Connect with us

Nasional

Banyak Pihak Dukung Ketegasan Polri Dalam Upaya Cegah Propaganda Intoleran

Published

on

Ferdinand Hutahaean (kiri), Brigjen. Pol. Ahmad Ramadhan, Habib Bahar Bin Smith (kiri)

GATRA DEWATA | NASIONAL | Video viral yang melibatkan Habib Bahar bin Smith yang diduga menyebarkan kabar bohong (hoax), membuat kepolisian mengambil langkah tepat. Itu bukan berarti tebang pilih seperti pendapat ramai di media sosial. Polda Jawa Barat yang telah menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus kabar bohong, itu mungkin terkait dengan peristiwa pembantaian enam anggota Laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek, karena Polda Jabar tidak merinci secara detail.

Tetapi diungkapkan Ichwan Tuankotta, Kuasa Hukum Bahar saat dikonfirmasi terkait pokok permasalahan yang tengah menjerat kliennya itu. “Iya, betul (terkait peristiwa KM 50)” ungkap Ichwan melalui sambungan telepon, Selasa (4/1/2021), yang dikutip dari Sindonews.

Bahkan dirinya mengaku belum memahami unsur kebohongan yang dimaksud dalam peristiwa itu. Sebab, substansi peristiwa mengenai kasus tewasnya enam anggota laskar FPI memang benar terjadi.

Bagi banyak kalangan yang mendukung Polri soal kondisi tersebut adalah semata-mata untuk mencegah kebohongan itu menjadi luas, karena ketokohan yang dipegangnya bisa saja menimbulkan kekacauan yang meluas.

Dukungan itu mendapat respon positif dari banyak kalangan seperti menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, pakar hukum Indriyanto Seno Adji, Wakil Ketua Komisi III DPR RI H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. (fraksi NasDem).

Seperti Yahya Cholil mengatakan bahwa tindakan kepolisian itu sangat perlu dilakukan, ini untuk mencegah persepsi yang keliru tentang syariat Islam dan merebaknya kecenderungan untuk mempercayai propaganda radikal dan intoleran.

“Mudah-mudahan ini akan menjadi sikap yang terus dipertahankan Polri sehingga kita bisa sungguh-sungguh mencegah dan mengatasi masalah propaganda dan intoleransi yang dikembangkan oleh sejumlah pihak,” ujarnya dalam sebuah tayangan video.

Sedangkan Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa Polda Jawa Barat yang telah menetapkan tersangka terhadap Habib Bahar bin Smith dan TR, itu telah dilakukan secara transparan dan objektif. Dan dirinya mempersilakan apabila ada yang keberatan dengan penetapan tersangka kepada Bahar dan TR untuk diambil langkah-langkah upaya hukum, semisal upaya praperadilan.

Ditempat terpisah tentang cuitan Ferdinand Hutahaean tentang cuitan yang bernada SARA, juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP Hikmahbudhi) melalui ketua umumnya Wiryawan, Kamis (06/01/2022).

Begitu juga Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Benidiktus Papa,”Cuitan politikus Ferdinand Hutahaean berpotensi merusak keharmonisan dan keberagaman bangsa Indonesia, ” ujarnya Kamis (06/01/2022). (Ray)


Kebanggaan sebagai wartawan adalah selalu silahturahmi kepada semua pihak, tetap belajar dan selalu konfirmasi dalam pemberitaan yang adil dan berimbang.

Nasional

Puan Maharani Soal Islam Nusantara yang Berkemajuan

Published

on

By

Puan Maharani, Tokoh Nasionalis

GATRA DEWATA | NASIONAL |

“Kami keluarga, saya khususnya, selalu ditanamkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan,” kata Puan Maharani dalam sebuah video yang baru-baru ini viral di media sosial.

Pernyataan Puan itu disampaikan saat haul almarhum ayahnya, mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas, pada Juni 2016 lalu. Namun video yang merekam pernyataan itu kembali ramai di media sosial setelah diunggah oleh akun Facebook Sahabat Mbak Puan.

Dalam video berdurasi 3 menit 45 detik itu terlihat KH Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU saat itu) dan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir.

Puan Maharani mewakili pihak keluarga almarhum menyampaikan terimakasih dan rasa syukur atas kehadiran Ketum PBNU dan Muhammadiyah. Sebab, sangat jarang kedua tokoh pimpinan ormas islam terbesar di Indonesia itu bisa hadir dalam satu acara yang sama.

“Kalau tadi Pak Said Aqil dan Pak Haedar bisa hadir, dan dikatakan baru sekali ini ketua PBNU dan Muhammadiyah hadir, ini suatu berkah bagi keluarga kami,” kata Puan.

Putri dari Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas ini mengatakan, keluarganya selama ini memang menganut nilai-nilai keislaman yang sesuai prinsip Islam Nusantara ala Nadhlatul Ulama maupun Islam Berkemajuan ala Muhammadiyah.

Puan menilai prinsip Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan bukan merupakan sesuatu yang harus dipertentangkan. Justru kedua falsafah itu bisa dikombinasikan menjadi “Islam Nusantara yang Berkemajuan”.

Dalam video yang sama, Said Aqil memuji almarhum Taufiq Kiemas sebagai sosok yang mempersatukan.

“Saya terkenang dengan Pak Taufiq Kiemas kepribadiannya sangat sabar, tangguh, mampu mempertemukan kelompok yang kadang bersebrangan jauh,” kata Said Aqil yang saat itu masih menjabat ketua umum PBNU.

Said Aqil lalu menyinggung soal kehadirannya di acara haul itu bersama-sama dengan Haedar Nashir. Ia menyebut kehadiran pimpinan PBNU dan Muhammadiyah di acara yang sama sangat jarang terjadi.

Namun ketokohan Taufiq Kiemas yang memang merangkul semua kalangan bisa membuat ketum PBNU dan Muhammadiyah sama-sama datang di acara haulnya.

“Di haulnya saja, saya dan ketum Muhammadiyah ketemu ya, Pak,” kata Said Aqil pada Haedar Nashir.

Setelah Said Aqil, Haedar Nashir juga memyampaikan kesan-kesannya soal sosok almarhum Taufiq Kiemas.

*Pemikiran Bung Karno*

Pernyataan Puan bahwa ia selalu dicekoki dengan ajaran Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan boleh jadi tidak berlebihan jika menilik pada pemikiran Soekarno, sang kakek.

Sejak awal memimpin negeri ini, founding fathers memang banyak mengeluarkan pernyataan yang berkaitan dengan prinsip Islam Nusantara ala NU maupun Islam Berkemajuan ala Muhammadiyah.

Pemikiran Bung Karno soal Islam Berkemajuan juga dapat dilihat dari tulisan-tulisannya. Selama menjalani hukuman di Ende, Nusa Tenggara Timur, Bung Karno melakukan korespondensi dengan Ahmad Hassan, seorang ulama modernis Islam terkenal dan tokoh organisasi Persatuan Islam (Persis).

Surat menyurat antara keduanya berlangsung sejak 1 Desember 1934 hingga 17 Oktober 1936. Dalam salah satu suratnya Bung Karno menulis: “Islam is progress. Islam itu kemajuan.” (tim)

Continue Reading

Nasional

Aktivis ’98 Nilai Wacana Presiden 3 Periode Cederai Perjuangan Reformasi

Published

on

By

I Gusti Agung Ronny Indrawijaya Sunarya (Gung Ronny), Aktivis '98

GATRA DEWATA  ● BALI | Wacana untuk menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode bisa saja dilakukan, dibutuhkan amendemen atau perubahan UUD 1945 untuk mengubah ketentuan mengenai masa jabatan tersebut. Gagasan itu jelas menabrak Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden hanya dapat menjabat maksimal dua periode.

Walaupun untuk merubah itu tercantum pada Bab XVI UUD 1945 yang terdiri dari Pasal 37 ayat (1) hingga ayat (5). Pasal 37 Ayat (1) menyatakan, usul perubahan UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Menghubungi mantan seorang aktivis ’98, I Gusti Agung Ronny Indrawijaya Sunarya (Gung Ronny), ia mengatakan bahwa wacana itu mencederai demokrasi dan cita-cita reformasi 1998 yang diperjuangkan bersama pada waktu itu.

“Ini tentu dapat menjerumuskan pada absolutisme kekuasaan seperti yang terjadi pada Orde Baru, “ujar Gung Ronny, Sabtu (19/03/2022).

Ia menambahkan bahwa pembatasan yang ada hanya 2 periode itu sudah menjadi pilihan bersama, mengapa itu lagi yang menjadi wacana.

“Mending pemerintah membuat aturan agar sisa masa jabatan ini bisa sedikit mensejahterakan masayarakat, pandemi juga belum selesai, minyak goreng langka dan mahal, “sindirnya.

Jangan karena baru merasakan empuknya hidup dalam kekuasaan jadi lupa akan tujuan semula, mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia juga mengungkapkan yang harus menjadi konsentrasi pemerintah, adanya indikator proses kemunduran demokrasi adalah, yaitu berkurangnya kualitas kebebasan berpendapat dan ruang publik untuk kritik dan protes.

Wacana ini ada akan mengarahkan Indonesia ke arah absolutisme kekuasaan. Tapi Gung Ronny juga menyambut baik pernyataan presiden Joko Widodo yang menolak hal itu.

“Tapi mohon tetap komitmen dengan pernyataan itu (menolak) ya pak Presiden, “harapnya. (Ray)

Continue Reading

Kesehatan

Antisipasi Lonjakan Varian Omicron, Mendagri Perpanjang dan Lakukan Penyesuaian Level PPKM Wilayah Jawa Bali

Published

on

Ilustrasi virus Omicron

GatraDewata | Jakarta – 08/02/2022 | Peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 dalam seminggu terakhir ini, jauh hari telah diprediksi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, prinsip kehati – hatian dan kewaspadaan Pemerintah dalam menghadapi lonjakan yang relatif eksponensial tetap menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk antisipasi kebijakan, Menteri Dalam Negeri telah memperpanjang dan memperbarui  level PPKM untuk wilayah Jawa Bali melalui diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022, tanggal 7 Februari 2021, yang akan mulai berlaku efektif pada tanggal 8 s.d. 14 Februari 2022.

Beberapa hal yang diatur dalam perpanjangan PPKM tersebut antara lain adanya perubahan jumlah daerah pada Level 1 yang mengalami penurunan dari 40 daerah menjadi 30 daerah, dan Level 2 dari 86 daerah menjadi 57 daerah. Sedangkan pada daerah yang berada pada Level 3 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 2 daerah menjadi 41 daerah. Peningkatan jumlah daerah yang berada pada Level 3 tidak semata-mata karena meningkatnya jumlah kasus positif yang salah satunya disebabkan oleh kasus omicron, tetapi juga karena faktor menurunnya tracing yang dilakukan dan mulai bertambahnya tingkat Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, dalam keterangan persnya, Selasa 8 Februari 2022 juga menjelaskan bahwa di dalam Inmendagri Nomor 9 Tahun 2022 terdapat beberapa penyesuaian diantaranya:

a. Pada daerah dengan status PPKM Level 3 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Untuk industri penunjang ekspor, pengaturan shift maksimal 75% staf/shift di fasilitas produksi/pabrik, dan 25% untuk pelayanan administrasi.
  2. Supermarket, warteg/lapak jajanan, restoran, dan mall dapat beroperasi hingga pukul 21.00 dan pasar rakyat dapat beroperasi hingga pukul 20.00, dengan kapasitas maksimal 60%.
  3. Sedangkan untuk konstruksi swasta dapat beroperasi maksimal 50%, dan kapasitas tempat kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial masimal 25%, dan tempat ibadah maksimal 50%.

b. Pada daerah dengan status PPKM Level 2 terdapat beberapa penyesuaian diantaranya:

  1. Untuk industri penunjang ekspor, pengaturan shift maksimal 75% staf/shift di fasilitas produksi/pabrik, dan 50% untuk pelayanan administrasi.
  2. Supermarket, warteg/lapak jajanan, restoran, dan mall dapat beroperasi hingga pukul 21.00 dan pasar rakyat dapat beroperasi hingga pukul 20.00, dengan kapasitas maksimal 75%.
  3. Kapasitas maksimal tempat seni, budaya, olahraga, dan sosial adalah 50%, dan tempat ibadah maksimal 75%. Sedangkan untuk konstruksi swasta sudah dapat beroperasi 100%.

c. Pada daerah dengan PPKM Level 1, penyesuaiannya antara lain:

  1. Untuk industri penunjang ekspor, pengaturan shift maksimal 100% staf/shift di fasilitas produksi/pabrik, dan 75% untuk pelayanan administrasi.
  2. Supermaker, pasar rakyat, warteg/lapak jajanan, restoran, mall, dan bioskop sudah dapat buka dengan kapasitas 100% hingga pukul 22.00.
  3. Masih terdapat pembatasan kapasitas maksimal untuk tempat kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial, tempat ibadah, dan fasilitas umum yaitu maksimal 75%.

Safrizal menambahkan bahwa di dalam Inmendagri kali ini, anak – anak usia dibawah 12 tahun diizinkan untuk berkunjung ke tempat – tempat keramaian. seperti pusat perbelanjaan, mall, bioskop, dan berbagai tempat fasilitas umum, dengan pendampingan orang tua dan harus menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Namun apabila anak – anak ingin mengunjungi taman bermain, maka harus menunjukkan bukti vaksinasi dosis kedua.

Khusus pada Industri orientasi ekspor dan domestik pada daerah PPKM Level 2 dan Level 3 dapat beroperasi 100% dengan syarat telah memiliki IOMKI, minimal 75% karyawannya telah dilakukan vaksinasi dosis kedua, dan dilakukan pengecekan menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi juga perlu dioptimalkan di semua sektor mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan, transportasi, hingga tempat restoran dan kafe sebagai bagian yang integral dalam upaya tracing dan tracking guna menekan transmisi penyebaran Covid-19.

Dalam hal kegiatan belajar mengajar di Level 3 maka pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Bersama 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid19.

Safrizal turut menghimbau kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk terus mengakselerasi capaian vaksinasi, termasuk pemberian vaksinasi ketiga (booster) serta terus memperkuat aktivasi Posko ditingkat Desa dan Kelurahan sampai RW/RT. Seruan ini sejalan dengan himbauan bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif tanpa gejala maupun bergejala ringan untuk tetap tenang dan melakukan isolasi mandiri maupun di tempat isolasi terpusat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Penanganan di tingkat hulu ini penting untuk sebagai satu strategi mitigasi yang mengurangi tekanan di sektor hilir Rumah Sakit, sehingga Bed Occupancy Ratio (BOR) dapat terjaga, khsusnya bagi pasien dengan gejala berat atau penyertaan komorbid.

Di akhir keterangan persnya, Safrizal ZA menegaskan kembali bahwa adanya Varian Omicron sekali lagi membuktikan bahwa Pandemi Covid-19 ini belum berakhir, kita harus terus meningkatkan kewaspadaan, hindari kerumunan dan jangan kendor sedikitpun dalam disiplin protokol Kesehatan.<>

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku