Connect with us

News

Gelar Sidang Lanjutan Uji Materiil UU Pers, Ketua Umum PPWI sebut UKW itu Ilegal

Published

on

Tokoh Pers Nasional Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A.

GATRA DEWATA | JAKARTA | Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers secara daring di ruang Sidang MK, Rabu (26/1/22). Sidang yang diketuai Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., menghadirkan dua saksi pemohon dengan agenda mendengarkan keterangan saksi [1].

Kedua saksi pemohon tersebut adalah Ketua Sindikat Wartawan Indonesia (SWI) Dedik Sugianto dan Sekretaris Umum DPP Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Hika Transisia. Di hadapan Majelis Hakim, Dedik mengatakan bahwa SWI kehilangan hak untuk menyusun dan membuat peraturan karena diambil-alih oleh Dewan Pers.

Lanjutnya, hal tersebut terjadi sejak timbul kesalahan tafsir dari Dewan Pers yang menjadikan kesepakatan bersama organisasi-organisasi pers mengenai standar organisasi wartawan Indonesia berupa peraturan Dewan Pers dan bukan menjadi aturan organisasi Pers masing-masing pada 2006. Lebih parahnya lagi, Dedik melanjutkan, Dewan Pers sebagai fasilitator justru membuat peraturan pers, yakni Peraturan Dewan Pers yang merugikan wartawan Indonesia dan mengganggu sertifikasi kompetensi kerja nasional.

“Padahal setiap sertifikasi kompetensi wajib sertifikat asesor kompetensi,” terang Dedik.

Sementara itu, Sekretaris umum DPP JNI Hika Transisia mengatakan mengalami kerugian karena adanya ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UU Pers. Menurutnya, karena ketidakjelasan tafsir tersebut, pihaknya tidak dapat menentukan dan menyusun peraturan-peraturan di bidang pers karena wujud menfasilitasi Dewan Pers tanpa melibatkan JNI sebagai organisasi pers yang telah mempunyai struktur kepengurusan yang jelas, lengkap dan sah.

“Dengan adanya ketidakjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UU Pers, Dewan Pers telah mengambil alih hak organisasi pers untuk menyusun dan membuat peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan,” papar Hika.

Sementara itu, Tokoh Pers Nasional Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., yang juga Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) membenarkan dan mendukung keterangan saksi di persidangan MK terkait permohonan uji materiil UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Secara umum, PPWI membenarkan dan mendukung keterangan saksi di persidangan MK Rabu kemarin terkait permohonan uji materi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Kamis, 27 Januari 2022.

Ketiadaan aturan teknis pelaksanaan dari pasal 15 ayat (2) dan (3) dari UU Pers ini menjadikan lembaga Dewan Pers yang dibentuk dengan maksud menjalankan Pasal 15 ayat (1) UU Pers dengan mudah tergiring untuk melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya.

Salah satu contoh, kata Lalengke, adalah pelaksanaan uji kompetensi wartawan (UKW) yang dilaksanakan oleh Dewan Pers bersama segelintir underbow-nya selama ini.

“Masalah kompetensi atau keahlian dan profesi wartawan itu adalah kewenangan BNSP sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Apa dasar hukumnya Dewan Pers membuat aturan tentang uji kompetensi wartawan? Juga, lembaga ini tidak diberi kewenangan oleh UU untuk membuat aturan yang diberlakukan bagi organisi pers dan wartawan. Jelas illegal alias tidak punya dasar hukum kebijakan dan kegiatan lembaga itu terkait UKW selama ini,” tegas trainer yang sudah melatih ribuan wartawan, guru, dosen, mahasiswa, ASN, TNI, Polri, pengacara, LSM, ormas dan masyarakat umum itu di bidang jurnalistik itu.

Yang paling aneh, lanjut Lalengke, adalah penentuan status kewartawanan seseorang yang oleh Dewan Pers selama ini disebutkan bahwa seseorang diakui sebagai wartawan jika menjadi konstituen lembaga itu dan telah mengikuti UKW. Artinya, jika seorang wartawan bergabung di organisasi pers non konstituen Dewan Pers dan tidak memiliki ijazah UKW, plus medianya tidak terdaftar di lembaga itu, maka yang bersangkutan akan dianggap bukan wartawan.

“Ini yang selalu terjadi. Contoh kasus di Lhokseumawe, Aceh, beberapa tahun lalu. Dewan Pers menyatakan dua wartawan media online BeritaAtjeh.Net bukan wartawan karena belum UKW dan medianya tidak terdaftar di Dewan Pers. Padahal, di KTP yang bersangkutan tertulis pekerjaannya sebagai wartawan [2]. Itu benar-benar konyol,” ujar lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, The United Kingdom, ini heran.

Sehubungan dengan perilaku menyimpang dari aturan perundangan yang ada, maka Wilson Lalengke mengharapkan agar Majelis Hakim Konstitusi yang mulia dapat mengembalikan dan mendudukan tugas dan fungsi masing-masing pihak, Dewan Pers, organisiasi pers, dan wartawan pada posisi yang sebenarnya. “PPWI berharap agar MK dapat mengembalikan hak konstitusi para wartawan dan organisasi pers yang selama ini dirampas oleh Dewan Pers akibat salah penafsiran atas Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers,” tandas Lalengke mengakhiri pernyataannya. (NJK/ Red)

Catatan:

[1] Peraturan Dewan Pers Rugikan Hak Wartawan Indonesia; https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17965&menu=2

[2] Ini Kronologis Penahanan Dua Wartawan Berita ATJEH; https://www.lintasatjeh.com/2015/09/ini-kronologis-penahanan-dua-wartawan.html


News

Jelang Pemilu Bawaslu Jembrana Gelar Apel Siaga Pengawasan 

Published

on

Jembrana – Bawaslu Jembrana bersama ketua dan anggota serta Lima Belas anggota Panwaslu kecamatan (Panwaslucam) dan lima puluh satu pengawasan kelurahan desa atau yang disingkat (PKD) se kabupaten Jembrana hadir pada Apel siaga pengawasan tahapan kampanye yang digelar oleh Bawaslu Jembrana di Lapangan alun-alun kota negara, Selasa (28/11).

Apel siaga pengawasan tahapan kampanye pemilu 2024 merupakan bentuk dari kesiapan pengawas pemilu se kabupaten Jembrana untuk melakukan pengawasan, khususnya pada tahapan kampanye yang akan dimulai pada tanggal 28 november 2023 hingga 10 Februari 2024.

Ketua Bawaslu Jembrana Made Widastra saat memberikan pengarahan kepada anggota saat apel siaga pengawasan pagi tadi (28/11)

Ketua Bawaslu Jembrana Made Widiastra yang dalam kesempatannya bertindak sebagai pembina apel menyampaikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu se kabupaten Jembrana untuk melakukan pengawasan dengan maksimal dan memperhatikan koridor hukum yang berlaku. “lakukan pengawasan dengan maksimal, sesuai dengan amanat undang-undang no 7 tahun 2017, bahwa kita (Bawaslu) menjalankan tugas-tugas pengawasan Pemilu,” tegasnya .

Lanjut Widiastra berpesan kepada jajaran pengawas pemilu se kabupaten Jembrana, dengan mengutip pernyataan yang disampaikan oleh ketua Bawaslu RI dalam apel siaga nasional, “Disaksikan Tuhan Yang Maha Esa, saksikan rakyak Indonesia, bahwa kawan seperjuangan saya ini, saudara seperjuangan saya ini, adalah kawan-kawan yang bersedia, jangankan keringat dan air mata, bahkan harta, jiwapun jika diminta oleh Republik ini, Akan kita berikan.” Ujarnya.

Di akhir kegiatan dilakukan penandatanganan sebagai simbol untuk siap mengawasi tahapan kampanye yang dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilu tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat pengawas kelurahan desa (PKD).

Continue Reading

News

Tingkatkan Karya Jurnalistik, Perwali Gelar Pelatihan Dasar

Published

on

DENPASAR – Guna meningkatkan hasil karya jurnalistik, Persatuan Wartawan Bali (Perwali) menggelar kegiatan pelatihan dasar jurnalistik di Rama’s House of Noodles, Jalan Jayagiri III Denpasar Bali, pada hari Senin 27 November 2023.

Kegiatan yang dihadiri oleh 15 orang wartawan dari berbagai perusahaan media ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme wartawan anggota Perwali dalam menghasilkan karya jurnalistik.

Ngurah Dibia selaku Pemimpin Redaksi (Pemred) Barometer.com dan Nyoman Ady Irawan selaku Redaktur Wacanabali.com. turut hadir dalam kegiatan ini untuk memaparkan materi mengenai hukum pers dan kode etik jurnalistik serta teknik dalam menulis berita.

Tidak hanya memaparkan materi, para wartawan yang hadir dalam kegiatan ini pun turut antusias melakukan tanya jawab serta saling berbagi pengalaman dalam dunia jurnalistik selama kegiatan berlangsung.

Dengan kegiatan ini, Rosa selaku Ketua Perwali Bali menegaskan, bahwa kegiatan pelatihan jurnalistik ini akan diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan. Kegiatan pun ditutup dengan ramah-tamah dan sesi foto bersama. (Aln)

Continue Reading

News

Tingkatkan Karya Jurnalistik Profesional, PERWALI Gelar Pelatihan Dasar 

Published

on

DENPASAR – Guna meningkatkan hasil karya jurnalistik, Persatuan Wartawan Bali (Perwali) menggelar kegiatan pelatihan dasar jurnalistik, di Rama’s House of Noodles, Jalan Jayagiri III Denpasar Bali, Senin (27/11/23).

Kegiatan ini bermaksud untuk meningkatkan profesionalisme wartawan anggota Perwali dalam menghasilkan karya jurnalistik.

Anggota yang hadir saat itu sejumlah 15 orang wartawan dari berbagai perusahaan media.

Hadir pula sebagai pemateri Ngurah Dibia dari Pemimpin Redaksi (Pemred) Barometer.com dan Nyoman Ady Irawan dari Redaktur Wacanabali.com, yang dalam pemaparannya menekankan kepada peserta untuk memahami tentang hukum pers serta kode etik jurnalistik yang berlaku.

Dalam dasar inilah bagi awak media dapat memiliki acuan yang lebih mengarah kepada profesional dalam menghasilkan karya jurnalistik. Mereka juga menekankan sikap sebagai seorang jurnalistik harus mengedepankan sikap independen atau tidak memihak salah satu narasumber.

” Jurnalis harus menempuh cara-cara yang profesional dalam mnghasilkan karya jurnalistiknya, ” tutur Ngurah Dibia.

Mereka menekankan ada 11 poin dasar yang harus dipahami oleh seorang jurnalis, seperti dalam menguji informasi yang didapat, serta menguji kebenaran dan mengolah pemberitaan secara akurat dan berimbang, serta tidak mencampurkan fakta dan opini, terlebih menghakimi serta menerapkan asas praduga tidak bersalah.

Selain itu jurnalis juga dikatakan disana bahwa mereka memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak ingin diketahui identitas maupun keberadaannya. Misalnya dalam kasus-kasus yang mengungkap suatu tindakan korupsi dalam pemerintahan dan sebagainya.

Bersambung pemateri Nyoman Ady Irawan, menerangkan teknik dalam menulis suatu artikel atau berita.

” Kalian harus memahami unsur-unsur yang wajib ada dalam karya jurnalistik ”

Yang salah satunya adalah unsur 5W+1H yang harus ada dalam berita. Siapa, apa, dimana, kapan, kenapa dan bagaimana-nya harus jelas, tutur Ady.

Dalam menulis suatu karya jurnalistik, Ady juga menuturkan bahwa suatu berita harus memiliki nilai-nilai kebenaran yang faktual atau bisa disebut sesuai dengan fakta yanag ada tanpa dibumbui oleh pendapat pribadi.

” Berita harus faktual atau sesuai fakta dan aktual atau peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi serta objektif atau sesuai keadaan yang terjadi, ” pesannya.

Selain kedua pemateri tersebut menjelaskan, ada sesi tanya jawab yang membuat suasana menjadi cair dan akrab. Pertanyaan seputar judul berita, topik berita dan unsur isi penekanan berita yang akan disajikan.

Dalam diskusi kali ini mereka mengharapkan bahwa peserta yang hadir dapat benar- benar memahami karya jurnalistik yang dihasilkan haruslah memiliki bobot yang lebih baik dan profesional dibandingkan dengan pemberitaan-pemberitaan melalui media sosial yang ada selama ini.

Lanjut, Rosa selaku Ketua Perwali Bali juga menjanjikan bahwa kegiatan pelatihan jurnalistik ini akan diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan.

” Tentu dengan materi yang berbeda-beda nantinya ”

Kegiatan itu berakhir pada pukul 13.00 Wita dan ditutup dengan ramah-tamah dan sesi foto bersama. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku