Connect with us

News

Gelar Sidang Lanjutan Uji Materiil UU Pers, Ketua Umum PPWI sebut UKW itu Ilegal

Published

on

Tokoh Pers Nasional Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A.

GATRA DEWATA | JAKARTA | Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers secara daring di ruang Sidang MK, Rabu (26/1/22). Sidang yang diketuai Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., menghadirkan dua saksi pemohon dengan agenda mendengarkan keterangan saksi [1].

Kedua saksi pemohon tersebut adalah Ketua Sindikat Wartawan Indonesia (SWI) Dedik Sugianto dan Sekretaris Umum DPP Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Hika Transisia. Di hadapan Majelis Hakim, Dedik mengatakan bahwa SWI kehilangan hak untuk menyusun dan membuat peraturan karena diambil-alih oleh Dewan Pers.

Lanjutnya, hal tersebut terjadi sejak timbul kesalahan tafsir dari Dewan Pers yang menjadikan kesepakatan bersama organisasi-organisasi pers mengenai standar organisasi wartawan Indonesia berupa peraturan Dewan Pers dan bukan menjadi aturan organisasi Pers masing-masing pada 2006. Lebih parahnya lagi, Dedik melanjutkan, Dewan Pers sebagai fasilitator justru membuat peraturan pers, yakni Peraturan Dewan Pers yang merugikan wartawan Indonesia dan mengganggu sertifikasi kompetensi kerja nasional.

“Padahal setiap sertifikasi kompetensi wajib sertifikat asesor kompetensi,” terang Dedik.

Sementara itu, Sekretaris umum DPP JNI Hika Transisia mengatakan mengalami kerugian karena adanya ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UU Pers. Menurutnya, karena ketidakjelasan tafsir tersebut, pihaknya tidak dapat menentukan dan menyusun peraturan-peraturan di bidang pers karena wujud menfasilitasi Dewan Pers tanpa melibatkan JNI sebagai organisasi pers yang telah mempunyai struktur kepengurusan yang jelas, lengkap dan sah.

“Dengan adanya ketidakjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UU Pers, Dewan Pers telah mengambil alih hak organisasi pers untuk menyusun dan membuat peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan,” papar Hika.

Sementara itu, Tokoh Pers Nasional Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., yang juga Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) membenarkan dan mendukung keterangan saksi di persidangan MK terkait permohonan uji materiil UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Secara umum, PPWI membenarkan dan mendukung keterangan saksi di persidangan MK Rabu kemarin terkait permohonan uji materi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Kamis, 27 Januari 2022.

Ketiadaan aturan teknis pelaksanaan dari pasal 15 ayat (2) dan (3) dari UU Pers ini menjadikan lembaga Dewan Pers yang dibentuk dengan maksud menjalankan Pasal 15 ayat (1) UU Pers dengan mudah tergiring untuk melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya.

Salah satu contoh, kata Lalengke, adalah pelaksanaan uji kompetensi wartawan (UKW) yang dilaksanakan oleh Dewan Pers bersama segelintir underbow-nya selama ini.

“Masalah kompetensi atau keahlian dan profesi wartawan itu adalah kewenangan BNSP sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Apa dasar hukumnya Dewan Pers membuat aturan tentang uji kompetensi wartawan? Juga, lembaga ini tidak diberi kewenangan oleh UU untuk membuat aturan yang diberlakukan bagi organisi pers dan wartawan. Jelas illegal alias tidak punya dasar hukum kebijakan dan kegiatan lembaga itu terkait UKW selama ini,” tegas trainer yang sudah melatih ribuan wartawan, guru, dosen, mahasiswa, ASN, TNI, Polri, pengacara, LSM, ormas dan masyarakat umum itu di bidang jurnalistik itu.

Yang paling aneh, lanjut Lalengke, adalah penentuan status kewartawanan seseorang yang oleh Dewan Pers selama ini disebutkan bahwa seseorang diakui sebagai wartawan jika menjadi konstituen lembaga itu dan telah mengikuti UKW. Artinya, jika seorang wartawan bergabung di organisasi pers non konstituen Dewan Pers dan tidak memiliki ijazah UKW, plus medianya tidak terdaftar di lembaga itu, maka yang bersangkutan akan dianggap bukan wartawan.

“Ini yang selalu terjadi. Contoh kasus di Lhokseumawe, Aceh, beberapa tahun lalu. Dewan Pers menyatakan dua wartawan media online BeritaAtjeh.Net bukan wartawan karena belum UKW dan medianya tidak terdaftar di Dewan Pers. Padahal, di KTP yang bersangkutan tertulis pekerjaannya sebagai wartawan [2]. Itu benar-benar konyol,” ujar lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, The United Kingdom, ini heran.

Sehubungan dengan perilaku menyimpang dari aturan perundangan yang ada, maka Wilson Lalengke mengharapkan agar Majelis Hakim Konstitusi yang mulia dapat mengembalikan dan mendudukan tugas dan fungsi masing-masing pihak, Dewan Pers, organisiasi pers, dan wartawan pada posisi yang sebenarnya. “PPWI berharap agar MK dapat mengembalikan hak konstitusi para wartawan dan organisasi pers yang selama ini dirampas oleh Dewan Pers akibat salah penafsiran atas Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers,” tandas Lalengke mengakhiri pernyataannya. (NJK/ Red)

Catatan:

[1] Peraturan Dewan Pers Rugikan Hak Wartawan Indonesia; https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17965&menu=2

[2] Ini Kronologis Penahanan Dua Wartawan Berita ATJEH; https://www.lintasatjeh.com/2015/09/ini-kronologis-penahanan-dua-wartawan.html


News

Ketua IMI Ajik Krisna, Setelah Rakerprov Akan Road Show Seluruh Bali

Published

on

By

Markas Garda Community

GATRA DEWATA ● BALI | Seorang Sultan Bali yang terkenal dengan sport car-nya ini berkesempatan bertandang ke kantor Garda Media, Selasa (19/4/2022). Gerak langkah Garda Media dalam membantu kebutuhan Pura-Pura di Bali yang lagi membutuhkan bantuan pembangunan, dilirik oleh Gusti Ngurah Anom atau akrab dipanggil Ajik Krisna.

Ia merupakan pengusaha dari Krisna Holding Company yang membawahi seluruh Krisna Oleh-oleh di Bali. Ia yang juga merupakan Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bali periode 2021-2025, menuturkan bahwa akan siap ngayah untuk membawa perubahan bagi IMI Bali yang mendukung dunia otomotif Bali agar dapat bangkit pasca hantaman badai Covid-19 yang melanda.

Disamping ikut bersumbangsih kepada Yayasan Kesatria Keris Bali dalam pembangunan Pura yang temboknya roboh, dirinya sempat berkeliling melihat-lihat koleksi kendaraan klasik milik Made Mariata (Kadek Garda), di Jalan Sedap Malam, Denpasar.

“Ajik akan menyiapkan program-program andalan nantinya, salah satunya dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan road show ke 9 Kabupaten se-Bali. Nah tentunya, rencana ini akan dibicarakan secara langsung melalui rakerprov tanggal 24 April 2022 mendatang, minimal di bulan Mei mendatang kita sudah bisa laksanakan programnya,” jelasnya.

Ia juga mengatakan akan mengadakan road show ke kabupaten Gianyar untuk yang pertama, kemudian lanjut ke kabupaten lainnya. Jambore yang akan mengundang seluruh komponen juga akan dilakukannya dalam tahun-tahun mendatang di Bali.

“Ajik suka sport cars dan luxury cars, cuma karena sudah menjadi ketua IMI tentu akan cari model-model mobil kuno (vintage) yang langka-langka sesuai anjuran pak Made Mariata, “kekehnya.

Ia juga menyinggung tentang keberadaan koleksi dari Made Mariata yang banyak ini, “wah ternyata juga ada sultan yang tersembunyi di Bali ini, “candanya. (Ray)

Continue Reading

News

Fenomena Intoleransi Karena Dalil Agama

Published

on

Denpasar, GatraDewata | Setelah masa reformasi, Indonesia pernah didapuk sebagai salah satu model negara toleran; tempa agama dan demokrasi dapat hidup secara berdampingan. Akan tetapi, citra tersebut mulai diragukan dalam lima tahun terakhir. Munculnya berbagai fenomena, seperti pembakaran tempat ibadah di Tanjung Balai dan mobilisasi massa untuk memprotes mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP), pada 2017 menggambarkan tren intoleransi yang semakin meluas di masyarakat Indonesia.

Belakangan ini, masyarakat Indonesia tengah mengahadapi perbincangan nasional tentang hubungan agama dengan negara yang cukup hangat. Jika ditelisik, letak permasalahan sebenarnya bukanlah pada agama itu sendiri, melainkan bagaimana cara pemeluk agama tersebut memaknai ajaran suci di dalamnya.

Eksklusifitas keagamaan pada akhirnya akan membawa seseorang pada klaim kebenaran yang mutlak dan satu-satunya. Menurut beliau, pemahaman ini adalah salah satu awal dari tanda-tanda kerusakan agama. Tuhan sebenarnya “hanyalah” sebutan bahasa manusia tentang ke-segala maha-an yang tidak bisa ditangkap oleh keterbatasan pikiran manusia.

Pemahaman tertutup seperti ini disebabkan karena pemeluk agama yang bersangkutan meyakini bahwa kitab suci mereka memang mengajarkan demikian. Memang harus diakui, sering dijumpai teks-teks kitab suci yang berisi klaim dan kebenaran mutlak merupakan satu-satunya jalan keselamatan bagi agama yang bersangkutan.

Selain masalah pemahaman agama, sikap ektrimis juga dapat dipicu oleh ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan hukum. Para ahli sosiolog menyatakan bahwa faktor ekonomi juga menjadi bibit subur munculnya intoleransi dan kekerasan. Kehidupan yang serba susah, sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan harga kebutuhan yang terus meningkat menyebabkan cara pandang seseorang menjadi pendek dan sempit. Supremasi hukum yang masih terlihat tumpul ke atas namun tajam ke bawah yang dirasakan oleh masyarakat juga menjadi faktor pendukung mudah tersulut api kemarahan.

Kondisi ini sudah selayaknya memerlukan perhatian oleh para pengelola negara dan para dai agama. Pada tataran pemahaman, perlu adanya perumusan atau reunderstanding bersama dan mendalam tentang doktrin – doktrin agama tertentu seperti jihad, iman, takwa bahkan surga dan neraka sehingga memunculkan kerangka yang lebih utuh kepada masyarakat. Agamawan harus mendorong terciptanya sikap dan perilaku toleran antar sesama.

Kesediaan menerima perbedaan pemahaman, menghargai dan menghormati merupakan wujud dari sikap toleran. Menumbuhkan kesadaran pada masyarakat bahwa realitas kehidupan adalah heterogen dan multikultural. Dengan sikap ini maka akan lahir model kehidupan yang rukun dalam kemajemukan, tidak saling menghujat dan membenci serta mengkafirkan.

Hukum harus berdiri kokoh sesuai asas keadilan dan kesetaraan. Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu siapa pelakunya.

Pada akhirnya, persoalan penyebab intoleran dan radikalisme harus menjadi perhatian kita semua. Sinergi antara pemerintah, agamawan dan masyarakat mutlak diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang harmonis antar sesama. Bhineka Tunggal Ika bukan lagi hanya jadi semboyan ketika seluruh anak anak bangsa menyadari bahwa perbedaan adalah sebuah anugerah.

Ditulis oleh: Ngurah Erlin Prihandani

Continue Reading

News

Ketua SMSI Bali hadiri Anniversary MCW ke-16

Published

on

By

Jefrie Karangan, Pimpinan Umum MCW

GATRA DEWATA ● BADUNG | Media Corruption Watch (MCW) News merupakan media yang selalu konsisten menyajikan pemberitaan seputar kasus Korupsi, kebijakan pemerintah, pembangunan daerah dan berbagai topik lain yang tengah berkembang di masyarakat. pada hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke 16 tahun.

“Selamat ulang tahun MCW News ke-16, semoga apa yang telah kami dedikasikan dapat memberi kontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini, “ucap Pemimpin umum MCW News, Jeffry Karangan singkat, Selasa (05/04/2022), di C151 Smart Villas, Seminyak.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan – rekan media yang menjadi kontributor selama ini.

MCW tak ada artinya tanpa support anda sekalian,” tambahnya.

Menemui Emanuel Dewata Oja selaku Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali, yang juga terlihat menghadiri acara tersebut mengatakan ikut berbahagia.

“Saya ikut berbahagia, karena jarang media online bisa sampai bertahan 16 tahun, biasanya 10 tahun saja. Selamat ulang tahun buat MCW, ” ujarnya.

Ia juga menceritakan bahwa dirinya merampingkan juga media online yang tergabung dalam SMSI.

“Ya biar lebih efektif saja, dari yang awalnya berjumlah 50-an, “pungkasnya. (Ray)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku