Connect with us

Nasional

Di-PHK Sepihak oleh BRI Cabang Medan, Korban Mengadu ke Ketua DPD-RI

Published

on


GATRA DEWATA | JAKARTA |Ketua DPD-RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, berkenan menerima kedatangan dua orang perwakilan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, Tri Novalina dan Rita Kardina, di rumah dinas Ketua DPD-RI, Jl. Denpasar Raya No. 21 Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 20 Juni 2021. Dalam pertemuan audiensi itu, Nova dan Dina, nama panggilan keduanya, bertindak sebagai utusan 9 orang korban PHK sepihak dari BRI Cabang Medan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ketua DPD-RI, Bapak LaNyalla Mattalitti, yang telah berkenan menerima kami dan mendengarkan keluh-kesah kami yang telah terzolimi oleh manajemen BRI Cabang Medan. Kami berharap perjuangan kami datang ke Jakarta untuk menuntut hak kami dapat didengar oleh BRI dan memenuhi kewajibannya terhadap kami mantan karyawannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” ungkap Nova kepada media ini usai bertemu dengan Ketua DPD-RI, LaNyalla Mattalitti, 20 Juni 2021.

Pada kesempatan bertemu langsung dengan LaNyalla Mattalitti, kedua korban menceritakan kronologis kasus yang menimpa mereka kepada Senator dari dapil Jawa Timur tersebut. Selayaknya sebagai seorang pimpinan bangsa, LaNyalla mendengarkan segala keluhan dan curahan hati keduanya yang mewakili jeritan hati, tidak hanya sembilan orang korban PHK dari BRI Cabang Medan, tapi juga ribuan karyawan BRI yang mengalami nasib serupa di seluruh tanah air.

Merespon permasalahan yang disampaikan Nova dan Dina, LaNyalla mengaku heran atas kejadian yang menimpa para korban PHK ini. Ketua DPD-RI periode 2019-2024 itu menyampaikan akan berupaya membantu para korban sesuai dengan kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.

“Pada akhir pembicaraan, Bapak LaNyalla memberikan arahan kepada kami untuk segera berkordinasi langsung kepada Komite IV DPD-RI dan Anggota DPD-RI dapil Sumatra Utara. Saat itu, Bapak LaNyalla langsung menelepon Ketua Komite IV tersebut di depan kami disaksikan para wartawan yang hadir dari DPN PPWI yang mendampingi kami pada sore tadi. Beliau (LaNyala – red)) menelepon Anggota DPD-RI dari dapil Sumut di Komite IV, H. Muhammad Nuh, M.SP dan berbicara langsung serta menitipkan pesan agar Komite IV DPD-RI dapat menerima dan merespon sebaik-baiknya pengaduan tertulis yang akan kami sampaikan nanti mewakili para korban PHK dari BRI Cabang Medan ini,” papar Nova yang didampingi rekannya Dina.

Pertemuan audiensi itu diakhiri dengan foto bersama dengan mengacungkan jari bersimbol “L” sebagai dukungan terhadap kinerja Ketua DPD-RI, LaNyalla Mattaliti. “Selamat berjuang kawan-kawan, korban PHK sepihak BRI Cabang Medan, Horaas!!” ucap Nova menitipkan pesan semangat kepada rekan-rekannya di Medan, Sumatera Utara.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, sembilan eks pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) Cabang Medan telah melakukan demonstrasi di depan Kantor Pusat BRI, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada Rabu, 16 Juni 2021. Kesembilan eks pegawai tersebut adalah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Medan, Sumatera Utara, sejak Oktober 2020 lalu. Mereka mendatangi Kantor Pusat BRI di Jakarta untuk menuntut keadilan atas nasib mereka yang diperlakukan semena-mena oleh pimpinan BRI Cabang Medan.

Orasi dan pembentangan spanduk yang berisi pernyataan dan keluh-kesah para korban PHK tersebut dikawal oleh ormas Relawan AKAR dan Padamu Negeri. Koordinator dan sekaligus juru bicara para eks pegawai BRI Medan ini, Tri Novalina dan Rita Kardina, menyampaikan permasalahan yang menimpa mereka. Penyampaian aspirasi dari keduanya sempat mengundang simpati dan rasa haru dari para pengguna jalan yang sempat melewati jalur Jalan Jenderal Sudirman tempat para pendemo melakukan aksinya.

Para korban sudah dipekerjakan lebih dari 10 tahun sebagai petugas teller yang merupakan tugas utama sebuah perbankan di BRI Cabang Medan. Mereka kemudian, tanpa alasan yang jelas di-PHK sepihak oleh manajemen BRI sejak November 2020. Hingga saat ini mereka belum mendapatkan keadilan atau hak-haknya sesuai peraturan perundangan yang ada. Mereka juga sudah mengadukan nasibnya ke beberapa pihak di Medan, termasuk ke DPRD Kota Medan, namun hingga hari ini belum ada hasil apa-apa. (KUNG/Red)


Kebanggaan sebagai wartawan adalah selalu silahturahmi kepada semua pihak, tetap belajar dan selalu konfirmasi dalam pemberitaan yang adil dan berimbang.

Advertisement

Nasional

Sambut Hari Lahir Pancasila, Ketut Suardana Dorong Jadikan Identitas Nasional 

Published

on

By

JAKARTA, BP2MI (1/6) – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di  Kantor Pusat BP2MI, Jakarta, Sabtu (1/6/2024).

Dengan tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, BP2MI turut mengimplementasikan nilai Pancasila yang menyatukan segala perbedaan bangsa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat.

Sebagai inspektur upacara, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah sekaligus Plh. Sekretaris Utama BP2MI, I Ketut Suardana, membacakan naskah pidato dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Patut kita syukuri sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila dan nilai- nilai yang dikandungnya menjadi bintang yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara. Keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia,” ungkap I Ketut.

Dilanjutkannya, dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong. Keberagaman yang ada merupakan berkat yang dirajut dalam identitas nasional “Bhinneka Tunggal Ika”.

“Pancasila harus senantiasa kita jiwai dan pedomani agar menjadi darah Indonesia. Selain regulasi yang berlandaskan pada semangat dan jiwa ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan semangat Pancasila yang kuat, saya yakin seluruh tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia akan dapat diatasi. Terlebih, di tengah krisis global yang terjadi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Keberhasilan tersebut tentu merupakan sumbangsih gotong royong seluruh anak bangsa dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasarnya,” lanjut I Ketut.

Di akhir pidato, I Ketut membacakan harapan di Hari Kelahiran Pancasila ini.

“Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semua untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia,” tutup I Ketut. ** (Humas/MIT/SD)

Continue Reading

Nasional

Starlink Hadirkan Solusi dan Juga Malapetaka Bagi Pertahanan Negeri

Published

on

By

Dr. Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC

JAKARTA – Pada hari Minggu (19 Mei 2024), Elon Musk sang pendiri dan pemilik Tesla serta Starlink tiba di Bali selain untuk menghadiri undangan dari World Water Forum ke 10 yang dilaksanakan di Bali, juga dalam rangka melakukan peresmian mulai beroperasinya layanam Starlink di Indonesia. Peresmian tersebut akan dilakukan di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar. Peresmian selain dihadiri langsung oleh pendiri dan pemilik Starlink juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta beberapa jajaran menteri.

Layanan internet melalui satelit seperti Starlink ini tentu saja sangat bermanfaat bagi tanah air, karena selama ini masih sangat banyak daerah yang tidak mendapatkan akses internet. Pemanfaatan koneksi internet menggunakan satelit memang memberikan dampak positif salah satunya adalah dapat melayani daerah 3T yang cenderung lebih sulit dilayani menggunakan media fiber optik maupun radio. Dimanapun lokasi yang memerlukan koneksi internet baik itu dipuncak pegunungan, ditengah hutan belantara maupun di tengah lautan tetap dapat menikmati internet jika menggunakan layanan melalui satelit seperti ini.

Salah satu fasilitas publik yang akan terbantu oleh layanan internet melalui satelit ini adalah di sektor kesehatan. Peluncuran layanan Starlink ini akan dilakukan di salah satu Puskesmas di Kota Denpasar. Menurut menteri kesehatan, dari 10000 puskesman yang ada di Indonesia, 2700 Puskesman dalan kondisi buruk koneksi internetnya, bahkan 700 Puskesmas belum memiliki koneksi internet.

Sektor lainnya yang juga akan merasakan manfaatnya adalah di sektor pendidikan, karena saat ini masih banyak sekolah-sekolah yang berada di pelosok pedalaman yang belum tersentuh internet, sehingga terjadi ketimpangan pendidikan karena ilmu yang bisa didapatkan hanyalah yang dibagukan oleh para pengajar yang mengabdikan dirinya untuk memajukan pendidikan terutama yang berada di daerah 3T.

Dengan adanya layanan koneksi intenet melalui satelit akan dapat meningkatkan perekonomian digital di Indonesia karena beberapa daerah yang sebelumnya hanya bisa melakukan perdagangan tradisional bisa memanfaatkan perdagangan melalui internet baik untuk membeli maupun menjual barang yang menjadi komoditas di daerah tersebut. Dampak lainnya adalah dapat mengurangi kesenjangan informasi karena dengan memanfaatkan layanan seperti ini mereka bisa mengakses informasi lebih cepat dan bisa mencari informasi dari sumber yang bisa dipercaya.

Namun ditengah gegap gempitanya acara peresmian mulai beroperasinya layanan Starlink di Indonesia yang seolah-olah mendapatkan karpet merah dari pemerintah karena diharapkan bisa membawa investasi ke Indonesia mulai dari proses perijinan yang begitu cepat, dijemput oleh seorang menteri di bandara kedatangan sampai peresmian beroperasinya layanan yabg dihadiri langsung oleh presiden, masih ada beberapa hal yang menjadi polemik terkait berbagai hal sehubungan dengan layanan Starlink itu sendiri

Salah satu polemik yang terjadi adalah NOC dari Starlink yang melayani pelanggan di Indonesia untuk saat ini belum dilakukan dari Indonesia, namun masih disupport dari NOC yang berada di luar negeri. Hal tersebut sebetulnya masih cukup bisa dimengerti karena jika langsung mendirikan NOC di Indonesia tentu biaya investasi yang dikeluarkan akan lebih besar, sedangkan di tahun-tahun awal sejak layanan diluncurkan mungkin masih belum banyak pelanggan yang didapatkan. Sebetulnya lokasi NOC tidak berkaitan dengan kedaulatan digital atau keamanan siber di Indonesia, karena fungsi NOC adalah melakukan pengawasan infrastruktur yang dimiliki oleh Starlink supaya memastikan bahwa layanan tidak terganggu. Hanya saja memang jika ada NOC Starlink yang berlokasi di Indonesia, pemerintah akan lebih mudah berkolaborasi dengan Starlink jika perlu melakukan tindakan bersama seperti pemberantasan judi online serta pornografi.

Meskipun saat ini NOC Starlink belum didirikan di Indonesia, Starlink sudah bekerjasama dengan NAP (Network Access Provider) lokal untuk layanan backbone internetnya supaya bisa mendapatkan ijin ISP (Internet Service Provider), sehingga jika memang diperlukan tindakan yang bisa meningkatkan pertahanan dan keamanan negara pada saat krisis seperti penyadapan atau sensor bisa dilakukan melalui perusahaan NAP yang menjual layanam backbone internetnya ke Starlink. Hal tersebut lebih baik karena sebelumnya dimana Starlink tidak ingin bekerja sama dengan NAP lokal dan akan menggunakan Laser Link yang menghubungkan setiap satelitnya sebagai backbone internet untuk layanan di Indonesia, dimana jika hal tersebut terjadi maka pemerintah tidak akan dapat melakukan apapun karena semua infrastruktur yang dipergunakan tidak ada yang bisa mematuhi peraturan dan hukum yang ada di Indonesia.

Adapun yang perlu diperhatikan untuk layanan Starlink ini adalah karena bagaimanapun starlink adalah perusahaan asing, untuk bisa 100% menjaga kedaulatan digital sebisa mungkin untuk sektor kritikal seperti  sektor kesehatan seperti yang dilayani oleh Starlink saat dilakukan pembukaan layanan ini atau pertahanan dan keamanan nasional seperti pos penjagaan di perbatasan negara atau sektor yang merupakan infrastruktur kritis untuk tidak memanfaatkan layanan ini. Jika memang karena kondisi yang hanya bisa dijangkau oleh layanan internet melalui satelit, bisa menggunakan layanan VSAT yang juga banyak dimiliki oleh ISP lokal di tanah air.

Beberapa potensi ancaman yang dapat timbul dengan pemanfaatan layanan dari Starlink adalah ketergantungan yang signifikan pada layanan internet satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing dapat menyebabkan negara menjadi kurang memiliki kontrol langsung atas infrastruktur tersebut dimana berarti bahwa negara mungkin tidak dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam situasi darurat atau konflik. Ketergantungan yang berlebihan pada layanan internet satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing dapat membuat negara menjadi lebih rentan terhadap campur tangan asing dalam operasional infrastruktur komunikasinya. Negara mungkin tidak memiliki kontrol penuh atas jaringan, termasuk kemampuan untuk menghentikan atau mengalihkan layanan sesuai dengan kebijakan nasional dalam situasi darurat. Jika akses ke layanan tersebut terganggu atau dihentikan oleh negara asing atau entitas jahat, hal ini dapat mengganggu kemampuan negara untuk berkoordinasi dan mengambil tindakan yang efektif dalam situasi darurat atau konflik.  Layanan internet satelit sangat penting untuk komunikasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan militer. Gangguan atau penghentian akses ke layanan ini oleh negara asing dapat mengganggu fungsi-fungsi penting yang melibatkan keamanan nasional, seperti koordinasi dalam respons bencana alam, tindakan militer, atau penegakan hukum.

Ketergantungan layanan ini bukanlah sebuah perkiraan semata, karena Starlink sudah pernah memanfaatkan ketergantungan suatu Negara untuk  memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Pada 28 Februari 2022, Starlink memberikan akses internet gratis kepada pemerintah Ukrania. Setelah cukup lama Pemerintah Ukraina menggunakan layanan ini dan sudah menjadi suatu ketergantungan, pada tanggal 30 September 2022 Starlink menghentikan layanannya, dimana hal ini akan sangat mengancam nyawa prajurit Ukraina yang sedang berada di medan pertempuran karena Starlink dipergunakan oleh Ukraina sebagai media komunikasi dengan prajuit yang sedang bertugas di medan pertempuran.

Potensi ancaman kedaulatan siber lainnya adalah adanya akses yang tidak diinginkan dimana negara-negara asing atau entitas jahat dapat mencoba mengakses infrastruktur satelit untuk tujuan yang merugikan, seperti mata-mata atau serangan siber, sehingga keamanan infrastruktur satelit perlu dijaga dengan ketat untuk mencegah akses yang tidak diinginkan.  Ancaman siber terhadap infrastruktur satelit dapat menjadi masalah serius. Serangan siber yang berhasil dapat mempengaruhi operasional satelit, merusak atau mematikan satelit, mencuri informasi penting, atau mengganggu komunikasi.

Selain itu dengan akan semakin masifnya perkembangan Starlink juga membuat masalah baru untuk aparat penegakan hukum serta intelijen, karena alat-alat lawfull intercept dan monitoring yang sudah mereka miliki tidak akan terpakai karena perbedaan teknologi yang.dipergunakan. Hal tersebut menyebabkan seolah-oleh aparat penegakan hukum dan intelijen kita buta dan tuli terhadap komunikasi yang dilewatkan Starlink tersebut. Meskipun saat ini kegiatan lawfull intercept dan monitoring masih bisa dilakukan melalui NAP lokal dimana Starlink membeli bandwidth, namun tidak ada jaminan bahwa Starlink hanya akan menggunakan bandwith internet dari NAP lokal saja, karena sebetulnya tanpa bekerja sama dengan NAP lokal Starlink bisa memanfaatkan sistem “Laser Link” yang mereka miliki yang menghubungkan masing-masing satelitnya, dimana laser link ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyediakan backbone ke internet, sehingga tanpa bekerja sama dengan NAP lokal pun Starlink masih mampu menyediakan backbone internetnya sendiri. Terlebih dalam satu laser link tersebut bisa melewatkan trafik internet sampai 100Gbps.

Polemik lain yang timbul adalah kemungkinan pemanfaatan satelit untuk melakukan serangan fisik, misalnya melakukan serangan ke IKN dengan cara merubah orbit satelit dan dijatuhkan ke infrastruktur kritis yang melayani IKN seperti gardu induk PLN atau kilang Pertamina, termasuk menjatuhkan satelit ke pusat pemerintahan yang bisa menimbulkan banyak korban jiwa bahkan bisa mengancam nyawa presiden serta jajaran menteri. Meskipun tidak memiliki hulu ledak seperti senjata roket jarak jauh, namun dampak yang ditimbulkan dengan jatuhnya satelit tetap akan menimbulkan kerusakan berarti karena satelit hanya berada di Low Earth Orbit sehingga masih akan ada sisa fisik satelit meskipun sebagian akan terbakar di atmosfer. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi karena pada tahun 2006 salah satu hacker terkenal yaitu Jim Geovedi berhasil melakukan peretasan dan merubah orbit satelit milik Cina dan  Indonesia.

Sisi bisnis internet di Indonesia juga menjadi polemik, meskipun saat ini biaya untuk menggunakan internet melalui Starlink masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun Starlink memilki rencana bahwa dalam dua atau tiga tahun kedepan biaya berlangganan Starlink akan dibawah 100 ribu rupiah, bahkan ditambaj dengan biaya pembelian perangkat yang murah atau bahkan gratis, tentu hal ini akan mematikan bisnis ISP (Internet Service Provider) yang ada di Indonesia karena kalah bersaing dari segi harga serta layanan yang diberikan.

Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana memastikan bahwa Starlink akan mengikuti persyaratan-persyaratan yang diberikan sebelumnya sehingga kita masih memiliki kedaulatan digital meskipun ada Starlink di Indonesia. Jangan sampai sekarang Starlink masih mau memenuhi persyaratan tersebut, namun di masa depan mereka tidak mentaatinya, salah satunya adalah memastikan bahwa trafik internet di Indonesiamelalui Starlink hanya dilewatkan NAP lokal dan tidak menggunakan laser link sebagai backbone layanan Starlink di Indonesia. (Rls)

Continue Reading

Nasional

Prabowo Terima Pangkat Jenderal Kehormatan, Jokowi: Kalo Transaksi Politik Kan Sebelum Pemilu

Published

on

JAKARTA – Disebut – sebut Prabowo Subianto menerima pangkat Jenderal Kehormatan berdasarkan pengamat karena dedikasinya di militer dan pertahanan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberikan kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Pemberian itu disebut telah sesuai dengan Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

Seperti yang dikutip dari media bahwa pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, Menhan Prabowo Subianto resmi naik pangkat menjadi Jenderal TNI penuh.

“Prabowo Subianto merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau Letnan Jenderal (Letjen),” ujar Nuning panggilan akrabnya, Rabu (28/2/2024).

Nuning menjelaskan, pemberian itu didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Diberikan dalam posisinya sebagai Menhan. Diputuskan dan diusulkan oleh pemerintah /Mabes TNI Prabowo kepada presiden untuk diberikan (pangkat) jenderal penuh.

“Tentu saja muncul pro kontra berikut pertimbangan masa lalunya yang dianggap masyarakat bermasalah dengan HAM. Menurut saya hal itu tentu sudah melalui sidang Wanjakti TNI,” ujarnya dan pemberian kenaikan pangkat kehormatan juga lazim diberikan oleh militer di beberapa negara.

Kemudian, Presiden Jokowi mengungkap alasannya memberikan pangkat jenderal kehormatan bintang empat ke Menhan Prabowo Subianto.

“Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara,” kata Jokowi

Disisi lainnya, puluhan organisasi masyarakat sipil menolak kebijakan tersebut, Koalisi masyarakat sipil ini menilai kebijakan itu sebagai langkah politis transaksi elektoral. Mereka menganggap Jokowi ingin menganulir keterlibatan Prabowo dalam pelanggaran berat HAM masa lalu.

“Atas keputusan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pemberian kenaikan pangkat kehormatan Jenderal (HOR) bintang empat untuk Prabowo Subianto”

“Hal ini tidak hanya tidak tepat, tetapi juga melukai perasaan korban dan mengkhianati Reformasi 1998,” dikutip dari keterangan tertulis bersama, Rabu (28/2).

Dalam koalisi sipil ada 5 poin utama yang diajukan,

1. Jokowi membatalkan pemberian pangkat kehormatan terhadap Prabowo.

2. Komnas HAM harus mengusut serius kasus kejahatan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Prabowo.

3. Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus pelanggaran HAM berat tahun 1997-1998.

4. Menjalankan rekomendasi DPR RI tahun 2009 yakni untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, mencari 13 orang korban yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang, dan meratifikasi Konvensi Antipenghilangan Paksa.

5. TNI-Polri harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam aktivitas politik.

Penolakan ini disampaikan oleh 22 organisasi, mereka adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), IMPARSIAL, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), Asia Justice and Rights (AJAR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).

Lalu ELSAM, HRWG, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesian(PBHI), Centra Initiative, Lokataru Foundation, Amnesty International Indonesia, Public Virtue, SETARA Institute, dan Migrant CARE.

The Institute for Ecosoc Rights, Greenpeace Indonesia, Public Interest Lawyer Network (Pil-NET Indonesia), KontraS Surabaya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan), Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPSHAM), dan Federasi KontraS.

Pihak istana (Jokowi) membantah pemberian pangkat jenderal kehormatan bintang empat yang dianugerahkan kepada Prabowo sebagai timbal balik dari transaksi politik.

“Ya kalau transaksi politik kita berikan saja sebelum pemilu,” kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

“Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu,” imbuhnya.

Jokowi menjelaskan pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo merupakan usulan dari Panglima TNI yang tidak tiba-tiba melainkan melalui berbagai proses. (Tim)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku