Connect with us

Hukum

Dizholimi, Mantan Kacab Upayakan Tindakan Hukum Untuk Pulihkan Haknya

Published

on


DENPASAR – Proses peradilan terhadap kasus wanprestasi yang berujung pada perampasan aset dan hak asasi manusia, yang dialami oleh seorang Johanes Mulyono dari perusahaan tempatnya dulu bernaung, PT Buana Mas Citra Lestari (BMCL) sebagai tergugat II, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu (22/11/2023)

Persidangan kali ini mendengarkan keterangan dua orang saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat adanya perlakuan semena-mena yang dialami oleh Johanes Mulyono saat dirinya ditahan diruang kantornya yang beralamat di Ruko Graha Tuban oleh oknum pihak kantor BMCL.

Selain dirampas hak asasinya, dibatasi ruang geraknya, juga dirampas aset pribadinya berupa satu unit mobil yang statusnya masih leasing dan dibawa ke luar pulau Bali.

Tanpa didasari kekuatan hukum dan berdasarkan tindakan yang diambil secara sepihak oleh oknum PT BMCL, mobil ini dijadikan sebagai objek sita aset atas kerugian yang dialami akibat kasus wanprestasi diatas.

Johanes Mulyono sebagai penggugat kepada awak media menyampaikan, dirinya dirugikan secara lahir dan bathin, merasa tertekan dan diintimidasi harus melepas paksa hak-haknya, dimana akibat perlakuan ini dia di PHK dari kantornya, yang berdampak pada kesulitan dirinya untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya serta rusaknya reputasinya dimata pihak pemberi leasing (diblack list) karena tidak bisa meneruskan kewajiban finansialnya.

“Saya tidak pernah melakukan penggelapan seperti yang dituduhan pihak PT BMCL pada saya, tetapi saya dizholimi harus menerima perlakuan yang tidak menyenangkan yang merugikan saya baik secara materiil dan imateriil. Semoga pihak Hakim bisa mengabulkan gugatan hukum saya, serta memulihkan nama baik dan hak-hak saya,” demikian harapannya.

Kuasa hukum penggugat dari Satu Pintu Solusi, Advokat dan Konsultan Hukum, Suriantama Nasution dan rekan menyatakan, apapun permasalahan yang terjadi, penegakan hukum itu harus diperlakukan sama pada semua orang, jangan sampai ibarat pisau yang tajam kebawah tapi tumpul keatas.

Keberanian kliennya dalam menyuarakan dan mengupayakan keadilan bagi dirinya, melawan tindakan kesewenangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tempatnya dulu bernaung, patut diapresiasi.

“Prinsip Equality Before the Law harus diperjuangkan, kita semua setara dimata hukum, tindakan kesewenangan, perampasan hak asasi dan aset yang menimpa klien saya, harus diperjuangkan agar bisa mendapatkan keputusan hukum yang seadil-adilnya,” demikian pungkasnya.

Permasalahan hukum ini terjadi karena adanya perjanjian kerjasama antara pihak Johanes Mulyono, yang saat itu bertindak sebagai Kepala Cabang PT BMCL di Bali dengan seseorang yang bernama Kartika Sandra Normasari (tergugat 1) untuk menggunakan jasa perusahaannya yang bergerak pada transportasi logistik.

Dalam perjalanannya, terjadi wanprestasi dimana pihak tergugat 1 mangkir dari kesepakatan bisnis ini, sehingga PT BMCL dirugikan sebesar 2,4 Milyar rupiah. Pihak tergugat 1 sampai saat ini statusnya masih buron.

Oleh pihak perusahaan, kerugian yang timbul akibat ulah wanprestasi tergugat 1 dilimpahkan kesalahannya pada pihak penggugat, yang berujung pada tindakan semena-mena dan perampasan hak asasi dan aset pribadinya.

Sampai saat ini, awak media masih belum bisa mendapatkan keterangan dari kuasa hukum pihak tergugat. (*)


Advertisement

Hukum

KASAD Terima Kunjungan Jaksa Agung Mura Pidana Militer

Published

on

JAKARTA – Bertempat di bertempat di ruang rapat Kasad, Mabesad, Gambir, Jakarta Pusat, pada harì Kamis, tanggal 15 Februari 2024, pukul 09.00 WIB Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc menerima kunjungan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) Kejaksaan Agung RI Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit beserta staf.

Dalam acara penerimaan kunjungan tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat Kasad didampingi Aster Kasad Mayjen TNI Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.l.P., Dirkumad Brigien TNI DR. Ali Ridho, SH, MH, dan Ketua STHM Brigjen TNI Dr. Rokhmat, SH, M.Kn. sementara Jaksa Agung Muda Pidana Militer didampingi Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi Dr. Tanti Manurung, SH., MH., Direktur Penuntutan Dr. Jaja Subagja, SH., MH. dan beberapa orang Kasubdit. Ikut serta Brigien TNI Safrin, SH jabatan Kaotmilti Il Jakarta sekaligus mewakili Penyidik POM, dan Kolonel Chk Mukholid, SH, MH., selaku mantan Oditur Penuntut perkara koneksitas.

Pada acara kunjungan tersebut Jaksa Agung Muda Pidana Militer atau Jampidmil menyampaikan  terkait dengan pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No 407K/Mil/2023 Tanggal 7 Desember 2023 Perkara Tindak Pidana Korupsi Tabungan Wajib Perumahan Prajurit Angkatan Darat (TWP AD) a.n. Brigjen TNI (Purn) YAD dan NPP Jaksa Agung Muda Pidana Militer Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit juga melaporkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran Kredit BRIGUNA di Cabang Unit Meutia, Unit Menteng Kecil dan Unit Pabuaran Cibinong, yang melibatkan Juru Bayar Bekang Kostrad Tahun Anggaran 2017 – 2023, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 55.000.000.000,- sudah masuk dalam tahap Penyidikan.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc sependapat bahwa pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Putusan Koneksitas berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.

”  Terimakasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat beserta jajaran atas sinergi dan kerjasama penegakan hukum yang berjalan baik selama ini ”

” Serta dukungan personel di dalam proses pengisian ruang jabatan pada struktur oganisasi Jampidmil dan Aspidmil serta berharap dukungan tersebut untuk tetap terus berlanjut dalam rangka pengembangan organisasi di masa mendatang ”

 

” Pada akhir kunjungan dilaksanakan pertukaran plakat dan acara photo bersama, ” ungkapnya. (tim)

Continue Reading

Hukum

Tanggapan Kejakgung Perkara BTS 4G BAKTI Kementerian Kominfo

Published

on

JAKARTA – Sehubungan dengan beredarnya berita di media sosial dan media online secara masif termasuk pertanyaan berbagai media nasional, terkait dengan perkembangan perkara BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai permintaan sejumlah elemen masyarakat untuk melanjutkan pengusutan tuntas terhadap perkara BTS 4G BAKTI Kementerian Kominfo.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H.

Maka melalui siaran pers ini, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa proses penanganan perkara masih terus berjalan mulai dari penyidikan, pemberkasan, hingga persidangan.

Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa Tim Penyidik masih terus mendalami beberapa pihak, sehingga tidak menutup kemungkinan akan melakukan penyidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Adapun seluruh proses ini dilakukan demi penyelamatan keuangan Negara.

Mengenai penetapan tersangka baru, hal tersebut merupakan kewenangan penuh yang dimiliki oleh Tim Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yakni dengan menggali semua alat bukti yang terungkap dalam proses penyidikan dan persidangan.

Dalam hal membangun konstruksi yuridis dan pembuktian untuk pengembangan perkara, sangat tergantung pada alat bukti di proses penyidikan dan yang terungkap di persidangan. Lebih lanjut, dalam persidangan, proses pembuktian harus didukung dengan alat bukti yang saling terkait satu sama lain.

Oleh karenanya, maka tidak benar bahwa kami stagnan atau berhenti dalam pengusutan perkara dimaksud. Sebab, sepanjang alat bukti cukup, maka siapa pun tetap akan dilakukan pemeriksaan untuk didalami guna perkembangan perkara.
Untuk itu, mohon kiranya rekan-rekan media untuk tetap bersabar dan melihat perkembangan perkara ini dengan seksama, objektif, dan yuridis. (K.3.3.1)

Jakarta, 18 Februari 2024
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Continue Reading

Hukum

Prinsipal Penggugat Tak Hadir, Ada Dugaan Mengandung Cacat Formil

Published

on

Foto: Owner Golden City bersama Kuasa Hukum di PN Gianyar (7/2/2024).

GIANYAR – Kekosongan hukum (rechtsvacuum) mengenai ketidakhadiran dari pihak Prinsipal Para Penggugat WNA sebanyak 2 (dua) kali saat diundang mediasi oleh PN Gianyar, hingga Rabu (7/2/2024), membuat kecewa Tergugat Direktur sekaligus Owner PT Bumi Kristal Sumbawa (Golden City) Yansen Barry.

Mediasi merupakan jalan yang lebih damai dalam menyelesaikan sengketa yang bisa saja menghasilkan kesepakatan baru para pihak dengan dibantu oleh mediator (hakim). Apalagi para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan sebelum membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

Dr. Togar Situmorang

Dr. Togar Situmorang Law Firm, Ade Fahmi Roshadi, SH dan Alexander Ricardo Situmorang, SH juga terlihat mendampingi Yansen sebagai kuasa hukum, menyebutkan pihak pengacara Malekat Hukum Law Firm selaku kuasa hukum 13 WNA para penggugat tak mampu menghadirkan prinsipal dan menambah kecurigaan.

” Pasalnya, kuasa hukum Penggugat hanya memegang 3 surat kuasa dari kliennya yang Warga Negara Asing sedangkan surat kuasa 10 orang lagi WNA tidak dilampirkan, ” sebut Togar, Kamis (08/02/2024).

Itu dapat menjadi tidak terpenuhinya unsur dan legalitas sebuah mediasi. Hingga saat ini mediasi tidak pernah ada dan patut diduga ada Cacat Formil terkait Surat Kuasa dan akan dicek apa ada Cap atau Stamp dari Dubes asal Negara bersangkutan para Prinsipal Penggugat yang semua adalah WNA.

” Bila merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh Kedutaan Besar asal Warga Negara Asing tersebut, “ terang Dr. Togar Situmorang.

Pengacara yang dikenal dengan julukan Panglima Hukum Bali juga menjelaskan Prinsipnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma 1 / 2016 mewajibkan principal untuk hadir dalam Mediasi, dikutip dalam Pasal 6 ayat (1) Perma 1/2016 dikatakan Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Advokat Dr. Togar Situmorang juga sangat berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bila ada Kompetensi Relatife Berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang memeriksan gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana para tergugat bertempat tinggal bukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar atas perkara Nomor 311/Pdt.G/2023/Pn. Gin atas Gugatan Perkara Perdata yang diduga Investasi Bodong, mengakhiri wawancara via handphone dengan pihak Media. (Tim)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku