Connect with us

Kesehatan

Cegah HIV/Aids dan Bahaya Narkotika, Camat Denbar Gelar Sosialisasi

Published

on


Aidsnarkoba

Gatradewata-Pemerintah Kota Denpasar melalui Camat Denpasar barat mengelar sosialisasi pencegahan penyebaran HIV/Aids dan penyalahgunaan narkoba bagi kalangan remaja khususnya di wilayah Kecamatan Denpasar Barat.

Acara yang dikemas dengan pagelaran seni budaya berupa Lawak Bali dari MKP, untuk tahun 2016 ini berlangsung di Aula SMA PGRI 2 Denpasar dan diikuti oleh seluruh warga sekolah.

Dalam acara tersebut, Camat Denpasar Barat menghadirkan narasumber, Pande Putu Ayu Risa Cempaka dari Yayasan Kerti Praja dan I Wayan Gede Sewahyu kepala BNN Kota Denpasar.

Drs. IB. Joni Ariwibawa, M.Si., Camat Denpasar Barat menyampaikan, kegiatan ini merupakan rutinitas tahunan program Pemerintah Kota Denpasar, yang diadakan tidak hanya di sekolah-sekolah saja, melainkan juga di seka Teruna-teruni.

“Ini sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus HIV/Aids dan termasuk juga mencegah peredaran gelap narkoba khususnya di kalangan generasi muda,” kata Ariwibawa. Selasa, 26/7/2016.

Sosialisasi tersebut, dikatakan Camat asal Singaraja ini, agar generasi muda lebih memahami tentang apa itu HIV/Aids serta narkotika sehingga bisa mencegah dan menanggulangi bahaya virus tersebut serta bisa membentengi diri dari peredaran gelap narkotika.

“Melalui acara ini, kita juga harapkan bagi para peserta bisa menginformasikan kepada lingkungan, teman, keluarga serta masyarakat luas tentang bahaya narkotika dan virus HIV/Aids,” harapan Camat.

Kepala SMA PGRI 2 Denpasar I Komang Arta Saputra, S.Pd, M.Pd., menyambut baik dan berterimakasih atas acara yang digelar oleh Camat Denpasar Barat tersebut di sekolah yang ia pimpin.

“Penanggulangan bahaya HIV/Aids dan narkoba ini sangat penting, kendatipun di sekolah kami ada program tersebut, akan tetapi penyuluhan yang dikemas dengan perpaduan antara seni budaya ini akan memberikan motivasi lebih kuat kepada para siswa,” ungkap Arta Saputra.

Lebih lanjut dikatakan Kepala Sekolah, dengan penyuluhan melalui pagelaran seni dan ditambah dengan narasumber yang berkompeten, sehingga penyuluhan ini bisa lebih mudah dicerna dan ini bisa dibuktikan dengan siswa yang terlihat sangat antusias mengikuti acara ini.

“Ini bisa kita lihat siswa tampak antusias tanpa ada yang pergi hingga acara tuntas,” tegas Kasek.

Sementara narasumber Pande Putu Ayu Risa Cempaka dari Yayasan Kerti Praja menjelaskan tentang bahaya virus HIV/Aids menyampaikan bahwa virus ini menyerang kekebalan tubuh dan susah untuk disembuhkan.

“Virus HIV menjadi Aids memakan waktu lima sampai dengan 10 tahun. Dimana penularan virus ini, biasanya melalui sex bebas, air liur, asi, tranpusi darah, suntik narkoba, serta yang lainnya,” kata Risa.

Kendatipun demikian, orang yang terindikasi tidak mudah menularkan virus. Karena virus ini punya prinsip harus ada jalan keluar.

“Jadi jangan takut salaman, pelukan maupun mengunakan alat makan bersama dengan penderita Aids, tidak akan menularkan virus. Apalagi gigitan nyamuk, karena virus tidak bisa tumbuh di tubuh nyamuk,” terangnya.

Sedangkan BNN Kota Denpasar I Wayan Gede Suwahyu mengungkapkan bahwa, penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya dan merusak masa depan.

BNN menyarankan kepada seluruh generasi agar tidak melakukan coba-coba untuk menggunakannya dan diharapkan untuk menjauhi barang terlarang ini.

Kendatipun demikian, ia menghimbau bagi seluruh peserta dan masyarakat umum, jika mengetahui terjadinya penyalahgunaan narkotika, agar segera melaporkan ke BNN Kota Denpasar.

“Jika ada, baik saudara, tetangga maupun dilingkungan sekitar, segera hubungi kami. Kita akan rehabilitasi,” jelasnya.

BNN mengesankan bahwa siapa pun jangan takut untuk melapor ke BNN, karena tidak akan dibawa ke ranah hukum.

“Saya jamin jika kami tidak akan membawa ke ranah hukum. Sedangkan kalau ada yang tertangkap oleh Polisi dan ada barang bukti itu akan dibawa ke jalur hukum. Jadi segeralah lapor kepada kami,” imbaunya.

Alt


Advertisement

Kesehatan

Gerakan Bali Spa Bersatu, Simbol Perjuangan Masyarakat Bali

Published

on

Foto bersama Bali Spa Bersatu dengan Gede Sumarjaya Linggih (Demer) Anggota DPR RI Komisi VI

DENPASAR – Pergolakan perlawanan dari Gerakan Bali Spa Bersatu dalam memperjuangkan pajak 40% sampai ke telingan seorang DPR RI Gde Sumarjaya Linggih.

Dalam pesan singkat yang dikatakan Gde Sumarjaya Linggih (Demer) bahwa dengan dukungan ahli hukum Pajak spa cukup disamakan dengan sektor hotel & restaurant yaitu 10%.

Audensi gerakan yang dipimpin langsung oleh I Gusti Ketut Jayeng Saputra, bersama dengan tim ahli hukum Muhammad Hidayat dan Muhammad Ahmadi, bertemu dengan Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.AP, anggota DPR RI, untuk membahas masalah mendesak yang dihadapi industri spa di Bali.

Demer sendiri menunjukkan dukungan yang kuat untuk industri spa ini dengan menekankan bahwa insentif fiskal seharusnya mendukung UMKM dan tidak boleh berlarut-larut.

Ia yang memiliki anak yang juga berbisnis spa menjelaskan bahwa pemerintah harus mendorong untuk bersikap proaktif dan adil, tanpa menunggu inisiatif dari pengusaha, sesuai dengan keputusan Mendagri.

Eling Spirit, penasihat spiritual dari Pejeng, memberikan dimensi spiritual dan budaya dalam diskusi ini. Beliau, seorang aktivis yoga dan tapa brata, menekankan pentingnya menjaga harmoni dan nilai kearifan lokal Bali. Ajakan ‘Mulat Sarira’ dari Eling Spirit adalah seruan untuk introspeksi dan pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga warisan Bali, termasuk di dalamnya adalah keputusan pemerintah yang berpihak pada kebenaran dan keadilan.

Menyoroti aspek hukum, Muhammad Hidayat dan Muhammad Ahmadi menambahkan bahwa jika spa tetap harus dikategorikan sebagai hiburan, walaupun definisi dan aktivitas mandi uap/spa tidak satupun ada menerangkan dan menjelaskan hiburan.

Mereka menyarankan agar pemerintah mengambil kebijakan yang adil dimana spa disesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 2022, khususnya pada Pasal 55 Ayat 1 Huruf K, yang setara dengan panti pijat dan pijat reflexi, bukan Huruf L yang menyamakan spa dengan klub malam dan diskotik, beliau menambahkan bahwa ini tidak selaras dan sumber ketidakadilan.

Mereka menuntut keadilan dalam kebijakan pajak, memperjuangkan spa di Bali agar tidak disamakan dengan hiburan dan memohon pemerintah untuk menetapkan pajak yang adil, sesuai sesuai dengan fitrahnya spa itu sendiri yang artinya Salus Per Aquam, Sehat Pakai Air, jika di Bali telah banyak dipakai sebagai sarana pelukatan dan juga dikenal dengan kumkuman.

Jika hal ini dipahami mestinya pungutan pajak sama dengan sektor lain seperti hotel dan restoran yaitu 10%, serentak se-Bali. Mereka menambahkan, Justru ini saatnya pemerintah mengambil kesempatan untuk mengembalikan kesalahan yang pernah terjadi dimana pajak sebelumnya berbeda-beda dari 10% di Buleleng, Gianyar 12.5% sampai 15% untuk Badung.

” Ayo sadari bahwa ini adalah sebuah kesalahan sebelumnya dan sekarang gunakan momentum ini untuk bsama-sama membela masyarakat dan umkm Bali, ” ujarnya.

Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.AP, menegaskan proses Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi RI sudah berada pada langkah yang benar dalam mengembalikan marwah spa yang tidak cocok masuk hiburan.

Audiensi ini bukan hanya sebuah pertemuan, tetapi simbol dari kesatuan dan kekuatan masyarakat Bali dalam menghadapi kebijakan yang tidak adil.

Gerakan Bali Spa Bersatu #SaveBaliSpa berharap pemerintah akan mempertimbangkan ulang kebijakan mereka dan melihat dampak luasnya, tidak hanya pada industri spa tetapi juga pada pariwisata Bali secara keseluruhan.

” Mereka berjuang bukan hanya untuk keadilan bisnis, tetapi untuk menjaga warisan, budaya, dan nilai-nilai Bali, ” ujar Demer, Sabtu (27/01/2024)

Audiensi ini menandai langkah penting dalam upaya mereka untuk memastikan bahwa industri spa di Bali tetap berdiri kokoh sebagai bagian integral dari pariwisata dan budaya pulau Bali. (Tim)

Continue Reading

Kesehatan

Pajak Cekik leher, Pengusaha SPA Bersatu Gugat Judicial Review

Published

on

Pelaku Usaha SPA Mila Tayeb (kiri), Debra Maria (kanan).

DENPASAR – Kegelisahan pelaku usaha SPA terhadap pajak SPA yang dikabarkan akan naik menjadi 40% mulai Januari 2024 dengan alasan SPA masuk kategori hiburan, Bali SPA Bersatu bergerak mengajukan judicial review, Rabu 24/1/2024.

Berawal dari kegelisahan pengusaha SPA, Debra Maria Rumpesak selaku CEO Taman Air Spa mengaku terkejut dan tidak setuju dengan kenaikan pajak hiburan sebesar 40% terhadap perusahaan SPA pada tanggal 18 Desember 2023.

“Definisi SPA itu tetap menjadi kesehatan karena di dalam undang-undang yang baru yaitu hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dimasukkan dalam kategori hiburan sementara SPA menurut PERMENKES No. 8 tahun 2014 SPA adalah pelayanan kesehatan, itu ada di Pasal 1 Bab 1 ketentuan umumnya detail dari angka 1-6 dan angka 8-10” pungkas Mila Tayeb salah satu pelaku usaha SPA.

Hal ini mendorong Debra Maria bersama dengan I Gusti Ketut Jayeng Saputra selaku Ketua Inisiator Bali SPA Bersatu ntuk menyuarakan aspirasi pelaku usaha SPA khususnya di Bali dengan membentuk komunitas Bali SPA Bersatu dan bersama-sama mengajukan Judicial Review pada tanggal 30 Desember 2023.

Debra Maria menyampaikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 sudah sempat menghadap Senator dan mendapat persetujuan untuk Judicial Review bahwa perusahaan SPA tidak layak masuk dalam kategori hiburan sehingga tidak sepatutnya dikenakan pajak sebesar 40%.

“Kami sampaikan mengenai Judicial Review kepada pelaku usaha SPA lainnya dan mendapat banyak dukungan, kami memang pure pengusaha SPA yang melakukan gugatan yaitu 5 dari Jakarta dan 17 dari Bali untuk melakukan gugatan. ” pungkas Debra Maria.

Ia juga menambahkan sebagai pengusaha SPA di Bali sepatutnya bangga bahwa berkat pengusaha SPA dan Bali SPA Bersatu ini lah yang akhirnya bisa menyuarakan aspirasi hingga mengajukan Judicial Review.

“Karena kami lah sebenarnya akhirnya Judicial Review itu bisa maju. Kalau bukan dari kami juga dari Jakarta pun tidak akan bergerak karena mereka menunggu girah dari kami yang bersatu padu membentuk Bali SPA Bersatu dan kami bergerak untuk mengajukan Judicial Review.” tegas Debra Maria. (Tim)

Continue Reading

Kesehatan

Apresiasi Pemprov Bali, BSWA dan PHRI Dorong Insentif Pajak

Published

on

Pengurus Bali Spa and Wellness Associaton (BSWA) bersama Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) saat menggelar Konferensi Pers di Maya Sanur Resort & Spa (27/01/2024)

DENPASAR – Dalam menindaklanjuti perjuangan yang didorong oleh Bali Spa & Wellness Association (BSWA) dan Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) untuk kebijakan pajak Spa yang tinggi.

Saat ini mereka mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberikan insentif secara jabatan, kebijakan fiskal penetapan pajak Spa dibawah 40% melalui Peraturan Bupati/Walikota (Perbup dan Perwali), sebagai tindak lanjut dan penyamaan persepi adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 900.1.13.1/403/SJ per 19 Januari 2024 lalu.

I Gde Nyoman Indra Prabawa selaku Ketua BSWA menerangkan bahwa Pemprov mendorong Kabupaten / kota se-Bali untuk menyepakati dan memberikan intensif kepada pelaku usaha Spa, sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022.

Itu dapat dilakukan melalui peraturan bupati atau peraturan walikota yang dapat ditetapkan secara jabatan, dengan besaran yang bervariasi namun tetap dibawah 40%.

“Untuk PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu, red) yang sudah ditetapkan dalam Perda (Peraturan Daerah, red) di masing-masing kabupaten dan kota mulai berlaku Januari 2024″

” Untuk Februari 2024, besaran PBJT akan disesuaikan dengan kebijakan fiskal, mengikuti Perbup dan Perwali. Kami sangat mengapresiasi adanya penetapan ini,” ungkap Nyoman Indra, saat Jumpa Pers di Sanur, Sabtu (27/1/24).

Kemudian dilanjutkan oleh Perry Markus dari PHRI, bahwa Spa di Bali merupakan kekayaan lokal yang tumbuh dari warisan budaya, terkait Perda Pemprov Bali Nomor 1 Tahun 2022 per tanggal 5 Januari 2024 dikatakan tidak dimaksudkan membebani dunia usaha sektor pariwisata khususnya Spa.

Ini merupakan langka Pemprov Bali dalam memproteksi dan langkah antisipasi sembari menunggu perkembangan proses Judicial Review (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sesuai kesepakatan bersama untuk pemberlakuan Perbup dan Perwali terkait insentif tersebut, paling lambat pertengahan Februari 2024 bisa diselesaikan ”

” Pemprov juga mendukung upaya Judicial Review ke MK oleh para pelaku usaha Spa. Kita tinggal menunggu proses (kebjikan fiskal, red) untuk mendukung kemudahan rekan-rekan pelaku usaha dalam berinvestasi,” pungkasnya. (Tim)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku