siswa yang kuat dan ditunjang lingkungan sekolah yang sehat akan membentuk siswa yang cerdas dan berprestasi, sehingga permasalahan kenakalan siswa bisa diminimalisir. (E’Brv)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku