Connect with us

Daerah

18 Hektar Tanah Negara di Desa Yeh Embang Statusnya Tidak Jelas

Published

on


GATRA DEWATA | JEMBRANA | Masyarakat desa adat Yeh Embang melaksanakan kegiatan bhakti sosial bersih – bersih disekitaran areal tanah negara , Minggu 27/06/2021. Pada kesempatan tersebut Tokoh masyarakat Yeh Embang Ketut Taman Adi menjelaskan kalau data tanah negara sudah dikumpulkan dari tahun 1980, pernyataan dari Perbekel dulu Putu Westa almarhum bahwa sesuai surat beliau menyatakan bahwa tanah ini merupakan tanah negara bukan tanah warisan yang seenaknya bisa dijual.

Begitu gonjang ganjing tanah negata ini mencuat dengan dalih ini itu dan sebelum Pemilu tahun 2019 kami sudah melakukan roadshow ke berbagai instansi pemerintah termasuk Kejaksaan. ” Kami merasa sangat kecewa karena kita melaporkan aset negara sedang negara tidak melindungi kami lalu kami kemana harus mengadu ,” ujarnya.

Tidak sampai disitu ke DPD RI , DPR RI, BON, Kepolisian kami sudah mengadu akan tetapi hasilnya tidak ada tanggapan. Perlu diklarifikasi bahwa tanah ini adalah tanah negara tidak ada kontribusi apapun. Selama ini yang dikaitkan dengan ini itu hanya sebuah pengalihan perhatian publik.

” Kami masyarakat desa Yeh Embang berharap tanah ini dikembalikan statusnya sebagai tanah negara secara ke dinasan ,” harapnya. Ditambahkan bahwa tanah negara tersebut luasnya kurang lebih 18 hektar merupakan tanah negara, dikembalikan statusnya sebagai tanah negara.

Jadi tidak ada kontribusi untuk jual beli , kejelasan hukum dari negara itu sendiri harus jelas. ” Kami pernah mengadu ke Kejaksaan karena Kejaksaan merupakan pengacara negara tetapi kami tidak mendapatkan kepastian hukum lalu kami harus mengadu kemana ,” terangnya. Harapan kami sekarang ini satu – satunya kepada media mohon informasi ini diinformasikan kepada publik.

Taman Adi juga mengatakan dari tahun 1980 penyakap yang bernama Pan Wes menyatakan dia mengajukan permohonan untuk menyakap tanah negara, bukan menyertifikatkan. Kami juga berharap siapa – siapa yang terlibat terhadap tanah negata di Yeh Embang harus dituntut secara hukum. Kami punya bukti autentik sehingga kami berani bicara apa adanya. Yang jelas dari bukti autentik, ini adalah tanah negara.

Perlu digaris bawahi kalau Kepala Desa yang dulu sudah almarhum tidak pernah memberikan kontribusi bahwa tanah negara ini tidak pernah di sertifikatkan yang jelas beberapa orang penyakap memohon untuk menyakap pada tahun 1980, bukan untuk menyertipikatkan.

” Anehnya lagi ditanyakan masakah tanah ini kepada Perbekel desa Yeh Embang jawabannya tidak pernah tau ,” imbuhnya. Disaat yang sama IB. Komang Legawa selaku tokoh masyarakat desa Yeh Embang menjelaskan bahwa dari 25 orang penyakap sampai batas barat desa Penyaringan sudah muncul 7 peta bidang.

Masih tetap atas nama masyarakat yang menyakap akan tetapi setelah ditanyakan kepada penyakap bersangkutan mereka semua tidak mengetahui kalau mereka sudah punya sertpikat.

Jadi seolah – olah masyarakat yang memohon tetapi mereka tidak tau namanya muncul di peta bidang.

” Keinginan masyarakat Yeh Embang adalah agat status tanah negata ini dikembalikan ke status awal yaitu tanah milik negara dan diperuntukan kesejahteraan masyarakat adat Yeh Embang ,” tegas IB. Legawa.

” Desa Yeh Embang yang dulunya satu karena pemekaran menjadi dari 3 desa  yaitu Yeh Embang Kangin, Yeh Embang dan Yeh Embang Kauh, sekarang saudara kami Yeh Embang Kauh dan Yeh Embang Kangin tidak mempunyai pelabe kenapa tidak itu yang disejahterakan untuk adat saja ,” jelasnya.

Kami masyarakat Yeh Embang tidak memonopoli tapi jangan masyarakat dipakai alat. Seperti kemarin ada pemungutan tanda tangan ke masing – masing banjar tanpa kop surat apa tujuanya, cuma dibilang untuk memohon tanah negara ini peruntukanya untuk desa adat.

Setelah dipasang spanduk di tanah negara ini bertuliskan bahwa ini tanah negara jangan diperjualbelikan ada reaksi berarti kan sudah ada yang memiliki jadi semua tidak jelas.

Kebetulan kami selaku masyarakat Yeh Embang serta Pemerhati lingkungan hamparan tanah negara ini adalah benteng dari subak Yeh Buah dan Yeh Embang sehingga dengan keberadaan pesisir pantai yang diketahui oleh semua orang di Jembrana seperti Pebuahan, Delod Berwah, semuanya abrasi apakah disini juga tidak akan terjadi abrasi, kenapa tidak berpikir seoerti itu.

” Kami ingin melestarikan tanah negara ini termasuk menyelamatkan biota laut yang ada disini termasuk 2 subak yang ada apa mau dihancurkan ,” terangnya.

Tujuan mzsyarakat menggelar bakti sosial ini yang jelas ingin dipublikasikan walaupun ada yang sifatnya urgent kami dipanggil pihak Kepolisian ataupun Kejaksaan kami siap untuk hadir.

Mari kita berpikir jernih kalau tanah negara ini fungsinya sebagai benteng subak, sebagai benteng desa, dan sebagai kelangsungan hidup biota laut yang dalam hal ini untuk ke butuhan makan juga. Sebagai contoh disini mencari danyuh, naruh sapi juga tidak boleh.

Kami mendukung program Bapak Gubernur ” Nangun Sad Kerthi Loka Bali ” yang didalamnya termasuk tanah negara ini kok dijual, kami selaku generasi memiliki tanggung jawab moril untuk menjaga tanah negara ini untuk generasi mendatang.

Yang paling menjengkelkan penyakap diberikan ganti rugi tanaman 5 juta per are dan infonya ke desa pakeraman dijual 35 juta per are terus yang 30 juta kemana larinya. Pertanyaanya cukongnya siapa, mafianya siapa , pembuat kerusuhan di desa siapa ditanya bendesa dan perbekel tidak tau, lalu siapa yang bertanggungjawab.

” Kami ingin menyelamatkan tanah negara tidak ada untuk kepentingan pribadi ini untuk kepentingan negara. Kami menginginkan statusnya di kembalikan ke tanah milik negara dan diperuntukan untuk desa adat, mensejahterakan masyarakat serta Khayangan Tiga dengan luas 18 hektar masyarakat merasa nyaman tidak ribut mempertanyakan status tanah negara ini , siapapun terlibat dalam penjualan tanah negara ini harus dituntut secara hukum,” pungkas IB. Komang Legawa. (Putu/suryadewata)


Daerah

Hadir Berbakti Tuk Negeri, Ketua Perbarindo Bali : Tahun Kebangkitan BPR-BPRS Bali

Published

on

By

Pj Bupati Klungkung, Nyoman Jendrika, didampingi pejabat OJK, Ananda R Mooy dan Ketua DPD Perbarindo Bali, I Ketut Komplit, saat melepas peserta Fun Walk hari BPR-BPRS nasional

SEMARAPURA – Kegiatan Fun Walk dalam rangka hari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Nasional digelar oleh Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (PERBARINDO) bertempat di depan alun-alun kota Semarapura, Minggu (26/05/2024)

Acara yang dihadiri oleh ribuan peserta ini dibuka dengan ayunan bendera start yang dipimpin oleh Pj Bupati Klungkung, Nyoman Jendrika didampingi pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ananda R Mooy serta Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Komplit.

Perayaan HUT BPR dan BPRS 2024 kali ini mengambil tema “BPR-BPRS Hadir, Berbakti Tuk Negeri,” yang menekankan pentingnya peran BPR dan BPRS dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pj Bupati Klungkung, Nyoman Jendrika (kiri) saat memberikan wawancara pada awak media

Pj Bupati Klungkung, Nyoman Jendrika, menyampaikan apresiasinya atas acara yang digelar Perbarindo dengan melibatkan para pelaku UMKM yang ada di Klungkung.

“Sebagian besar UMKM ini adalah nasabah BPR dan BPRS yang ada di Klungkung, dengan bantuan fasilitas keuangan dari perbankan ini mereka bisa tumbuh dan berkembang, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan baru yang sehat dan kuat,” ujarnya.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Ananda R.Mooy, dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas pertumbuhan ekonomi Bali yang terus meningkat.

“Astungkara, pertumbuhan ekonomi Bali di triwulan pertama 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,98 persen sedikit lebih tinggi dari periode sebelumnya.
Laju pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,11 persen dan menempati posisi ke 6  secara nasional,” ujarnya

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Ananda R.Mooy

“OJK selalu terbuka untuk mendorong usaha-usaha agar BPR dan BPRS bisa sehat kuat maju dan bisa berperan untuk.melindungi nasabahnya.
Kami dari OJK sebagai mitra terus melakukan pembinaan dan bekerja sama dengan BPR dan BPRS ,” tambahnya

Ketua DPD Perbarindo Bali, I Ketut Komplit, SE mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan acara tersebut.

“Acara puncak HUT BPR-BPRS hari ini sangat luar biasa, antusiasme dari masyarakat, industri BPR, dan UMKM sangat tinggi.
Ini merupakan momen kebangkitan bagi BPR dan BPRS di Bali, dengan kehadiran 50 UMKM yang berpartisipasi dalam acara ini menunjukkan sinergi yang kuat antara industri keuangan dan pelaku usaha kecil,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan bakti sosial pembagian 1000 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, digelarnya Bazar sembako murah juga menjadi daya tarik utama dalam perayaan ini. Sebanyak 1.000 paket sembako disubsidi dengan harga Rp25.000, sehingga masyarakat hanya perlu membayar Rp100.000 dari harga asli Rp125.000.

“Ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami selain memberikan CSR, diperayaan ini kami berharap dapat membantu masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,” jelas Ketut Komplit.

Ketua DPD Perbarindo Provinsi Bali, I Ketut Komplit, SE saat wawancara dengan awak.media

Kehadiran BPR dan BPRS ini sangat penting dalam membangun ekonomi keluarga, Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.

“Untuk itu kami mengajak semua insan Perbarindo untuk terus meningkatkan pelayanan agar semakin dipercaya dan mampu bertumbuh secara sehat, kuat, dan berkesinambungan,” kata Ketut Komplit.

“Kami hadir untuk memberikan akses permodalan dan pengelolaan keuangan keluarga dengan terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menyimpan dana dan mengelola keuangan dengan aman dan baik melalui BPR dan BPRS.                      Jangan khawatir, semua dana simpanan ditempat kami terjamin oleh LPS,” tambahnya.

Berdasarkan data, terlihat BPR dan BPRS terus berkembang dan bertumbuh, dimana sampai Maret 2024 memiliki aset sekitar Rp 20,7 Trilyun, dengan dana yang berhasil dihimpun atau DPK Rp 16,5 Trilyun dan Kredit KYD sekitar Rp 13,1 Trilyun.

“Mudah-mudahan kondisi ini terus berkembang dan bertumbuh, sehingga kita punya peran jauh lebih masif dan berperan lebih banyak untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Bali,” pungkasnya. (E’Brv)

Continue Reading

Daerah

Gelar Oprasi Sikat Agung, Satreskrim Polres Jembrana Tangkap 11 Tersangka Pencurian

Published

on

Jembrana – Operasi Sikat Agung yang digelar Satreskrim Polres Jembrana selama lima belas hari yang dimulai tanggal 25 april sampai dengan 10 mei 2024 kemarin melebihi dari target awal.

Satuan reserse kriminal yang dipimpin oleh AKP. SI Ketut Arya Pinatih S.H., M.H. yang awalnya ditarget mendapat 6 kasus oleh Polda Bali malah menunjukkan target yang memuaskan, bagaimana tidak, Kasatreskrim yang baru sebulan menjabat di lingkungan Polres Jembrana sudah menangkap 11 tersangka dari 8 kasus pencurian yang 6 diantaranya adalah pencurian dengan pemberatan (curat).

9 Tersangka saat digiring petugas Satreskrim Polres Jembrana pada selasa siang (14/5/2024)

Tersangka pertama bernama Nuriman asal Banyuwangi yang ditanggap pada tanggal 25 april dalam kasus curanmor, pada tanggal yang sama tim opsnal juga menangkap 2 tersangka curanmor dengan inisial KP ( 24) asal desa Kaliakah dan 1 pelaku lainnya masih dibawah umur, selanjutnya pada tanggal 28 april berhasil menangkap AS (23) dan AK (23) yang ditangkap setelah mencuri hp milik temannya yang sedang tertidur yang berlokasi di kelurahan Loloan Timur.

Selanjutnya pada tanggal 29 april polisi mengamankan tersangka Komang A (22) asal banjar Sawe Desa Batuagung setelah sempat mencuri 8 ekor sapi dibeberapa lokasi di Jembrana dan Tabanan. Selanjutnya polisi berhasil mengamankan Tersangka dengan inisial DF (26) asal desa Yeh Sumbul setelah melakukan pencurian hanphone milik salah satu warga desa Banyubiru kecamatan Negara.

Pada tanggal 7 mei kembali mengamankan 2 tersangka masing-masing BH (33) asal Banyuwangi dalam kasus pencurian alat-alat traktor yang berlokasi di banjar Pangkung LipLip desa Kaliakah dan tersangka HS (43) asal Sidoarjo yang merupakan DPO dalam kasus pencurian spedometer truck bersama beberapa rekannya yang duluan diamankan jajaran buser polrea Jembrana.

Terakhir polisi mengamankan MA (50) asal desa Pengambengan yang berhasil diamankan di tempat kerjanya setelah diketahui memakai Handphone yang ditemukannya di salah satu toko di kelurahan Banjar Tengah dan dengan sengaja tidak melaporkan dan memakai untuk kepentingan pribadi.

Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto dalam press release yang diadakan siang tadi di aula Mapolres Jembrana (14/5/2024) menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap segala bentuk kejahatan, “Untuk sekarang kita lakukan penahanan kepada 9 tersangka karena 2 tersangka lainnya masih dibawah umur, Khusus kepada masyarakat untuk tidak lupa mengambil kunci sepeda motor saat memarkir kendaraan dan untuk masyarakat yang menemukan barang yang bukan miliknya untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian, contoh saat menemukan hp, bisa kita proses hukum kalau tidak melaporkan atau mengembalikan kepada pemilik,” Ucap Kapolres Tri Purwanto.

Continue Reading

Daerah

Joged Bumbung Porno, Kasatpol PP Bali Tegaskan Jangan Cemarkan Khasanah Kelestarian Budaya

Published

on

By

DENPASAR – Pertunjukan kesenian joged bumbung kembali menjadi sorotan masyarakat. Ini terjadi lantaran adanya laporan masyarakat melalui media sosial perihal adanya video pertunjukan yang terkesan diluar norma dan etika seni (porno).

Kejadian itu berlangsung pada saat pelaksanaan wali/piodalan di Merajan Keluarga JD (pelaku pengibing), di Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Bangli.

Dengan kondisi itu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kebudayaan melakukan pemanggilan terhadap kedua oknum (penari joged asal Buleleng (AR) dan pengibing (JD) sekaligus yang mengundang joged) dipanggil untuk menjelaskan kejadian tersebut.

Mereka diberikan edukasi agar kegiatan menari  joged dan mengibing joged tidak kembali melakukan gerakan porno saat menari.

I Dewa Nyoman Rai Dharmadi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali menegaskan agar penari joged dan pengibing tidak mengulangi gerakan yang sempat viral sebelumnya.

“Kami mohon kalian menjaga khasanah dan kelestarian budaya yang adiluhung yang sudah menembus hingga ke kancah internasional”

“Terlebih mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai Warisan Tak Benda agar jangan sampai kita sendiri membuat kebudayaan kita tercemar dan lama-lama menghilang, terkubur oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” tegas Dewa Rai Dharmadi, Rabu (8/5).

Kronologis yang diceritakan JD mengungkapkan bahwa kejadian itu berawal dari adanya saudan atau kaul (janji secara niskala), sekitar 4 tahun lalu berkaitan pelunasan pinjaman kredit pembelian truk milik anak JD atas nama Pastiada.

“Itu untuk bayar kaul”

“Saya berjanji bila truknya lunas akan ngaturang joged Barung 3 di depan pelinggih rong 3, ” ungkapnya.

Ini bertepatan dengan wali (piodalan) di mrajan alit rumahnya, Rabu (06/03/2024), ia mementaskan 3 seka joged yang berasal dari Tabanan, Bangli dan Buleleng.

“Masing – masing seka joged membawa dua orang penari, sehingga total penari enam orang”

JD baru memahami dirinya viral di Media Sosial dan ia tidak menanggapi serius kondisi itu lantaran ia mengaku tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf).

I Wayan Mahardika selaku Pamong Budaya Ahli Muda, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali disana mengajak seluruh seniman di Bali untuk menjaga etika dan norma berkesenian, agar tidak terlalu berlebihan.

“Disamping joged tidak lagi melanggar etika dan norma tetapi kostum juga wajib sesuai dengan aturan agar tidak dirubah sesuka hati, ” jelasnya.

Penegasan itu diungkap lantaran banyak ditemukan penari joged menggunakan kain di atas lutut atau dengan sepakan di atas paha.

“Secara perlahan akan membuat kesenian dan budaya Bali semakin terhimpit dan cedera karena ulah oknum seniman tidak paham,” ungkapnya.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, mengatur dengan Pasal 5 huruf b berbunyi seniman turut serta melindungi nilai-nilai kebudayaan. Pasal 7 ayat 1 berbunyi objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali meliputi huruf k (seni) dan huruf I (busana), serta Pasal 24 huruf f yang berbunyi melaksanakan penguatan dan pemajuan kebudayaan.

Selain itu, ada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Pasal 21 ayat 6 huruf b berbunyi setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilan di tempat umum.

Serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 666 Tahun 2021 tentang Pementasan Tari Joged Bumbung. Mewujudkan daerah Provinsi Bali tertib, tenteram, aman, nyaman dan perilaku disiplin bagi masyarakat.

Selain hadir memberikan klarifikasi terkait viralnya video, keduanya menandatangani Surat pernyataan tidak mengulangi kejadian itu dikemudian hari. (Tim)

Continue Reading

Trending

Copyright © 22 Juni 2013 Gatradewata. Pesonamu Inspirasiku