Connect with us

Politik

Darman, Turut berdukacita mendalam atas berpulangnya Ida Bagus Putu Sukarta

Published

on


GATRA DEWATA|PURWOKERTO| Berita dukacita yang berasal dari Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali, Ida Bagus Putu Sukarta yang baru saja didengar, membuat Sudarmansyah. S.Sos., asal Aceh yang juga penasehat Gatra Dewata Group mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya kawan, sahabat juga mentor bagi dirinya.

Ia juga bercerita tentang pengalaman saat berjuang bersama dengan almarhum yang merupakan mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali. Berita ini juga sudah dikonfirmasi oleh sejumlah kader Partai Gerindra Bali, Kamis (01/07/2021).

“Turut berduka cita atas wafatnya Ida Bagus Sukarta. Semoga Tuhan menerima amal dan ibadahnya dan diberikan ketabahan buat keluarga yang ditinggalkan, “ujarnya dalam pesan elektronik.

Ia juga berujar bahwa almarhum juga merupakan sosok yang visioner dan rendah hati, “bersyukur saya pribadi pernah kenal dekat dengan beliau, banyak belajar darinya. Saya bersama keluarga dan juga mewakili redaksi gatra dewata mengucapkan turut berdukacita yang mendalam, “tutupnya. (Tim)


Daerah

Tingkatkan Export Buah Di Masa Pandemi Golkar Provinsi Bali Gelar Webinar

Published

on

Golkar Provinsi Bali adakan Webinar

GATRA DEWATA | DENPASAR | Guna meningkatkan export buah manggis, salak dan buah naga ke negara luar seperti China DPD Golkar Provinsi Bali menyelenggarakan webinar, hari Jumat 30/07/2021 di Gedung DPD Golkar Bali.

Ketua DPD Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Kory menjelaskan komitmenya untuk mengusulkan mendorong pertanian dan melakukan hal – hal yang bisa mendorong pertanian lebih maju di Bali.

Salah satunya bagaimana produk pertanian memiliki nilai lebih, nilai tambah memiliki nilai export.

Kendala dalam export produk pertanian salah satunya adalah perkebunan harus teregistrasi. Inilah yang harus dilatih dan terus dibina. Pada webinar kali ini kendala yang muncul proses registrasi terlalu rumit.

Untuk itu kami mohon kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian agar menyederhanakan proses-proses administrasi atau memperpendek rantai regulasi bisa disederhanakan.

Menurutnya export produk pertanian kami akan berupaya meningkatkan lagi salah satunya dengan registrasi kebun sehingga para petani memahami kualitas serta menjaga keamanan pangan.

Petani tidak bisa dibiarkan sendiri harus didampingi dan dibantu oleh semua pihak termasuk Partai Golkar didalamnya.

Pertanian sebagai pendukung sektor pariwisata kita harus mendorong masyarakat mencintai pertanian untuk itu petani harus sejahtera terlebih dahulu dengan jalan produk pertanian harus memiliki nilai tambah dengan kualitas produk export yang lebih baik ,” jelas I Nyoman Sugawa Kory.

Ketua Perhimpunan Eskportir Manggis dan Rumah Kemasan Indonesia (PEMRKI) yang juga ketua BP3PG Jro Mangku Putu Tesan menjelaskan sekarang ini ada 3 produk buah export ke China yaitu manggis, salak dan buah naga.

Pada tahun 2018 Bali merupakan exportir buah terbanyak ke China. Export buah Bali sudak sejak tahun 2093 namun di tahun 2012 di stop karena temuan kalau produk mengandung bahan kimia melebihi ambang batas.

Dari situ di ambil langkah – langkah pemasaran ke negara lain yaitu Vietnam, Malaysia dan Thailand akan tetapi harga ditingkat petani tidak memuaskan karena melalui negara ke tiga.

Sehubungan dengan itu diadakan perbaikan – perbaikan para petani melalui kelompoknya mengikuti regulasi dari China yaitu meregistrasi kebun buah.

Dalam jangka waktu lima tahun yaitu 2017 Indonesia baru bisa merefrensikan produknya ke China diawali export dari Bali sampai saat ini.

” Kendala saat ini adalah pemerintah China ingin mengaudit virtual keamanan dan mutu buah yang sudah dikirimkan, rumah kemas serta kebun buah akan di audit ,” terangnya.

Akademisi yang juga praktisi produk export pertanian Prof. Ir. I Made Supartha Utama mengatakan kalau petani kita lebih berat memegang pensil dari pada cangkul. Artinya petani jangan disuruh yang ribet – ribet harus ada yang membantu dengan jalan kelompok petani harus ada orang muda yang bisa membantu mengurus dokumen dengan bekerjasama dengan exportir yang memiliki kebun yang teregistrasi.

Agus Taufik sebagai Sub Koordinator Karantkna Tumbuhan di balai Karantina Pertanian Kelas 1 Denpasar menerangkan registrasi kebun dan rumah kemas harus memenuhi persyaratan dari negara importir yaitu China. Balai karantina akan menyampaikan ke pusat selanjutnya pusat akan menyampaikan ke China. (Putu/suryadewata)

Continue Reading

Daerah

Suata, Pak Koster lupa dengan dukungan komunitas sopir pariwisata waktu pilkada dulu

Published

on

By

Foto kemesraan Suata dan Koster saat sebelum Pilkada

GATRA DEWATA | BADUNG | Drs. I Wayan Suata (Aya) yang merupakan ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Asosiasi Sopir Angkutan Pariwisata (ASAP) mengeluhkan kinerja pemerintahan provinsi Bali yang tidak memperhatikan komunitas sopir freelance yang bergabung dalam koperasinya.

Ia mengatakan dalam akun facebooknya bahwa, Pak Gubernur yang terhormat sejujurnya saya beserta keluarga adalah orang yang paling menyesel memilih bapak Koster menjadi Gubernur Bali. Dan untuk pemilihan yang akan datang saya tidak akan pernah memilih bapak lagi, “tulisnya sambil menunjukan foto kemesraan saat pemilihan kepala daerah pada pemilihan yang lalu, Rabu (21/07/2021).

Dihubungi melalui pesan elektronik Aya Suata bercerita bahwa dirinya pernah memasang sticker pada banyak mobil angkutan yang ia naungi untuk menggunakan sticker pasangan calon Koster – Ace sebagai bentuk dukungan dari komunitasnya. “Komunitas sopir freelance yang bernaung di bawah koperasi ASAP, banyak kita pasangi sticker Koster-Ace. Tapi apa yang telah dilakukan olehnya, beliau gak ada peduli dengan para sopir freelance ini, beliau hanya perlu saat butuh dukungan saja, “tulisnya dalam pesan elektronik.

Branding Koster – Ace pada salah satu kendaraannya

Ia juga menambahkan bahwa, “Susah sekarang bertemu karena beliau tidak butuh dukungan lagi. Beda saat sebelum pemilihan dia yang butuh masyarakat untuk dapat dukungan dari masyarakat. Saya hanya mengingatkan kepada beliau atas dukungan para sopir pariwisata yang pernah dilakukan “ungkap Suata yang mengakui memiliki 1.693 anggota sopir freelance ini.

Kondisi dari kehilangan mobil karena leasing, sampai kondisi yang sudah tidak dapat bekerja akibat pandemi covid-19 yang belum juga reda. Ia menceritakan banyaknya keluhan dari anggotanya yang meminta bantuan kepada pemerintah untuk membantu sembako yang berkesinambungan, sampai ditundanya pembayaran cicilan kendaraan yang tertunggak hutang.

Tadi setelah dicerca berbagai pertanyaan dirinya memang merasakan kondisi yang sangat berat dalam menjalankan usahanya saat ini. Ia hanya ingin diperhatikan lebih oleh pemerintah atas apa yang pernah ia lakukan dulu saat pemilihan kepala daerah yang lalu. “Bagaimanapun pak koster tidak boleh lupa kepada jasa angkutan pariwisata yang mendukung dirinya, asosiasi sopir itu mencapai 12.000an anggota loh. Kita hanya ingin pemerintah memperhatikan nasib kami sekarang, “pungkas Suata. (Ray)

Continue Reading

Nasional

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI: Soal PT KTM Perlu Disikapi Secepatnya

Published

on

By

Gde Sumarjaya Linggih (Demer), Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

GATRA DEWATA | JAKARTA | Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer angkat bicara soal permohonan Pencabutan Ijin PT Kebun Tebu Mas (KTM), sebagaimana surat yang dikirimkan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, tanggal 15 Juli 2021 kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

Surat yang beredar luas dikalangan wartawan tersebut menyebutkan alasan permohonan pencabutan ijin PT KTM antara lain: Membangun pabrik sebagai kedok untuk memperoleh ijin impor raw sugar; merusak harga beli tebu, 12 pabrik gula di Jawa Timur terancam tutup; mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dalam mendapatkan bahan baku tebu; diduga melakukan penimbunan gula rafinasi dan konsumsi; dan menyebarkan berita bohong.

“Saya pikir setiap pengaduan masyarakat harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada. Kita tetap berprinsip praduga tak bersalah. Agar dapat diketahui dengan pasti kebenaranya maka harus dilakukan investigasi khusus untuk itu,” papar Demer di Denpasar, Selasa (20/7/2021).

Politisi asal Bali ini mengaku tak asing mendengar nama PT KTM. Pasalnya, pada akhir April 2021, santer di media masa berita Sidak Satgas Pangan Jawa Timur ke PT KTM, Lamongan, Jawa Timur yang menemukan dugaan penimbunan 15 ribu ton gula rafinasi dan 22 ribu ton gula kristal putih di gudang milik perusahaan tersebut.

“Tindakan penimbunan di masa pandemi itu termasuk kejahatan pangan. Sanksi pidana penimbunan pangan diatur dalam Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 dan Undang-undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014. Detail soal pasalnya, silahkan dicek di dalam kedua undang-undang tersebut,” ungkapnya.

Dari penelusuran media ini menemukan, sanksi pidana terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Perdagangan menyebutkan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp 50 miliar. Sedangkan pasal 133 UU Pangan mengancam setiap orang yang melakukan penimbunan makanan 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp100 miliar.

Demer menilai, selain laporan dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, terkait praktek kecurangan yang dilakukan oleh PT KTM ini, sudah banyak desakan dari berbagai kelompok. Dirinya mendukung Menteri Perindusterian untuk mengambil langkah-langkah investigasi dengan kewengan yang dimiliki.

“Negara tidak boleh kalah dari para cukong yang ingin mengambil untung dengan cara-cara yang tidak benar. Bila terbukti bersalah, jatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Bila mana terdapat dugaan tindak pidana, segera lakukan koordinasi dengan pihak terkait,” pungkas politisi senior Golkar ini dengan nada tegas. (D4V)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 Gatradewata. Ringan, Cerdas dan Tajam