Connect with us

Hukum

Kasus OTT Bendesa Adat Berawa, Advokat Dr. Togar Situmorang Apresiasi Kinerja Kejati Bali

Published

on


DENPASAR – Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dijalami Bendesa Adat Berawa, Badung, Ketut Riana alias KR (54) menjadi pelajaran penting perangkat di tingkat desa untuk tidak bertindak ke arah korupsi.

KET FOTO: Advocate dan Kurator Senior Dr. Togar Situmorang, SH., MH., MAP., CLA., CMED., CRA., menanggapi positif atas kinerja tim OTT Kejati Bali atas kasus Bendesa Adat Berawa, Ketut Riana alias KR.

Advokat dan Kurator Senior Dr. Togar Situmorang, SH., MH., MAP., CLA., CMED., CRA., mencermati kasus Tipikor yang dialamatkan terhadap KR menjadi perhatian serius berbagai pihak. Namun, Togar Situmorang sangat mengapresiasi kinerja dari Tim Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, dimana saat ini dipimpin Dr. Ketut Sumedana, SH., MH., selaku Kepala Kejati Bali.

“Saya sangat mendukung kinerja Kajati Bali dalam hal pemberantasan pemerasan atau pungutan liar (Pungli),” ujar Dr. Togar Situmorang, dikonfirmasi Media, Senin (6/5/2024).

Kejati Bali sebelumnya telah mengungkapkan apabila tersangka KR diciduk tim OTT Kejati Bali saat bertemu investor Warga Negara Indonesia (WNI) inisial AN (50), Kamis (2/5/2024) lalu. KR diduga bernegosiasi dengan investor AN di Kafe Casa Bunga, Renon, Denpasar.

Dilihat dari peranan KR sebagai Bendesa Adat. Advokat dan Kurator Dr. Togar Situmorang  menilai KR mestinya mampu bersikap secara bijaksana dan tidak tergiur untuk ‘bermain api’ dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Bendesa Adat Berawa.

“Bendesa Desa adat atau Desa Pakraman adalah organisasi masyarakat Hindu Bali yang berpusat pada kesatuan wilayah dan aspek spiritual keagamaan, yang menjadi dasar bagi pola hubungan dan interaksi sosial di Bali. Sesuai dengan namanya, pembentukan serta tugas desa adat, yaitu berdasarkan tradisi, adat, budaya, dan agama. Desa adat lekat keberadaannya dengan tiga pura utama (Kahyangan Tiga). Nah, karena tugas Bendesa Adat sebagai mengutus masyarakat kearah agama maka dengan peristiwa ini sangat memalukan! Apalagi dengan tuduhan pemerasan, diduga ada nilai sampai Rp10 Miliar,” bebernya.

Dr. Togar Situmorang berharap masyarakat Bali dapat mengawal kasus ini sebagai masalah yang penting. Bahkan, kabar terbaru telah dilakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari di Rutan Lapas Kerobokan.

Penyidikan perkara tersangka KR Bendesa Adat Berawa, sebelumnya diduga melakukan pemerasan investasi setelah dilakukan OTT terhadap tersangka KR Kamis (2/5) di Cafe Bunga Eatry. Tim Penyidik Kejati Bali keesokan harinya pada Jumat (3/5) menetapkan KR sebagai tersangka. Kemudian rekontruksi di Cafe Bunga Eatry, Renon, Denpasar menghasilkan sebanyak 9 adegan negosiasi dengan investor AN.

“Desa Adat jangan coba-coba untuk korupsi, asal masyarakat mengerti bahwa UUD 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18B Ayat (1): Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang termasuk Desa Adat. Pasal yang dikenakan bagi Bandesa Adat Berawa itu Pasal 12e Tipikor. Hal tersebut sudah sangat pas dan kalau ada yang mengatakan ada isu politik itu jelas tidak benar, ini murni Pidana Khusus ,” pungkas Dr. Togar Situmorang.

Dalam momentum jumpa pers, Kamis (2/5/2024) lalu di Lobby Gedung Kejaksaan Tinggi Bali, Jalan Kapten Tantular No. 5 Renon, Denpasar. Kepala Kejati Bali Dr. Ketut Sumedana, SH., MH., menegaskan bahwa KR sejak bulan Maret 2024 telah melakukan beberapa transaksi oleh AN selaku pengusaha bersama KR.

“Transaksi pertama sebesar Rp50 Juta untuk melancarkan proses administrasi. Selanjutnya, hari ini (Kamis, 2 Mei 2024) secara intensif yang bersangkutan (KR) meminta sejumlah uang dengan alasan uang adat, uang budaya dan keagamaan.  Hari ini juga yang bersangkutan menaikannya lagi sebesar Rp1 Juta. Sehingga yang bersangkutan (KR) kami berhasil amankan dan lakukan penangkapan saat sedang ngopi dan transaksi dengan pihak pengusaha,” ungkap Sumedana, mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung ini.

Perkembangan terkini Tim Penyidik segera memeriksa 10 orang saksi dalam minggu ini, di mana saksi-saksi tersebut dari pihak Desa Adat, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya untuk dilakukan pemberkasan sampai Berkas Perkara lengkap yang kemudian dapat dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan untuk disidangkan. (Tim)


Hukum

Hadapi Tuntutan Pidana Dua Tahun, Putu Balik Siapkan Nota Pembelaan

Published

on

By

Terdakwa, Putu Balik (baju putih) saat berdiskusi dengan kuasa hukumnya, Aji Silaban, SH

DENPASAR – Sidang lanjutan perkara pidana dengan terdakwa seorang Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Badung, I Putu Suarya, S.Sos alias Putu Balik kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (28/05/2024).

Pada persidangan kali ini mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus dugaan tindakan pungli dan penyuapan dalam proses penerimaan tenaga kerja non ASN yang melibatkan oknum ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.

JPU dalam dakwaannya menuntut hukuman pidana dua tahun penjara dengan ditambah pidana denda sebesar 50 juta rupiah yang apabila tidak sanggup dibayarkan maka akan dikenai tambahan pidana kurungan selama tiga bulan sebagai pengganti pidana denda.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah karena terbukti menerima hadiah yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenangnya sebagai ASN berdasarkan jabatannya di staff seksi pengembangan sarana dan prasarana dasar pedesaan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Pemkab Badung.

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1 ) KUHP.

Pada persidangan hari ini, Hakim ketua, Ni Md Okti Mandiani SH, memberikan kesempatan terdakwa dan kuasa hukumnya untuk mengajukan nota pembelaan (pledoi) hingga satu minggu kedepan.

Kuasa hukum terdakwa, Aji Silaban, SH, menyatakan pihaknya akan segera menyiapkan pembelaan tertulis.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan terdakwa, jika mungkin ada yang secara pribadi mau ditambahkan saat pembelaan nanti,” ujarnya.

Sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa depan dengan agenda mendengarkan nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa. (E’Brv)

Continue Reading

Hukum

Jual Aset Jaminan Dibawah Nilai Apraisal, Nasabah Gugat Bank Mandiri

Published

on

By

Kuasa hukum dari Satu Pintu Solusi, Suriantama Nasution (kanan) didampingi rekannya, IB Oka Widiantara (kiri) saat memberikan wawancara

DENPASAR – Sidang gugatan perdata yang diajukan oleh Dr.IB Suryahadi terhadap dugaan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses penjualan aset miliknya yang dijaminkan ke pihak Bank Mandiri berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu 22/05/2024.

Ada dugaan penyalahgunaan keadaan  malmanagement dan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri sebagai tergugat sehingga menimbulkan kerugian dengan cara menyita dan menjual aset agunan milik Dr. IB Suryahadi dibawah harga apraisal yang seharusnya.

Dari hasil pelelangan dua agunan yaitu SHM no 1888/Pererenan, Badung, Bali atas nama Retty Dewi Widiyanti, seluas 1100 M2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00248/Padangsambian Kaja, Denpasar Bali atas nama Dr IB Suryahadi, seluas 250 M2 senilai Rp 5.400.000.000 (lima milyar empat ratus juta rupiah), dan berdasarkan nilai apraisal seharusnya dapat terjual Rp. 8.833.000.000 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Kerugian yang diderita oleh para penggugat sebesar Rp 3.433.000.000 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah). Hal ini jelas merupakan tindakan malmanagement dan maladministrasi.

Tim kuasa hukum Satu Pintu Solusi, saat memenuhi undangan mediasi dari unit recovery Bank Mandiri (22/05/2024)

Kuasa hukum penggugat, Suriantama Nasution dari Satu Pintu Solusi, menyatakan, “Hari ini agenda persidangan dimulainya pembuktian dokumen yang ada. Kita mengajukan sita jaminan atas aset yang tersisa milik klien kami, karena dari tiga aset yang di hak tanggungkan pada Bank Mandiri, dua aset sudah diambil alih dengan cara melawan hukum, yakni dijual dibawah nilai apraisal, sehingga merugikan klien kami.”

“Kalau kita mau memberikan edukasi dan literasi keuangan perbankan kepada masyarakat, posisi kreditur dan debitur seharusnya sama-sama dalam posisi equality before the law, keduanya mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang sama-sama harus dilindungi.
Sayangnya, saat ini kita melihat posisi debitur diposisi yang lemah, kurang memiliki bargaining power (posisi tawar) yang kuat,” jelasnya.

“Ini masalah bagaimana aturan prosedural yang berlaku dilanggar, ketidak patuhan dengan aturan yang berlaku di perbankan sehingga menimbulkan nilai lebih.
Tanpa lelang, barang diambil, deviasi nilainya besar dan ini terjadi diruang publik,” ujarnya

Tim kuasa hukum Satu Pintu Solusi, Saud Susanto, HK, SH saat menyampaikan keterangan pada awak media

Tim kuasa hukum Satu Pintu Solusi, Saud Susanto, HK,SH, menyatakan, “Saat sidang tadi ada perlawanan atau sanggahan dari pihak tergugat terkait pengajuan sita jaminan terhadap obyek dimaksud dan menyatakan hal ini menyalahi hukum acara.”

“Sesuai aturan, sita jaminan itu boleh dilakukan sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan belum adanya keputusan tetap dari PN,” jelasnya

Tujuan memohonkan sita jaminan ini agar terlindungi kepentingan penggugat dari itikad buruk tergugat, sehingga pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, gugatan tidak hampa (illusoir).

Dimana aset jaminan ini tidak bisa dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak lain.

“Tadi pagi kami sudah menghadiri undangan pertemuan dari bagian recovery Bank Mandiri untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Dikondisikan dari versi pihak Bank Mandiri bahwa ini adalah masalah wanprestasi, sedangkan kami melihatnya dari sisi adanya tindakan melawan hukum.
Undangan pertemuan ini adalah upaya itikad baik untuk menyelesaikan kasus ini secara musyawarah mufakat.
Tadi mereka membuka ruang untuk mengajukan ke atasannya agar klien kami bisa menunaikan penyelesaian hutang dengan membayar hutang pokoknya, tidak dibebani bunga dan denda lagi.
Kami berkeyakinan komunikasi ini bisa menjadi tahapan penyelesaian yang baik,” ujarnya.

“Apapun namanya, hutang itu tetap harus dibayar, tetapi apabila dalam penyelesaiannya ada pihak yang dirugikan atau ada tindakan melawan hukum maka perlu adanya negosiasi atau ruang komunikasi antar kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.

Tim kuasa hukum Bank Mandiri menolak berkomentar saat akan dikonfirmasi oleh media, “Silahkan bersurat dan mengajukannya ke Menara (Mandiri)”, elaknya.

Bank Mandiri ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam daftar emiten perbankan di Bursa Efek Indonesia dengan kode BMRI.

Sesuai visi dan misi yang ingin dicapai oleh Bank ini yaitu dapat menjadi partner yang baik untuk semua nasabahnya, semoga bisa terwujud. (E’Brv)

Continue Reading

Hukum

Bikin Geger Jembrana, Anak Putus Sekolah Digilir 3 Orang Pria

Published

on

Jembrana – Persetubuhan anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah hukum Polres Jembrana. Kali ini menimpa korban Bunga (14) asal kecamatan Melaya.

Berawal saat korban mengenal tersangka FZ (20) asal Tegal Badeng Timur, senin tanggal 15 april mereka berjanji untuk ke suatu tempat dan dijemputlah korban di depan gang rumah korban sekira pukul 17.00 wita selanjutnya setelah korban dibujuk rayu dan dijanjikan uang sebesar Rp.100.000,- diajaklah korban ke salah satu hotel yang berlokasi Banjar Anyar desa Baluk kecamatan Negara.

Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto pagi tadi saat memberikan keterangan kepada awak media, selasa (21/5/2024)

Setelah berhasil disetubuhi, selanjutnya korban diantar tersangka FZ kedepan Kantor Perbekel Cupel. Ternyata Bunga juga sudah berjanji untuk bertemu dengan tersangka kedua bernisial NF (23) asal banjar Pebuahan desa Banyubiru. Korban yang awalnya tidak mau disetubuhi pelaku diajak ke pantai untuk dicocoki minuman keras, selanjutnya sekira pukul 23.30 wita korban diajak pelaku ke salah satu hotel yang berlokasi di banjar Rening desa Baluk.

Selanjutnya setelah korban berhasil disetubuhi, tersangka NF memberi korban uang sebanyak Rp.50.000,- dan mengantar korban untuk bertemu tersangka 3 dengan inisial FI (23) asal Desa Pengambengan yang notabene pacar korban Bunga. Selasa 16 april sekira pukul 16.00 wita tersangka mengajak korban ke hotel yang sama dengan tersangka NF dengan mengiming-imingi korban akan menikahinya. Setelah berhasil menyetubuhi korban tersangka FI mengantar korban pulang ke rumah nenek korban. Orang tua korban yang tidak terima perlakuan para tersangka langsung melaporkan tersangka ke Polres Jembrana.

Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto berpesan untuk lebih berhati-hati dan lebih peduli trutama anak perempuan, “kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan gerak-gerik anak-anak dirumah dan tetap waspada kepada setiap orang yang diduga membahayakan,” ucap Kapolres Endang.

Atas perbuatannya ketiga tersangka dikenakan pasal 81 ayat (2) undang- undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman kurungan penjara selama minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku