Connect with us

Daerah

18 Hektar Tanah Negara di Desa Yeh Embang Statusnya Tidak Jelas

Published

on


GATRA DEWATA | JEMBRANA | Masyarakat desa adat Yeh Embang melaksanakan kegiatan bhakti sosial bersih – bersih disekitaran areal tanah negara , Minggu 27/06/2021. Pada kesempatan tersebut Tokoh masyarakat Yeh Embang Ketut Taman Adi menjelaskan kalau data tanah negara sudah dikumpulkan dari tahun 1980, pernyataan dari Perbekel dulu Putu Westa almarhum bahwa sesuai surat beliau menyatakan bahwa tanah ini merupakan tanah negara bukan tanah warisan yang seenaknya bisa dijual.

Begitu gonjang ganjing tanah negata ini mencuat dengan dalih ini itu dan sebelum Pemilu tahun 2019 kami sudah melakukan roadshow ke berbagai instansi pemerintah termasuk Kejaksaan. ” Kami merasa sangat kecewa karena kita melaporkan aset negara sedang negara tidak melindungi kami lalu kami kemana harus mengadu ,” ujarnya.

Tidak sampai disitu ke DPD RI , DPR RI, BON, Kepolisian kami sudah mengadu akan tetapi hasilnya tidak ada tanggapan. Perlu diklarifikasi bahwa tanah ini adalah tanah negara tidak ada kontribusi apapun. Selama ini yang dikaitkan dengan ini itu hanya sebuah pengalihan perhatian publik.

” Kami masyarakat desa Yeh Embang berharap tanah ini dikembalikan statusnya sebagai tanah negara secara ke dinasan ,” harapnya. Ditambahkan bahwa tanah negara tersebut luasnya kurang lebih 18 hektar merupakan tanah negara, dikembalikan statusnya sebagai tanah negara.

Jadi tidak ada kontribusi untuk jual beli , kejelasan hukum dari negara itu sendiri harus jelas. ” Kami pernah mengadu ke Kejaksaan karena Kejaksaan merupakan pengacara negara tetapi kami tidak mendapatkan kepastian hukum lalu kami harus mengadu kemana ,” terangnya. Harapan kami sekarang ini satu – satunya kepada media mohon informasi ini diinformasikan kepada publik.

Taman Adi juga mengatakan dari tahun 1980 penyakap yang bernama Pan Wes menyatakan dia mengajukan permohonan untuk menyakap tanah negara, bukan menyertifikatkan. Kami juga berharap siapa – siapa yang terlibat terhadap tanah negata di Yeh Embang harus dituntut secara hukum. Kami punya bukti autentik sehingga kami berani bicara apa adanya. Yang jelas dari bukti autentik, ini adalah tanah negara.

Perlu digaris bawahi kalau Kepala Desa yang dulu sudah almarhum tidak pernah memberikan kontribusi bahwa tanah negara ini tidak pernah di sertifikatkan yang jelas beberapa orang penyakap memohon untuk menyakap pada tahun 1980, bukan untuk menyertipikatkan.

” Anehnya lagi ditanyakan masakah tanah ini kepada Perbekel desa Yeh Embang jawabannya tidak pernah tau ,” imbuhnya. Disaat yang sama IB. Komang Legawa selaku tokoh masyarakat desa Yeh Embang menjelaskan bahwa dari 25 orang penyakap sampai batas barat desa Penyaringan sudah muncul 7 peta bidang.

Masih tetap atas nama masyarakat yang menyakap akan tetapi setelah ditanyakan kepada penyakap bersangkutan mereka semua tidak mengetahui kalau mereka sudah punya sertpikat.

Jadi seolah – olah masyarakat yang memohon tetapi mereka tidak tau namanya muncul di peta bidang.

” Keinginan masyarakat Yeh Embang adalah agat status tanah negata ini dikembalikan ke status awal yaitu tanah milik negara dan diperuntukan kesejahteraan masyarakat adat Yeh Embang ,” tegas IB. Legawa.

” Desa Yeh Embang yang dulunya satu karena pemekaran menjadi dari 3 desa  yaitu Yeh Embang Kangin, Yeh Embang dan Yeh Embang Kauh, sekarang saudara kami Yeh Embang Kauh dan Yeh Embang Kangin tidak mempunyai pelabe kenapa tidak itu yang disejahterakan untuk adat saja ,” jelasnya.

Kami masyarakat Yeh Embang tidak memonopoli tapi jangan masyarakat dipakai alat. Seperti kemarin ada pemungutan tanda tangan ke masing – masing banjar tanpa kop surat apa tujuanya, cuma dibilang untuk memohon tanah negara ini peruntukanya untuk desa adat.

Setelah dipasang spanduk di tanah negara ini bertuliskan bahwa ini tanah negara jangan diperjualbelikan ada reaksi berarti kan sudah ada yang memiliki jadi semua tidak jelas.

Kebetulan kami selaku masyarakat Yeh Embang serta Pemerhati lingkungan hamparan tanah negara ini adalah benteng dari subak Yeh Buah dan Yeh Embang sehingga dengan keberadaan pesisir pantai yang diketahui oleh semua orang di Jembrana seperti Pebuahan, Delod Berwah, semuanya abrasi apakah disini juga tidak akan terjadi abrasi, kenapa tidak berpikir seoerti itu.

” Kami ingin melestarikan tanah negara ini termasuk menyelamatkan biota laut yang ada disini termasuk 2 subak yang ada apa mau dihancurkan ,” terangnya.

Tujuan mzsyarakat menggelar bakti sosial ini yang jelas ingin dipublikasikan walaupun ada yang sifatnya urgent kami dipanggil pihak Kepolisian ataupun Kejaksaan kami siap untuk hadir.

Mari kita berpikir jernih kalau tanah negara ini fungsinya sebagai benteng subak, sebagai benteng desa, dan sebagai kelangsungan hidup biota laut yang dalam hal ini untuk ke butuhan makan juga. Sebagai contoh disini mencari danyuh, naruh sapi juga tidak boleh.

Kami mendukung program Bapak Gubernur ” Nangun Sad Kerthi Loka Bali ” yang didalamnya termasuk tanah negara ini kok dijual, kami selaku generasi memiliki tanggung jawab moril untuk menjaga tanah negara ini untuk generasi mendatang.

Yang paling menjengkelkan penyakap diberikan ganti rugi tanaman 5 juta per are dan infonya ke desa pakeraman dijual 35 juta per are terus yang 30 juta kemana larinya. Pertanyaanya cukongnya siapa, mafianya siapa , pembuat kerusuhan di desa siapa ditanya bendesa dan perbekel tidak tau, lalu siapa yang bertanggungjawab.

” Kami ingin menyelamatkan tanah negara tidak ada untuk kepentingan pribadi ini untuk kepentingan negara. Kami menginginkan statusnya di kembalikan ke tanah milik negara dan diperuntukan untuk desa adat, mensejahterakan masyarakat serta Khayangan Tiga dengan luas 18 hektar masyarakat merasa nyaman tidak ribut mempertanyakan status tanah negara ini , siapapun terlibat dalam penjualan tanah negara ini harus dituntut secara hukum,” pungkas IB. Komang Legawa. (Putu/suryadewata)


Daerah

Sekolah Swasta Terancam Bangkrut PPDB Dimonopli Sekolah Negeri

Published

on

BMPS lakukan konferensi pers usai zoom meeting

GATRA DEWATA | DENPASAR | Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali bersama Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta dari semua Kabupaten/Kota di seluruh Bali menyatakan prihatin menyaksikan ketidakberesan Pemerintah Daerah Bali dalam menangani PPDB, bahkan Pemerintah Daerah Bali dan DPRD, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota, melanggar sendiri juklak dan juknis yang dibuatnya.

Hal tersebut terungkap saat pertemuan pengurus BMPS di Gedung Perdiknas Panjer, Jumat 30/07/2021

Ketua BMPS Bali Ngurah Ambara mengatakan ketidakberesan penanganan masalah PPDB yang selalu terulang setiap tahunnya, bagaimana mungkin bisa mengupayakan Pendidikan yang berkualitas.

Fakta di lapangan secara kasatmata kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum DPRD yang berbicara di depan para pendemo mengaku selalu hadir untuk rakyat, malah mendukung rakyat melanggar juklak dan juknis PPDB yang dibuat sendiri bersama Pemerintah.

Hanya karena demo masyarakat yang anak-anaknya tidak diterima di Sekolah Negeri karena tidak lulus seleksi administrasi dan test tertulis, oknum oknum anggota DPRD Provinsi Bali mau melanggar juklak -juknis PPDB yang sudah pasti akan mengorbankan upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter dan berkeadilan.

Di lain pihak, Pemerintah sepertinya menutup mata terhadap realitas di lapangan, bahwa banyak sekolah swasta yang selama ini berkontribusi mencerdaskan anak bangsa kekurangan peserta didik dan diantaranya terpaksa ditutup karena tidak ada lagi peserta
didik baru, sebab masyarakat lebih tertarik anaknya masuk ke sekolah negeri yang dikampanyekan sebagai sekolah gratis; walaupun kenyataannya juga berbiaya melalui pungutan-pungutan yang dilakukan oleh Komite Sekolah.

Tercatat di masing-masing Sekolah Swasta, baik di tingkat SMP maupun SMA dan SMK, bahwa banyak siswa baru yang pindah ke Sekolah Negeri selama masa MPLS dan bahkan sesudah MPLS pun masih ada yang pindah ke sekolah negeri, karena ada bekingan dari oknum-oknum kotor dan curang.

Tindakan kotor dan curang seperti itu sesungguhnya merupakan tindakan yang secara sengaja membunuh sekolah swasta.

Diantara oknum oknum tersebut lupa bahwa mereka pernah lahir dari rahim Sekolah Swasta. Jika realitas seperti ini dibiarkan terus maka jangan bermimpi dan berharap pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bisa tercapai.

Dari realitas yang memprihatinkan di atas maka selaku Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta Wilayah Provinsi Bali bersama Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Bali menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali, DPRD Bali dan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Bersama DPRD di masing-masing Kabupaten Kota sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dan DPRD harus menjadi contoh dalam melaksanakan Juklak
Juknis PPDB yang nota bene dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR.

2. Pelanggaran Juklak-Juknis PPDB yang dilakukan oleh Oknum-Oknum Pemerintah dan Oknum-Oknum DPRD haruslah diminta pertanggungjawabannya di depan hukum.

3. Oknum-Oknum Pemerintah dan Oknum-Oknum DPRD berhentilah mengkampanyekan sekolah gratis. Lebih baik mengkampanyekan sekolah berkualitas dari pada sekolah gratis, karena kampanye sekolah gratis sesungguhnya merupakan pembodohan terhadap masyarakat.

4. Pemerintah harus berlaku adil terhadap Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta karena Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta sama-sama berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa.

5. Jikalau Pemerintah menginginkan Sekolah Swasta bisa berbiaya murah maka berikanlah bantuan finansial terhadap para guru di semua sekolah swasta sehingga sekolah-sekolah swasta hanya memungut sedikit biaya untuk pengadaan sarana prasarana dan lainnya.

6. Para guru PNS yang ada di sekolah-sekolah swasta janganlah ditarik ke sekolah negeri karena kehadiran guru-guru PNS tersebut sangat membantu Penyelenggara Pendidikan Swasta, khususnya dalam hal keuangan.

7. Jangan ada dikotomi antara sekolah swasta dan sekolah negeri.

8. Pemerintah hendaklah mengajak Penyelenggara Pendidikan Swasta sebagai patner dalam upaya mendidik anak bangsa.

9. Pemerintah Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, penyelenggara pendidikan swastalah yang berjasa mendidik anak
anak bangsa Indonesia menjadi orang-orang terpelajar yang mampu memerdekakan bangsa Indonesia. Selanjutnya penyelenggara pendidikan swasta tak pernah berhenti berkontribusi terhadap Pemerintah dan Negara Kesatuan Repulik Indonesia dalam upaya mencerdaskan anak bangsa hingga saat ini, sampai suatu saat mungkin semua akan diambil alih oleh Pemerintah, jikalau memang Pemerintah sudah mampu.

10. Pemerintah jangan lagi ada dusta diantara kita. Sendiri berjanji tidak membuka gelombang kedua, kenyataannya melanggar sendiri. Sendiri berjanji tidak lagi membuka sekolah baru pada tempat dimana ada sekolah swasta di sekitarnya, lagi-lagi dilanggar. (Putu/SuryaDewata)

Continue Reading

Daerah

Tingkatkan Export Buah Di Masa Pandemi Golkar Provinsi Bali Gelar Webinar

Published

on

Golkar Provinsi Bali adakan Webinar

GATRA DEWATA | DENPASAR | Guna meningkatkan export buah manggis, salak dan buah naga ke negara luar seperti China DPD Golkar Provinsi Bali menyelenggarakan webinar, hari Jumat 30/07/2021 di Gedung DPD Golkar Bali.

Ketua DPD Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Kory menjelaskan komitmenya untuk mengusulkan mendorong pertanian dan melakukan hal – hal yang bisa mendorong pertanian lebih maju di Bali.

Salah satunya bagaimana produk pertanian memiliki nilai lebih, nilai tambah memiliki nilai export.

Kendala dalam export produk pertanian salah satunya adalah perkebunan harus teregistrasi. Inilah yang harus dilatih dan terus dibina. Pada webinar kali ini kendala yang muncul proses registrasi terlalu rumit.

Untuk itu kami mohon kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian agar menyederhanakan proses-proses administrasi atau memperpendek rantai regulasi bisa disederhanakan.

Menurutnya export produk pertanian kami akan berupaya meningkatkan lagi salah satunya dengan registrasi kebun sehingga para petani memahami kualitas serta menjaga keamanan pangan.

Petani tidak bisa dibiarkan sendiri harus didampingi dan dibantu oleh semua pihak termasuk Partai Golkar didalamnya.

Pertanian sebagai pendukung sektor pariwisata kita harus mendorong masyarakat mencintai pertanian untuk itu petani harus sejahtera terlebih dahulu dengan jalan produk pertanian harus memiliki nilai tambah dengan kualitas produk export yang lebih baik ,” jelas I Nyoman Sugawa Kory.

Ketua Perhimpunan Eskportir Manggis dan Rumah Kemasan Indonesia (PEMRKI) yang juga ketua BP3PG Jro Mangku Putu Tesan menjelaskan sekarang ini ada 3 produk buah export ke China yaitu manggis, salak dan buah naga.

Pada tahun 2018 Bali merupakan exportir buah terbanyak ke China. Export buah Bali sudak sejak tahun 2093 namun di tahun 2012 di stop karena temuan kalau produk mengandung bahan kimia melebihi ambang batas.

Dari situ di ambil langkah – langkah pemasaran ke negara lain yaitu Vietnam, Malaysia dan Thailand akan tetapi harga ditingkat petani tidak memuaskan karena melalui negara ke tiga.

Sehubungan dengan itu diadakan perbaikan – perbaikan para petani melalui kelompoknya mengikuti regulasi dari China yaitu meregistrasi kebun buah.

Dalam jangka waktu lima tahun yaitu 2017 Indonesia baru bisa merefrensikan produknya ke China diawali export dari Bali sampai saat ini.

” Kendala saat ini adalah pemerintah China ingin mengaudit virtual keamanan dan mutu buah yang sudah dikirimkan, rumah kemas serta kebun buah akan di audit ,” terangnya.

Akademisi yang juga praktisi produk export pertanian Prof. Ir. I Made Supartha Utama mengatakan kalau petani kita lebih berat memegang pensil dari pada cangkul. Artinya petani jangan disuruh yang ribet – ribet harus ada yang membantu dengan jalan kelompok petani harus ada orang muda yang bisa membantu mengurus dokumen dengan bekerjasama dengan exportir yang memiliki kebun yang teregistrasi.

Agus Taufik sebagai Sub Koordinator Karantkna Tumbuhan di balai Karantina Pertanian Kelas 1 Denpasar menerangkan registrasi kebun dan rumah kemas harus memenuhi persyaratan dari negara importir yaitu China. Balai karantina akan menyampaikan ke pusat selanjutnya pusat akan menyampaikan ke China. (Putu/suryadewata)

Continue Reading

Daerah

Pin Emas Dari Kapolri Untuk Danrem 163 Wira Satya Sekaligus Silahturami

Published

on

GatraDewaya[Denpasar] Makorem 163/Wira Satya kedatangan tamu istimewa, Jumat (30/07/2021) pagi. Tamu dimaksud adalah Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si.

Kedatangan orang nomor satu di Kepolisian Daerah Bali tersebut dalam rangka kunjungan silaturahmi sekaligus dalam rangka penyerahan Pin Emas dari Kapolri kepada Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Husein Sagaf, S.H.

Kehadiran Kapolda disambut hangat oleh Danrem 163/Wira Satya yang didampingi Para Perwira Staf di Ruang Tamu Lobi Makorem.

Kapolda Bali yang didampingi Dirbinmas Polda Bali Kombes Pol Arum Priyono menyampaikan kehadiran di Makorem 163/Wira Satya untuk silahturahmi sekaligus menyerahkan Pin Emas dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., bagi Danrem 163/Wira Satya. Hal ini sebagai bentuk apresiasi Kapolri dalam penanggulangan dan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Bali.

“Ini wujud apresiasi Bapak Kapolri kepada Danrem 163/Wira Satya dalam bersama serta bersinergi untuk berupaya menanggulangi dan menangani Pandemi COVID-19 yang saat ini kasusnya masih terjadi,” ungkap Kapolda yang sangat berharap semoga kasus makin menurun dan pandemi ini cepat berlalu.

Danrem 163/Wira Satya, Brigjen TNI Husein Sagaf, S.H., sangat berterima kasih atas perhatian dan apresiasi yang diberikan Kapolri.

Menurut Danrem sinergi antara TNI-Polri bersama instansi terkait lainnya dan juga masyarakat yang sudah berjalan harus semakin baik dalam melakukan penanganan COVID-19 yang sejauh ini sangat berdampak pada berbagai lini kehidupan masyarakat.

“Terima kasih kepada Bapak Kapolri atas perhatian dan penghargaan ini, mari kita lanjutkan sinergi dalam penanganan COVID-19 hingga kita menuju situasi yang lebih baik dan berkehidupan normal,” sebut Danrem.

Kedua pejabat berkesempatan juga mendiskusikan terkait pelaksanaan 3T (tracing, testing dan treatment).

Terkhusus terkait tracing atau pelacakan yang saat ini gencar dilaksanakan dengan melibatkan tenaga tracer dari TNI, Polri, Tenaga Kesehatan (Nakes) dan juga Relawan kedua pejabat sangat memberikan atensi.

Pengerahan tracer baik dari unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, Nakes dan juga relawan dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan dapat melakukan dengan dua cara, yaitu secara digital dan manual.

Cara digital akan dimaksimalkan bagi Personel TNI maupun Polri sebagai langkah pertama yang akan dilakukan para tracer dimana akan menerima pemberitahuan atau notifikasi dari Dinas Kesehatan di daerah kemudian petugas akan menghubungi dan mewawancarai warga yang kontak erat COVID-19 lewat aplikasi pengiriman pesan whatsapp atau telepon. Jika tidak bisa maka akan ditindaklanjuti secara manual mendatangi langsung door to door ke rumahnya.

Rangkaian acara tersebut ditandai dengan pemasangan Pin Emas dan penyerahan piagam oleh Kapolda Bali kepada Danrem 163/Wira Satya.(Mga)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2019 Gatradewata. Ringan, Cerdas dan Tajam