Connect with us

News

Gelar Sidang Lanjutan Uji Materiil UU Pers, Ketua Umum PPWI sebut UKW itu Ilegal

Published

on

Tokoh Pers Nasional Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A.

GATRA DEWATA | JAKARTA | Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers secara daring di ruang Sidang MK, Rabu (26/1/22). Sidang yang diketuai Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., menghadirkan dua saksi pemohon dengan agenda mendengarkan keterangan saksi [1].

Kedua saksi pemohon tersebut adalah Ketua Sindikat Wartawan Indonesia (SWI) Dedik Sugianto dan Sekretaris Umum DPP Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Hika Transisia. Di hadapan Majelis Hakim, Dedik mengatakan bahwa SWI kehilangan hak untuk menyusun dan membuat peraturan karena diambil-alih oleh Dewan Pers.

Lanjutnya, hal tersebut terjadi sejak timbul kesalahan tafsir dari Dewan Pers yang menjadikan kesepakatan bersama organisasi-organisasi pers mengenai standar organisasi wartawan Indonesia berupa peraturan Dewan Pers dan bukan menjadi aturan organisasi Pers masing-masing pada 2006. Lebih parahnya lagi, Dedik melanjutkan, Dewan Pers sebagai fasilitator justru membuat peraturan pers, yakni Peraturan Dewan Pers yang merugikan wartawan Indonesia dan mengganggu sertifikasi kompetensi kerja nasional.

“Padahal setiap sertifikasi kompetensi wajib sertifikat asesor kompetensi,” terang Dedik.

Sementara itu, Sekretaris umum DPP JNI Hika Transisia mengatakan mengalami kerugian karena adanya ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UU Pers. Menurutnya, karena ketidakjelasan tafsir tersebut, pihaknya tidak dapat menentukan dan menyusun peraturan-peraturan di bidang pers karena wujud menfasilitasi Dewan Pers tanpa melibatkan JNI sebagai organisasi pers yang telah mempunyai struktur kepengurusan yang jelas, lengkap dan sah.

“Dengan adanya ketidakjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UU Pers, Dewan Pers telah mengambil alih hak organisasi pers untuk menyusun dan membuat peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan,” papar Hika.

Sementara itu, Tokoh Pers Nasional Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., yang juga Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) membenarkan dan mendukung keterangan saksi di persidangan MK terkait permohonan uji materiil UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Secara umum, PPWI membenarkan dan mendukung keterangan saksi di persidangan MK Rabu kemarin terkait permohonan uji materi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Kamis, 27 Januari 2022.

Ketiadaan aturan teknis pelaksanaan dari pasal 15 ayat (2) dan (3) dari UU Pers ini menjadikan lembaga Dewan Pers yang dibentuk dengan maksud menjalankan Pasal 15 ayat (1) UU Pers dengan mudah tergiring untuk melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya.

Salah satu contoh, kata Lalengke, adalah pelaksanaan uji kompetensi wartawan (UKW) yang dilaksanakan oleh Dewan Pers bersama segelintir underbow-nya selama ini.

“Masalah kompetensi atau keahlian dan profesi wartawan itu adalah kewenangan BNSP sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Apa dasar hukumnya Dewan Pers membuat aturan tentang uji kompetensi wartawan? Juga, lembaga ini tidak diberi kewenangan oleh UU untuk membuat aturan yang diberlakukan bagi organisi pers dan wartawan. Jelas illegal alias tidak punya dasar hukum kebijakan dan kegiatan lembaga itu terkait UKW selama ini,” tegas trainer yang sudah melatih ribuan wartawan, guru, dosen, mahasiswa, ASN, TNI, Polri, pengacara, LSM, ormas dan masyarakat umum itu di bidang jurnalistik itu.

Yang paling aneh, lanjut Lalengke, adalah penentuan status kewartawanan seseorang yang oleh Dewan Pers selama ini disebutkan bahwa seseorang diakui sebagai wartawan jika menjadi konstituen lembaga itu dan telah mengikuti UKW. Artinya, jika seorang wartawan bergabung di organisasi pers non konstituen Dewan Pers dan tidak memiliki ijazah UKW, plus medianya tidak terdaftar di lembaga itu, maka yang bersangkutan akan dianggap bukan wartawan.

“Ini yang selalu terjadi. Contoh kasus di Lhokseumawe, Aceh, beberapa tahun lalu. Dewan Pers menyatakan dua wartawan media online BeritaAtjeh.Net bukan wartawan karena belum UKW dan medianya tidak terdaftar di Dewan Pers. Padahal, di KTP yang bersangkutan tertulis pekerjaannya sebagai wartawan [2]. Itu benar-benar konyol,” ujar lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, The United Kingdom, ini heran.

Sehubungan dengan perilaku menyimpang dari aturan perundangan yang ada, maka Wilson Lalengke mengharapkan agar Majelis Hakim Konstitusi yang mulia dapat mengembalikan dan mendudukan tugas dan fungsi masing-masing pihak, Dewan Pers, organisiasi pers, dan wartawan pada posisi yang sebenarnya. “PPWI berharap agar MK dapat mengembalikan hak konstitusi para wartawan dan organisasi pers yang selama ini dirampas oleh Dewan Pers akibat salah penafsiran atas Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers,” tandas Lalengke mengakhiri pernyataannya. (NJK/ Red)

Catatan:

[1] Peraturan Dewan Pers Rugikan Hak Wartawan Indonesia; https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17965&menu=2

[2] Ini Kronologis Penahanan Dua Wartawan Berita ATJEH; https://www.lintasatjeh.com/2015/09/ini-kronologis-penahanan-dua-wartawan.html


News

Kakanwil Bali Kunjungi Rutan Negara Dan Tekankan Tugas Pengamanan Dan Pembinaan

Published

on

Jembrana – Awal bulan Desember, Rutan Negara mendapat kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kakanwil Bali), Anggiat Napitupulu. Kunjungan kali ini ditemani Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), Gun Gun Gunawan, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi.

Kakanwil Bali mengapresiasi kebersihan dan kenyamanan Rutan Negara dan menyatakan Rutan Negara sangat layak. Bertempat di aula Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kakanwil beserta Kadivpas didampingi Kepala Rutan berikan penguatan petugas Rutan. Kegiatan dibuka oleh Lilik Subagiyono yang mengucapkan terimakasih atas kunjungan Kakanwil serta Kadivpas ke Rutan Negara. Penguatan diawali oleh Kadivpas terkait tugas dan kewajiban ASN khususnya petugas untuk membangun Zona Integritas.

“Sebagian besar kegagalan meraih WBK dikarenakan kurang terpenuhinya data dukung LKE. Oleh karena itu semua wajib tahu penilaian masing-masing area perubahan,” paparnya tegas. Disambung oleh Kakanwil Bali dengan memperkenalkan diri. Anggiat Napitupulu juga mohon maaf atas kunjungan beliau yang sempat gagal ke Rutan Negara hingga akhir masa jabatan Karutan terdahulu, Bambang Hendra Setyawan.

Kakanwil Bali saat mengunjungi rutan dan peternakan yang menjadi program rutan kelas IIB Negara

Beliau berharap seluruh petugas mampu bekerjasama dengan baik dengan Karutan baru, Lilik Subagiyono serta senantiasa mampu membantu beliau menjalankan tugasnya.

Poin penting yang disampaikan terkait tugas utama petugas pemasyarakatan. “Petugas pemasyarakatan itu tugasny cuman dua yaitu pengamanan dan pembinaan,“Jangan rendahkan saudara – saudara kita (WBP) yang di dalam.

Mereka sama seperti kita. Hanya mereka sekarang tengah bersekolan di Rutan ini ada yang sekolah 6 tahun, 8 tahun dan bahkan ada yang tidak lulus sehingga harus kembali bersekolah. Harus merangkul mereka sebagai saudara sehingga mampu mengamankan mereka. Selanjutnya kita gali permasalah mereka untuk kita bina bersama,” imbuhnya.

Kakanwil juga mengingatkan fungsi petugas sebagai pelayan publik bukan lagi sebagai petugas penjara yang bekerja diibaratkan peternak itik. Selain itu beliau juga menghimbau netralitas seluruh ASN dalam ajang pemilihan umum nanti, “Kalau jaman dulu orang bilang mulutmu harimaumu. Sekarang, Jarimu adalah pistolmu,” jelas beliau. Beliau juga mengharapkan apabila ingin mendukung hendaknya bergerak secara pasif dan tidak melalui media sosial.

Kegiatan ditutup oleh Karutan Negara yang mengharapkan diberikan baik oleh Kakanwil maupun Kadivpas tidak hanya mampu dipahami namun harus diimplementasikan. Kegiatan dirangkaian dengan pengledahan area rutan dan ditutup dengan foto bersama. (D.U)

 

 

 

Continue Reading

News

Belasan Anak Punk Tanpa Tujuan Pasti Diamankan Satpol PP Jembrana

Published

on

Jembrana – Anak Punk begitu mereka menyebut gerombolan dirinya, anak-anak yang sebagian besar berumur belasan tahun ini menyebrang dengan menumpangi truck untuk menyebrang ke pulau Bali.

Berawal diamankannya 3 anak punk yang berada di perempatan jalan Taman Makam Pahlawan (TMP) negara 29/11 malam selanjutnya Satpol PP melakukan penyisiran dan ditemukan juga 9 anak punk lainnya untuk diangkut oleh mobil trantip Satpol Pp Kabupaten Jembrana.

Belasan anak punk diamankan di kantor Satpol PP

Sekretaris Satpol PP Komang Diyatmika yg ditemui langsung awak media mengatakan ” Anak-anak ini kita amankan untuk tidak mengganggu ketertiban umum, apalagi mereka datang ke Bali dengan tujuan dan identitas tidak jelas, berkeliaran di perempatan jalan dan anggota mengamankan untuk dibawa kesini, setelah di introgasi mereka berasal dari Probolinggo Jawa Timur, untuk tindakan selanjutnya kita menunggu dari Dinas Sosial apakah mau dikembalikan atau bagaimana,” ungkap Diyatmika.

Sampai berita ini diturunkan Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Budi Aryana tidak dapat ditemui dan tidak merespon sambungan telefon. (D.U)

Continue Reading

News

Oprasi Warga Binaan Rutan, Sajam, Remi Dan Kartu Domino Pun Ditemukan

Published

on

Jembrana – Upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) Lilik Subagiyono selaku Kepala Rutan Kelas IIB Negara yang didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, I Nyoman Sudiarta, beserta 24 orang yang berisikan petugas pengamanan, satops patnal dan CPNS melaksanakan kegiatan penggeledahan kamar hunian warga binaan pada Selasa malam (29/11).

“Kegiatan yang kita laksanakan malam ini guna meminimalisir barang-barang terlarang dari kamar warga binaan yang mungkin saja dapat mengakibatkan gangguan kantib” terang Lilik Subagiyono saat memberikan pengarahan sebelum penggeledahan dimulai. “Laksanakan penggeledahan sesuai SOP yang berlaku,” sambungnya.

Gabungan Petugas Rutan saat melakukan oprasi kepada warga binaan

Guna mempercepat kegiatan, anggota dibagi menjadi dua kelompok yang dengan sigap menyisir area open camp dan blok hunian. Kegiatan diawali dengan Penggeledahan badan WBP sebelum mensterilkan area blok hunian guna mencegah adanya barang-barang terlarang yang terselip dalam pakaian maupun badan.

Walaupun kegiatan dilakukan pada malam hari seluruh anggota nampak semangat saat melakukan penggeledahan secara mendetail. Saat pengledahan berlangsung berbagai barang terlarang ditemukan seperti sejumlah barang terlarang seperti benda tajam berupa gunting, cutter, paku, sendok-garpu, obeng, serta barang pecah belah lainnya. Barang-barang tersebut langsung disita dari dalam kamar hunian untuk selanjutnya dimusnahkan.

Selain barang-barang tersebut, disita juga sejumlah kartu remi, kabel dan domino. Sementara untuk alat komunikasi dan juga barang terlarang seperti miras dan narkoba tidak ditemukan dalam penggeledahan tersebut. Kegiatan penggeledahan berlangsung sekitar dua jam dan kegiatan berjalan secara kondusif.(D.U)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku